Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan MA, menegaskan pentingnya membaca situasi ini secara komprehensif dalam perspektif tata kelola kebencanaan dan relasi pusat–daerah yang konstruktif.

Hal ini menyikapi dinamika wacana publik terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh.

Menurutnya, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian sah dari ruang demokrasi.

Namun proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat direduksi hanya pada dimensi cepat atau lambat, melainkan harus dipahami sebagai proses kebijakan publik yang melibatkan koordinasi multi-level governance—antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota. 

“Dalam studi implementasi kebijakan, sering ditemukan adanya implementation gap, yakni jarak antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan.

Tantangan tersebut bukanlah anomali, melainkan karakter inheren dalam kebijakan berskala besar,” ujar Effendi dalam keterangannya di Banda Aceh, Sabtu (21/2/2026).

Baca juga: IndiHome Beri Promo untuk Warnai Kebersamaan Ramadhan

Akademisi USK itu menilai, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) harus dimaknai sebagai instrumen koordinatif untuk mengurangi fragmentasi kebijakan.

Dalam teori administrasi publik, mekanisme koordinasi lintas lembaga diperlukan guna memastikan efektivitas kebijakan di tengah kompleksitas birokrasi. 

“Oleh sebab itu, evaluasi terhadap Satgas PRR seyogianya berbasis indikator kinerja dan capaian terukur,” ujar Effendi.

Lebih lanjut, Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip USK tersebut menekankan, kepercayaan pemerintah pusat kepada putra Aceh Dr, Safrizal ZA untuk memimpin Satgas PRR merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu membangun kembali wilayah yang terdampak bencana.

Keputusan tersebut tidak semata administratif, tetapi memiliki makna simbolik dan strategis.

Dalam perspektif governance, legitimasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat terdampak.

Baca juga: VIDEO Iran Akan Hancurkan Sistem Pertahanan Rudal AS di Timur Tengah

“Penunjukan Dr Safrizal ZA sebagai pimpinan Satgas PRR menunjukkan bahwa pemerintah pusat memahami pentingnya sensitivitas lokal, komunikasi kultural, dan efektivitas koordinasi.

Ini adalah bentuk kepercayaan yang harus diterjemahkan sebagai energi positif bagi percepatan pemulihan,” ujar Effendi.

Ia menegaskan, Satgas PRR sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh harus menjalankan seluruh kebijakan dan program secara terkoordinasi dan terkomunikasi dengan Pemerintah Aceh sebagai pihak yang terdampak langsung oleh bencana.

Koordinasi tersebut menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi kebijakan.

Dari aspek anggaran, Dr Effendi mengingatkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dukungan fiskal yang besar dan berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam tata kelola keuangan publik modern, dukungan fiskal pusat merupakan determinan utama keberhasilan rekonstruksi pascabencana.

Baca juga: Respons Cepat Kementerian PU, Jembatan Armco Gampong Salah Sirong Segera Dibangun

Ia menilai bahwa kedekatan dan pengalaman kepemimpinan Dr Safrizal di tingkat nasional berpotensi memperlancar koordinasi anggaran sehingga proses kucuran dana untuk pemulihan tidak mengalami kendala berarti.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan pekerjaan kecil. Ia membutuhkan dukungan anggaran signifikan, konsolidasi birokrasi, serta sinergi politik.

Dalam konteks ini, kepemimpinan yang memiliki akses dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat menjadi modal strategis,” tambahnya.

Lebih lanjut, akademisi USK itu menegaskan bahwa kehadiran Satgas PRR harus dimaknai sebagai langkah positif untuk memastikan pemulihan Aceh berjalan lebih sistematis dan terarah.

Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh menjadi krusial. Proses ini bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi agenda kolektif masyarakat Aceh.

Dr Effendi juga mendorong transparansi berkala, pelibatan akademisi dalam monitoring kebijakan, serta komunikasi publik yang terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Baca juga: VIDEO Korban Banjir Alue Kuta Jangka Bireuen Tempati Hunian Darurat

Dalam studi kebencanaan, fase transisi menuju rekonstruksi memang merupakan tahap paling kompleks karena menyangkut pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan.

Dengan kolaborasi yang solid, tantangan tersebut dapat diatasi.

“Ketika rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sukses, maka keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan pemerintah pusat, melainkan juga keberhasilan masyarakat Aceh.

Satgas PRR dipimpin oleh putra Aceh; maka kesuksesan pemulihan adalah kesuksesan bersama,” tutupnya. (*)