TRIBUNKALTIM.CO,TANA PASER - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Paser dipastikan tetap berjalan selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Hanya saja, menu yang disalurkan berbeda dari biasanya yaitu berupa makanan kering yang dikemas agar bisa dibawa pulang oleh peserta didik.

MBG mulai disalurkan pada Senin, 23 Februari 2026, bertepatan dengan hari pertama pelajar masuk sekolah setelah libur awal Ramadan.

"Informasi pihak BGN (badan gizi nasional), MBG saat ramadan tetap jalan. Cuman menunya yang beda, kalau sebelumnya makanan berat siap saji, di bulan ramadan ini pakai makanan kering," terang Sekretaris Satgas MBG wilayah Paser, Budy Hartika, Minggu (22/2/2026).

Baca juga: Ramadan di Tarakan, Program MBG Berlanjut dengan Konsep Take Away untuk Siswa

Kendati demikian, aspek keamanan pangan tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah.

Budy tidak ingin kasus keracunan puluhan siswa yang sempat terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) karena menyantap menu MBG terulang di Bumi Daya Taka.

"Satgas MBG menerapkan prosedur ketat sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Makanan harus lebih dulu dicek oleh guru di setiap sekolah. Dari bidang keamanan pangan juga rutin datang melihat bahan makanan," tegasnya.

Saat ini, MBG di Kabupaten Paser disalurkan kepada 5.800 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kecamatan Tanah Grogot.

Tiga titik tersebut berada di Desa Tapis dan dua titik di Desa Jone. Namun, Budy mengakui bahwa cakupan program MBG di Paser belum menjangkau seluruh wilayah sehingga perluasan layanan akan dilakukan secara bertahap.

"Ada satu titik lagi yang mau dibangun di Sungai Tuak berupa SPPG aglomerasi yang menjangkau hingga 3.000 penerima manfaat," ungkapnya.  

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan 88 titik SPPG baru yang dipetakan di daerah terpencil.

Baca juga: MBG di Kukar Tetap Jalan Saat Ramadan, SPPG Panjaitan Terapkan Skema Khusus

Titik-titik tersebut ditujukan untuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang.  

"Dari rencana itu, sebanyak 43 titik kini sudah dalam proses pembangunan. Sementara, sembilan titik lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu pengelola untuk segera beroperasi," pungkas Budy. (*)