TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani, menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih perlu dipertahankan dalam sistem pemilu Indonesia.
Namun, ia menilai besaran angkanya perlu dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan politik dan kesepakatan di DPR.
Baca juga: JPPR: Ambang Batas Parlemen 5 hingga 7 Persen Lebih Rasional
“Parliamentary threshold saya kira sesuatu yang masih perlu untuk dipertahankan, tapi berapa jumlahnya saya kira tergantung kebutuhan,” kata Muzani, kepada wartawan, usai menghadiri bersilaturahmi sekaligus buka puasa bersama para santri di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Barat, Minggu (22/2/2026).
Saat ini, ambang batas parlemen berada di angka 4 persen. Menurut Muzani, keputusan untuk menaikkan atau mempertahankan angka tersebut sepenuhnya akan menjadi pembahasan dan kesepakatan fraksi-fraksi di DPR.
“Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4 persen akan dinaikkan berapa atau berapa persen,” ucap Ketua MPR RI itu.
Namun, Muzani secara tegas menyatakan bahwa angka 7 persen dinilai terlalu tinggi dan akan memberatkan partai politik, khususnya partai-partai yang memiliki basis dukungan terbatas.
“Tapi saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi. Saya kira kalau 7 persen ya memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu,” tandasnya.
Baca juga: Mayoritas Parpol Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, PAN Ngotot Ingin 0 persen
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, partainya konsisten mendorong agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ditingkatkan menjadi 7 persen.
Menurutnya, ambang batas 7 persen jauh lebih efektif.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Surya Paloh juga menyinggung banyaknya partai politik (parpol). Dia bahkan menuturkan untuk apa demokrasi kalau tidak membawa kemanfaatan.
"Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama," ujarnya.
