TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA– Pemerintah mau bikin gebrakan besar di bidang retail. Gebrakan itu yakni pemerintah akan menghentikan ekspansi bisnis minimarket di desa apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal.
Artinya tidak akan lagi ada minimarket yang selama ini menjamur di desa. Seperti diketahui minimarket kini sudah bertebaran di pedesaan.
Banyak yang mengeluhkan keberadaan minimarket berjejaring tersebut karena dianggap berekspansi terlalu jauh ke pedesaan.
Ekpansi tersebut membuat warung-warung di desa tidak mampu bertahan dan banyak yang memilih tutup karena kalah bersaing.
Kerapnya minimarket berjejaring tersebut memberikan diskon dan pelayanan prima serta lokasi yang strategis di tambah kerap menyediakan lokasi nongkrong membuat masyarakat memilih berbelanja di minimarket berjejaring.
Keinginan untuk menututup minimarket tersebut dilontarkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Yandri Susanto menyampaikan keinginannya tersebut saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Yandri kembali menegaskan sikapnya bahwa keberadaan minimarket harus dihentikan jika Kopdes Merah Putih sudah beroperasi luas di desa.
“Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri.
Ia menekankan, negara harus berpihak pada masyarakat desa karena jaringan minimarket dinilai telah terlalu merajalela hingga pelosok.
Menurut Yandri, dominasi ritel modern berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan koperasi desa yang baru dikembangkan pemerintah.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu tidak apple to apple sebenarnya, mereka sudah sangat besar,” kata dia.
Ia juga menilai pemilik jaringan minimarket telah memperoleh keuntungan besar setelah dibiarkan berkembang luas selama ini.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa merajalelanya,” ucap Yandri.
Yandri menyebut, jumlah gerai minimarket yang mencapai puluhan ribu membuat persaingan usaha di desa tidak seimbang dengan koperasi milik masyarakat.
Karena itu, menurutnya, pembangunan Kopdes tidak akan efektif jika minimarket tetap bebas berkembang di wilayah desa.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memberi ruang usaha lebih besar bagi koperasi desa agar ekonomi masyarakat lokal dapat tumbuh.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Kopdes atau BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.
Menurut Lasarus, desa seharusnya didominasi usaha milik masyarakat seperti koperasi atau badan usaha milik desa, bukan jaringan ritel besar.
“Dominasi lah desa itu dengan Kopdes atau BUMDes, kita dukung sepenuhnya Pak Menteri,” ujar Lasarus dikutip dari Kompas.com
Meski mendukung, Lasarus meminta Kementerian Desa menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk mengendalikan dominasi minimarket di desa.
Ia mengingatkan, kebijakan tersebut tidak mudah karena akan berhadapan dengan kepentingan bisnis ritel modern.
“Tentu tantangannya tidak ringan. Harus ada roadmap bagaimana pemerintah menghentikan dominasi Indomaret dan Alfamart,” ucapnya.
Lasarus menegaskan, DPR siap mendukung langkah pemerintah selama bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa.
