SURYA.co.id, Surabaya - Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap berbagai program pemerintah, termasuk isu ekonomi rakyat, kebijakan pembangunan desa, hingga kasus dugaan pelanggaran aparat terhadap pelajar.

Pasca kritiknya, Tiyo mengaku mendapat teror berantai berupa:

• Peretasan akun digital miliknya dan pengurus BEM UGM
• Doxing atau penyebaran data pribadi secara ilegal
• Ancaman fisik melalui pesan singkat dan media sosial
• Serangan terhadap keluarga, termasuk ibunya yang menerima intimidasi digital pada jam rawan

Gelombang intimidasi ini dinilai sebagai bentuk pendisiplinan ruang publik yang membahayakan demokrasi di lingkungan kampus.

Baca juga: Imbas Ketua BEM UGM Diteror Usai Kritik Tragedi Anak di NTT: Guru Besar UII Prihatin, DPR Mengecam

Seruan Perlindungan dan Respons Pemerintah

Penggagas Komunitas Pandu Negeri, Aryo Seno Bagaskoro, menilai segala bentuk tekanan terhadap Tiyo adalah kemunduran peradaban bangsa.

“Ide yang disampaikan oleh Tiyo adalah akumulasi kristalisasi keresahan anak-anak muda. Substansi idenya adalah perbaikan terhadap status quo yang banyak orang merasa stagnan,” ungkapnya.

Menurut Seno, pemerintah harus melindungi hak kebebasan berpendapat sebagai amanat konstitusi. Ia menegaskan penegak hukum wajib mengusut tuntas pelaku teror agar kemerdekaan berpendapat tetap terjamin.

“Negeri ini tidak boleh anti-kritik. Pemerintah sebaiknya mendengarkan substansi gagasannya. Justru berterimakasih pada anak-anak muda seperti Tiyo yang masih mau peduli terhadap bangsanya,” lanjutnya.

Sebagai pendiri Aliansi Pelajar Surabaya, Seno menilai respons sinis terhadap suara pelajar dan mahasiswa justru memperkuat argumentasi mereka.

“Suara Tiyo datang dari kejujuran nurani berkata apa yang ada di hati dan pikirannya. Respons yang salah justru akan semakin membenarkan kejernihan argumentasinya,” tutupnya.