TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - DPRD Jember menilai rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan memperbaiki 16 jembatan rusak akibat bencana banjir di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum mampu menjawab seluruh kebutuhan infrastruktur di daerah berjuluk Kota Tembakau itu.
Sekretaris Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, mengatakan kerusakan jembatan di Jember terjadi di lebih dari 16 titik.
"Kami menginginkan tidak hanya di 16 jembatan itu saja yang dibangun. Karena kebutuhan Kabupaten Jember sejak dipangkasnya anggaran dari pusat, kami tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur," ujarnya, Senin (23/2/2026).
Baca juga: Jadwal Buka Puasa Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang Senin 23 Februari 2026
Menurut David, rencana perbaikan dari kementerian mayoritas menyasar jembatan besar. Sementara jembatan penghubung antar desa dan kampung yang melintasi aliran sungai masih banyak yang belum mendapatkan perhatian.
"16 itu hanya jembatan besar saja. Sementara jembatan penghubung antar desa antar kampung masih belum tersentuh akibat keterbatasan anggaran," katanya.
Ia berharap kunjungan Menteri PU ke Jember dapat diikuti dengan tambahan alokasi pembangunan fisik.
"Karena hari ini banyak jembatan yang tidak layak, masih terbuat dari bambu atas swadaya masyarakat dan sebagainya," imbuhnya.
Baca juga: 16 Jembatan dan 50 Bendung di Jember Rusak Akibat Banjir
Selain persoalan jembatan, David mengungkapkan Jember memiliki sedikitnya 12 potensi bencana, tidak hanya banjir. Karena itu, menurutnya, penanganan infrastruktur perlu dilakukan secara komprehensif.
"Kami butuh dinding penahan untuk aliran sungai, baik berupa bronjong maupun bangunan fisik permanen," papar Ketua Fraksi Partai NasDem tersebut.
Meski memberikan catatan, DPRD tetap mengapresiasi langkah Kementerian PU dan Bupati Jember yang telah berupaya melakukan perbaikan sarana fisik pascabanjir.
"Apresiasi kepada Pak Menteri, dan Gus Bupati yang sudah mengamen di Jakarta. Kami supporting," pungkasnya.
