Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satu tahun memimpin Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi berhasil mencatatkan hasil positif, tertutama pada sektor ekonomi makro dan tata kelola pemerintahan.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Edi Askari saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).

Dikatakan Edi, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional.

Bahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, pertumbuhan ekonomi Jabar diperkirakan mencapai 5,7 hingga 5,8 persen.

“Ini salah satu yang tertinggi di tingkat nasional,” ujar Edi. 

Menurut Edi, capaian tersebut ditopang dua faktor utama, yakni belanja pemerintah daerah yang fokus pada infrastruktur dan program prioritas, serta tingginya realisasi investasi.

Edi menyebut target investasi Jawa Barat periode 2025–2029 sebesar Rp270 triliun telah terlampaui.

Kombinasi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi itu dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan, meski kondisi global masih dibayangi perang dagang dan konflik antarnegara.

Dampaknya, kata Edi, angka pengangguran mengalami penurunan sekitar 0,2 hingga 0,3 persen. Edi juga memperkirakan angka kemiskinan ikut turun seiring tren nasional.

“Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Efek dominonya terlihat,” katanya.

Selain itu, rasio ketimpangan atau gini ratio disebut menunjukkan tren membaik karena pembangunan dinilai lebih merata di kabupaten/kota.

Ia menilai koordinasi dan akselerasi pembangunan antara Provinsi dan daerah berjalan efektif.

Dari sisi tata kelola, Edi menyebut kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur terlihat dinamis melalui komunikasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program lintas daerah.

Sinergi tersebut dinilai membuat kebijakan lebih terstruktur dari tingkat Provinsi hingga kabupaten/kota.

Edi juga mencatat kondisi sosial di Jawa Barat relatif aman sepanjang 2025–2026.

Meski sempat muncul gejala sosial pada Desember 2025 akibat dampak kebijakan pusat, situasi tersebut tidak berkembang menjadi konflik luas.

“Alhamdulillah semuanya dapat terkendali dan tidak melebar,” katanya.

Edi memberikan catatan pada pembangunan infrastruktur, terutama di bidang irigasi dan sumber daya air.

Perbaikan bendungan dan jaringan irigasi, kata dia, belum optimal, padahal sektor tersebut krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan target produksi padi.

Perubahan cuaca sepanjang 2025, menurutnya, harus diantisipasi dengan penguatan infrastruktur irigasi di kabupaten/kota.

Edi juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai positif karena mengalihkan belanja ke sektor pembangunan.

Meski demikian, Edi mengingatkan agar efisiensi tidak menghambat tugas teknis di lapangan, khususnya pada dinas yang membutuhkan biaya operasional seperti pengawas jalan, pengawas tambang, pendidikan, dan kesehatan.

“Efisiensi baik, tetapi harus selektif. Jangan sampai aparatur terhambat bekerja karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Secara keseluruhan, Edi enilai kinerja gubernur pada tahun pertama ini menunjukkan tren positif, meski tetap memerlukan penguatan pada sektor infrastruktur dan dukungan teknis pemerintahan.