Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan pentingnya inovasi dan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. 

Hal tersebut ditegaskan Alwan saat membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah di Ruang Rapat Bappeda Kota Mataram, Senin (23/2/2026). 

Alwan menekankan bahwa penyusunan rencana kerja ke depan harus didasarkan pada refleksi mendalam terhadap kinerja masa lalu.

Untuk memastikan kualitas perencanaan, Alwan meminta agar dilakukan desk perencanaan yang melibatkan kepala perangkat daerah, sekretaris, hingga kepala bidang.

Dalam proses ini, setiap OPD diwajibkan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan dari tahun 2024 hingga 2026.

Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan 2025 Pemprov NTB Terkendala RKPD

“Evaluasi tiga tahun terakhir tersebut diharapkan mampu melihat perkembangan program, menghindari pola copy-paste kegiatan, serta memastikan bahwa setiap program benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan,” ucap Alwan.

Ia menambahkan bahwa fokus pembangunan harus tetap selaras dengan peningkatan SDM, tata lingkungan, infrastruktur, serta sektor kesehatan.

Menurutnya, setiap program yang disusun wajib mengacu pada visi dan misi wali kota yang terjabarkan dalam sembilan program prioritas.

Selain menghindari pengulangan kegiatan yang tidak efektif, Pemerintah Kota Mataram juga mendorong sinergi antar-OPD untuk menyiasati keterbatasan anggaran.

Alwan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai secara parsial.

“Forum ini sangat penting dan sangat baik untuk kita saling berbagi, berdiskusi, dan menyelaraskan program. Satu program tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu perangkat daerah, tetapi harus bersama-sama melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. M. Ramadhani, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mencari irisan program antar-OPD melalui kerja kolaboratif (crosscutting).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hasil masukan dari masyarakat dalam konsultasi publik sebelumnya dapat dijawab dengan program yang sinkron dan berkelanjutan.

Ramadhani mengakui bahwa saat ini pemerintah kota sedang berada dalam fase yang kompleks karena harus mengawal pelaksanaan RKPD 2026, persiapan RKPD 2027, serta pertanggungjawaban APBD 2025 secara bersamaan.

Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan bebas dari pola copy-paste menjadi kunci agar seluruh tahapan pembangunan berjalan optimal.

(*)