Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengkritik rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick up secara utuh (completely built up/CBU) dari India. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan ketidaksinkronan arah industrialisasi nasional.

Ekonom senior ini menilai di tengah dorongan penguatan manufaktur dan hilirisasi, langkah impor massal justru berpotensi melemahkan industri dalam negeri.

Kebijakan jangka pendek yang terlihat praktis ini dinilai bisa berdampak negatif terhadap struktur industri nasional dalam jangka panjang.

"Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Didik meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan lebih memprioritaskan produksi domestik, termasuk melalui pengadaan pemerintah dan penggunaan dana publik untuk memperkuat industri nasional.

"Pemerintah mutlak harus membatalkannya. Harus ada arah kebijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi," bebernya.

Dari sisi makroekonomi, impor dalam jumlah besar dinilai berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran. Padahal Indonesia telah mengekspor kendaraan ke mancanegara lebih dari 518 ribu unit, sehingga strategi ekspor otomotif dikhawatirkan ikut terdampak.

Didik menilai Indonesia yang tengah memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri.

"Indonesia sudah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah besar, lebih setengah juta unit (518 ribu unit). Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri," jelas Didik.

Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global.

"Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar," tegas Didik.

Didik menambahkan inkonsistensi kebijakan, di mana pemerintah mendorong peningkatan TKDN dan investasi manufaktur, namun di sisi lain membuka ruang impor massal. Kondisi ini dinilai dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor serta melemahkan kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.

"Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang," tutur Didik.