SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mengajukan Peraturan Daerah (Perda) Transportasi Umum. 

Politisi PDI Perjuangan  ini mendesak adanya 'penguncian' anggaran minimal 5 persen, dari total APBD khusus untuk pengembangan transportasi publik.

"Harus kami dorong agar pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum. Termasuk mengunci anggaran. Misalnya diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum," kata Eri pada Jumat (20/2/2026).

Menurut Eri, pengembangan transportasi massal membutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Pasalnya, biaya operasional dan infrastruktur angkutan umum tidak murah dan memerlukan subsidi yang konsisten.

Ia merinci kebutuhan anggaran ideal untuk merealisasikan konektivitas transportasi di Kota Pahlawan sebagai berikut:

• Pemenuhan operasional 11 rute Surabaya Bus.
• Pengembangan 30 rute feeder Wirawiri Suroboyo.
• Estimasi total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 660 miliar per tahun.
• Pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Transportasi umum memang mahal. Karena itu anggarannya harus dikunci," tegas Eri.

Meski demikian, Eri menyadari implementasi ini harus menunggu kondisi fiskal yang membaik. Saat ini, kondisi fiskal Kota Surabaya dinilai sedang menyempit. 

Ia mendukung kebijakan Pemkot Surabaya yang menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan distribusi di tengah tantangan ekonomi global.

Soroti Digitalisasi Parkir dan CCTV

Selain transportasi, Eri juga menyoroti masalah pengelolaan parkir yang dinilai kompleks. Ia menyebut persoalan target retribusi parkir yang tak tercapai adalah masalah sistemik di banyak kota.

“Belum ada satu pun kota di Indonesia yang target retribusi parkirnya tercapai. Artinya problem ini memang sistemik,” ujarnya.

Sebagai solusi, Eri mendukung penerapan parkir non-tunai yang kini sudah berjalan di 78 titik dari total 1.500 titik parkir tepi jalan umum. Seluruh juru parkir juga tengah diregistrasi ulang dan dilengkapi rekening bank untuk transparansi bagi hasil.

Legislator muda ini juga mengusulkan langkah teknis untuk meningkatkan akurasi pengawasan pendapatan parkir:

• Pemasangan CCTV berbasis penghitungan Satuan Ruang Parkir (SRP).
• Prioritas pemasangan alat pengawas di 750 titik parkir utama.
• Tetap menyediakan opsi pembayaran tunai agar inklusif bagi warga yang belum melek digital.

“Pelayanan publik tidak boleh eksklusif. Harus tetap inklusif, termasuk bagi warga yang masih menggunakan uang tunai,” pungkasnya.