TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Frederik Kalalembang, meminta Polda Sulawesi Selatan mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat dalam kasus narkoba di Kabupaten Toraja Utara.

Ia menegaskan, pengusutan tidak boleh berhenti pada penahanan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat) dan Kepala Unit (Kanit) Narkoba Polres Toraja Utara semata, tetapi harus dikembangkan hingga membongkar jaringan pengedar serta dugaan aliran dana.

Frederik mengapresiasi langkah tegas Polda Sulsel yang telah menahan Kasat Narkoba AKP Arifan Efendi dan Kanit Narkoba Aiptu Nasrul.

Namun menurutnya, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk untuk pembersihan menyeluruh di tubuh kepolisian, khususnya satuan narkoba.

“Saya apresiasi Kapolda Sulsel yang sudah menangani Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja. Tapi jangan berhenti di situ. Harus dikembangkan sampai ke pengedar dan jaringannya. Kalau memang ada setoran, itu harus dibuka terang. Ini momentum bersih-bersih,” tegas jenderal purnawirawan polisi asal Toraja itu, Senin (23/2/2026).

Menurut Frederik, peredaran narkoba di Toraja telah berada pada tahap darurat dan tidak bisa ditangani secara parsial.

“Kita ini sudah darurat narkoba. Tidak bisa dibiarkan. Justru ketika ada dugaan keterlibatan aparat, itu harus jadi titik balik penindakan besar-besaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan instruksi Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar seluruh anggota Polri menjalani tes urine sebagai bentuk pengawasan internal.

“Perintah Kapolri sudah jelas, semua anggota harus tes urine. Artinya ini persoalan serius. Jangan sampai ada pembiaran atau praktik setoran yang berlangsung lama,” tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah pengungkapan bandar narkoba berinisial ET alias O oleh Polres Tana Toraja dengan barang bukti sabu seberat 100 gram.

Frederik menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan institusi kepolisian benar-benar bersih dari praktik mafia narkoba.(*)