SURYA.co.id - Kasus yang menyeret nama Dwi Sasetyaningtyas (DS), alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) jadi sorotan.
Setelah videonya yang memicu kontroversi viral di media sosial, pihak LPDP Kementerian Keuangan RI bergerak cepat.
Fokus penyelidikan kini merembet kepada suami DS yang berinisial AP.
Diketahui bahwa AP juga merupakan seorang alumni penerima beasiswa LPDP.
Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Mohammad Lukmanul Hakim, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi resmi dengan AP untuk meminta keterangan.
"Hari ini telah dilaksanakan komunikasi dengan Sdr AP, suami DS dilakukan secara daring," kata Lukmanul Hakim dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.com, Senin (23/2/2026).
Langkah ini diambil bukan hanya karena keterkaitannya dengan DS, melainkan karena adanya dugaan pelanggaran komitmen kontribusi yang seharusnya dilakukan oleh setiap penerima beasiswa negara.
Baca juga: Imbas Video Dwi Sasetyaningtyas Alumnus LPDP Sebut Tak Ingin Anaknya Jadi WNI, Kini Suami Terseret
Berdasarkan hasil penelusuran awal, AP diduga kuat belum menunaikan kewajiban untuk kembali dan berkontribusi di tanah air setelah menyelesaikan studinya di luar negeri.
LPDP menegaskan bahwa setiap alumni terikat kontrak untuk mengabdi di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana APBN yang telah digunakan.
"LPDP telah mengkonfirmasi kepada Sdr AP terkait tidak dipenuhinya kewajiban berkontribusi dengan kembali di Indonesia," jelas Lukmanul Hakim.
Terkait pelanggaran ini, LPDP memastikan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah tegas.
"LPDP akan melanjutkan ke proses penindakan untuk penjatuhan sanksi kepada yang bersangkutan," tegasnya.
Meski demikian, detail mengenai jenis sanksi yang akan dijatuhkan masih dalam proses pengkajian lebih lanjut.
Polemik ini bermula ketika DS mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dokumen kewarganegaraan asing milik anaknya.
Dalam video tersebut, ia melontarkan kalimat yang dianggap melukai rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, “Cukup saya aja yang WNI, anak-anakku jangan.”
Pernyataan ini langsung menjadi trending topic di platform X (dahulu Twitter).
Warganet merasa geram karena DS dan suaminya adalah individu yang menempuh pendidikan tinggi berkat pajak rakyat Indonesia, namun justru menunjukkan sikap yang seolah meremehkan status kewarganegaraan Indonesia.
Selain soal pernyataan tersebut, warganet juga menyoroti adanya dugaan privilese karena latar belakang keluarga mertua yang disebut-sebut sebagai mantan pejabat kementerian.
Menyadari kegaduhan yang ditimbulkan, DS sebenarnya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosialnya.
DS mengakui bahwa pernyataannya tidak tepat dan telah menimbulkan ketersinggungan di tengah publik.
Namun, permintaan maaf tersebut rupanya belum cukup untuk menghentikan desakan publik.
Diskusi di media sosial kini bergeser pada tuntutan evaluasi total terhadap sistem pengawasan alumni LPDP agar kasus serupa, di mana alumni tidak kembali ke Indonesia, tidak terulang kembali di masa depan.
