TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara menggagas High Level Meeting (HLM) 'kolaborasi' 5 tim sekaligus terkait pengendalian inflasi, percepatan elektronifikasi dan keuangan daerah serta keuangan syariah. 

HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah); TP2ED (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah); TPKAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) dan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah) berlangsung di Ruang Tondano, Kantor Perwakilan BI Sulut, Jalan 17 Agustus, Manado, Senin 23 Februari 2026.

Pertemuan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus sebagai Koordinator TPID, TP2DD dan TPAKD di daerah. 

Gubernur didampingi Wagub, J. Victor Mailangkay, Plh Sekprov Denny Mangala dan kepala OPD terkait seperti Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jemmy Ringkuangan; Kadis Pangan, Rachel Rotinsulu; Kadis Pertanian, Nova Pangemanan; Kepala Badan Pendapatan Daerah, June Silangen dan Karo Perekonomian, Reza Dotulung. 

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto; Kepala OJK Sulut Gorontalo, Robert Sianipar dan Wakil Direktur KDEKS Sulut, Dr Radlyah H Jan SE MSi Ak menjadi pemateri dalam forum ini. 

Joko Supratikto dalam pemaparannya mengungkapkan, HLM awal tahun ini istimewa karena pertama kalinya dalam sejarah Sulut berhasil menggabungkan lima tim dalam satu pertemuan strategis.

Lewat HLM ini diharapkan dapat diperoleh informasi komprehensif dalam perumusan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi simultan

"Berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan sistem keuangan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kebijakan pengendalian inflasi, serta digitalisasi pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten kota Sulawesi Utara pada tahun 2026," kata Joko. 

Dalam pemaparan kondisi makro ekonomi, Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding nasional.

Di mana realisasi Pertumbuhan Ekonomi Sulut pada 2025 sebesar 5,66 persen (CtoC) dan 5,95 persen (YoY). Angka ini lebih tinggi dari PE nasional 2025 yang tercatat sebesar 5,11 persen. 

Pertumbuhan Ekonomi diimbangi dengan pengendalian inflasi yang berjalan sesuai target. Di mana, inflasi Sulut tahun 2025 tercatat sebesar 1,23 persen, terendah di Indonesia. 

Meskipun demikian, terdapat lima tantangan yang perlu menjadi perhatian:

Di antaranya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Sulut terhadap nasional hanya sebesar 0,84 persen; pangsa kredit 0,65 persen terhadap total kredit nasional. 

Lalu, sumber utama inflasi dari bahan pangan bergejolak (volatile food); keterbatasan infrastruktur pendukung transaksi digital dan minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi daerah.
        
"Dalam merespon tantangan ini, diperlukan kolaborasi inovatif secara pentahelix yang melibatkan akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas dan Media," ujar Joko. 

Kepala BI selanjutnya memaparkan indikator perbankan di Sulawesi Utara pada triwulan IV 2025 menunjukkan pertumbuhan kinerja kredit sebesar 5,91 persen (yoy).

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL 2,55 persen. Di sisi lain, DPK masyarakat tumbuh 10,99 persen (yoy) dengan LDR sebesar 166,72 persen.

Sementara, kredit UMKM pada Desember 2025 tumbuh 1,69 persen (yoy). "Namun hal ini perlu menjadi perhatian kita semua dalam kualitas kredit UMKM yang telah mencapai ambang batas sebesar 5,12 persen pada Desember 2025. 

Kata Joko, berdasarkan kinerja makroekonomi dan intermediasi perbankan Sulawei Utara sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada 2026 diprakirakan akan tumbuh menguat dibandingkan capaian tahun 2025. 

Hal ini didorong oleh peningkatan akseptansi digital dengan disertai:
pemulihan sektor pariwisata seiring pembukaan rute penerbangan baru dan penambahan frekuensi penerbangan internasional dan domestik.

Kemudian, peningkatan perdagangan internasional yang ditopang oleh potensi implementasi Direct-Call Indonesia–Tiongkok melalui Pelabuhan Bitung.

Lalu, implementasi program prioritas dan percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mendorong konsumsi pemerintah dan menjadi jangkar permintaan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan Sulut.

Sejalan dengan itu, terkait digitalisasi daerah, Joko Supratikto menjelaskan, secara umum pemerintah daerah di Sulut telah masuk kategori daerah digital. 

Rata-rata nilai Indeks ETPD dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Sulawesi Utara berada di angka 94,23 persen. Lebih baik dibanding semester sebelumnya yang memiliki rata-rata 92,81 persen. 

Adapun untuk Sulawesi Utara memperoleh nilai 94,65 persen dan berada di bawah Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 

"Untuk memperoleh nilai sempurna, pemerintah harus membuka seluruh kanal pembayaran nontunai seperti uang elektronik reader," kata Joko

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus mengajak para kepala daerah 15 kabupaten kota untuk berkolaborasi dan saling sinergi. 

Terkait pengendalian inflasi, YSK meminta bupati dan wali kota saling berkomunikasi. Sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan. 

"Saya minta, kita prioritaskan kebutuhan dalam daerah. Jangan semuanya, misalnya beras, cabai, bawang itu diluaskan ke luar daerah. Intinya komunikasi," katanya pula. 

Terkait itu, gubernur juga mengajak para bupati wali kota menyesuaikan dengan RTRW Sulawesi Utara yang segera disahkan. Di mana, salah satu pokok dalam RTRW lima tahun ke depan ialah adanya blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 

Kata gubernur, dari 15 kabupaten kota, baru tiga daerah yang telah memiliki RTRW. "Terkait WPR, kami optimis ini akan mendorong penerimaan daerah," ujarnya. 

Dalam pertemuan ini, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama pengadaan pangan antara Bupati Minsel dan Bupati Bolmong. 

Lalu, penandatanganan kerja sama terkait komitmen dukungan KDEKS di Bolsel dan Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas di Bolsel dan Zona Khas di IAIN Manado.

Terakhir, Gubernur Yulius Selvanus, 15 kepala daerah dan Direktur Bank Sulut Gorontalo (BSG) Revino Pepah menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan daerah. 

Inklusi Keuangan dan Ekonomi Syariah

Kepala OJK Sulut Gorontalo, Robert Sianipar mengungkapkan, tingkat inklusi dan literasi keuangan sangat berperan pada kesejahteraan masyarakat. 

International Monetary Fund (IMF, 2018) menyebutkan bahwa kenaikan 1 persen dalam indeks inklusi keuangan di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia, berkontribusi pada peningkatan kumulatif 0,14 persen  
pendapatan per kapita selama lima tahun. 

"Dengan meningkatnya pendapatan per kapita maka secara tidak langsung akan mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Adapun Inklusi Keuangan Indonesia per 2025, 80,51 persen dan Literasi Keuangan di angka 66,45 persen. "Khusus untuk Sulawesi Utara nanti akan dirilis oleh BPS," kata Robert. 
 
Dijelaskan, literasi keuangan secara signifikan menurunkan kemungkinan individu jatuh ke dalam garis kemiskinan. 

Sementara, Inklusi keuangan membantu menurunkan ketimpangan pendapatan. 

Adapun Wakil Direktur KDEKS Sulut, Dr Radliyah Hasan Jan mengungkapkan Indonesia berada di urutan ketiga negara ekonomi syariah terbaik dunia. 

Terpantau hadir dalam HLM ini, Wali Kota Manado, Andrei Angouw; Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru; Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena; Bupati Mitra, Ronald Kandoli dan Bupati Minsel, Frangky Wongkar. 

Lalu, Bupati Kep. Sitaro, Sintya Kalangit; Wali Kota Tomohon, Caroll JA Senduk; Bupati Minut, Joune Ganda; Bupati Boltim, Oskar Manoppo dan Bupati Bolmong, Yusra Alhabsy. 

Kemudian, Wabup Minahasa, Vanda Sarundajang; Wawali Kotamobagu, Rendy V Mangkat; Wabup Kep. Talaud, Anisya Bambungan; Wabup Kep. Sangihe, Tendris Bulahari dan Wali Kota Bitung diwakili Kepala Bappeda.

(TribunManado.co.id/Ndo)