WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melontarkan kritik pedas terkait pengelolaan anggaran daerah dalam kunjungannya ke Tambun Selatan, Sabtu (21/2/2026).

Di hadapan ribuan warga dalam agenda Safari Ramadan di Lapangan Den Sakti, KDM menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh "memakan" hak rakyat melalui porsi anggaran birokrasi yang berlebihan.

Dalam orasi yang bernada filosofis namun tajam, KDM mengingatkan bahwa tugas utama negara adalah memastikan urusan perut dan pendidikan rakyat terjamin tanpa kompromi.

Baca juga: Terungkap Identitas Sosok Kembaran Dedi Mulyadi, Sama-sama Sandang Status Duda

Artinya kata Dedi, pemerintah diminta tidak membiarkan rakyat lapar dan ada anak yang putus sekolah hanya karena biaya, dikarenakan anggaran lebih besar dialokasikan ke birokrasi pemerintah bukan ke masyarakat.

Sorot Besaran Anggaran yang Lebih Banyak di Birokrasi

Dedi Mulyadi menyoroti proporsi anggaran yang sering kali lebih banyak terserap untuk kepentingan internal pemerintah dibandingkan manfaat langsung ke masyarakat.

Ia mengibaratkan birokrasi sebagai "Amilin" (pengelola) yang porsinya terbatas.

“Amilin itu ada batasnya, sekitar 10 sampai 15 persen saja. Kalau porsi untuk birokrasi terlalu besar, maka sisa anggaran untuk masyarakat menjadi kecil. Dampaknya, pembangunan sulit berjalan maksimal dan rakyat yang dikorbankan,” tegas KDM, Minggu (22/2/2026).

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menyinggung ironi di sektor pendidikan dan infrastruktur.

Menurutnya, di tengah anggaran besar, masih ditemukan sekolah dasar yang rusak dan fasilitas belajar yang memprihatinkan.

"Tugas pemerintah itu sederhana namun berat: pastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, pastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena biaya, dan pastikan jalan-jalan dalam kondisi layak," tambahnya.

Pesan Transparansi dan 'Alarm' Banjir dari Hulu

KDM mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk berani membuka "dapur" keuangan mereka kepada publik.

Menurutnya, transparansi bukan sekadar soal administratif, melainkan cara membangun kepercayaan rakyat.

Selain soal uang, KDM memberikan peringatan keras mengenai isu lingkungan yang berdampak pada warga Bekasi.

Baca juga: Camat Bongkar Sisi Lain Ajat Penjual Es Gabus usai Bohongi Dedi Mulyadi: Punya Gangguan Mental

Ia menyoroti pembangunan tak terkendali di kawasan hulu (pegunungan) yang menjadi biang kerok banjir di wilayah hilir seperti Tambun dan sekitarnya.

“Kalau kawasan hulu terus dibeton tanpa kendali, air akan lari ke bawah. Jika sungainya dangkal dan dipenuhi sampah, jangan heran kalau banjir sulit dihindari. Ini tanggung jawab bersama dari hulu ke hilir,” lugasnya.

Respons Plt Bupati Bekasi: Fokus Perbaikan Jalan

Kehadiran KDM di Desa Sumberjaya disambut antusias oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Sebagai informasi, wilayah Tambun Selatan merupakan salah satu kawasan terpadat di Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 700 ribu jiwa.

Asep mengapresiasi perhatian Gubernur yang turun langsung menyerap aspirasi di wilayah padat penduduk tersebut.

Menanggapi kritik KDM soal infrastruktur, Asep mengklaim pihaknya tengah melakukan pergeseran anggaran untuk percepatan pembangunan.

“Kami optimistis jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Bekasi akan segera diperbaiki. Saat ini kami sedang dalam tahap penyesuaian anggaran agar proyek prioritas bisa segera dikerjakan,” pungkas Asep.