WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Malam di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, mendadak ricuh.
Tiga karyawan menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seorang pelanggan yang mengaku sebagai aparat dan menyebut mobil yang dikendarainya milik seorang jenderal.
Insiden itu terjadi pada Minggu (23/2/2026) sekitar pukul 22.00 WIB dan berlangsung hingga lebih dari satu jam.
Peristiwa bermula ketika pelanggan tersebut hendak mengisi bahan bakar jenis Pertalite.
Namun, setelah barcode dipindai, data kendaraan yang muncul tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan.
Berdasarkan ketentuan pembelian BBM subsidi, nomor polisi dan jenis kendaraan harus sesuai dengan data yang terdaftar dalam sistem.
Petugas kemudian menyarankan agar pelanggan menggunakan Pertamax sesuai prosedur operasional standar (SOP). Saran itu justru memantik emosi.
Pelanggan tersebut disebut-sebut langsung marah dan mengklaim mobil yang digunakannya merupakan kendaraan milik seorang jenderal.
Lukman Hakim, salah satu korban, menuturkan dirinya dipukul berulang kali. Ia mengaku sempat dikejar hingga ke area belakang SPBU.
“Saya dipukul bolak-balik sama dia. Nah, baru saya lari ke belakang, lari ke mes, dikejar sama dia. Dia ngomong, ‘Lari lu, mau ke mana lu, mau mati sekarang lu?’” ujar Lukman saat ditemui di lokasi, Senin (23/2/2026).
Ketakutan, Lukman berlari ke arah permukiman sekitar.
Warga yang melihat keributan itu berteriak menyarankannya mencari perlindungan ke kantor polisi terdekat. Kebetulan, lokasi SPBU berhadapan dengan Markas Polsek Pulogadung.
“Warga bilang, ‘Bang, ke Polsek aja Bang.’ Ya sudah saya lari ke Polsek. Saya kira dia ngikutin, ternyata pas saya ke Polsek dia sudah pulang,” katanya.
Sementara Lukman menyelamatkan diri, dua karyawan lainnya tetap berada di area SPBU dan turut menjadi korban.
Khoirul Anam mengalami memar di bagian pipi dan bajunya robek akibat tarik-menarik.
Abud Mahmudin mengalami luka di bawah mata dan pipi, serta giginya patah setelah ditampar.
Menurut Lukman, keributan dan aksi kejar-kejaran berlangsung cukup lama, diperkirakan sejak pukul 22.00 hingga sekitar 23.30 WIB.
Dalam situasi tegang itu, para karyawan mengaku sempat diliputi rasa takut karena pelaku berulang kali menyebut istilah “Kapolda” dan “Jenderal”.
“Dia bilang ‘Kapolda’ doang. Nah, kita kan mau ngelawan juga mikirnya jenderal kan. Takutnya bawa senpi atau apa, jadi kita tetap jaga-jaga,” ujar Lukman.
Staf SPBU, Mukhlisin, menjelaskan bahwa pada awalnya barcode pelanggan memang terbaca dalam sistem, namun kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan data yang tertera.
Dalam praktik penyaluran BBM subsidi, kesesuaian data menjadi syarat utama guna mencegah penyalahgunaan.
“Sebenarnya pihak customer tersebut mengisi Pertalite dan nomor barcode-nya sesuai, tapi mobilnya tidak sesuai dengan yang terdaftar. Jadi peraturan nomor polisi dan mobil harus sesuai di sistem SPBU,” kata Mukhlisin.
Ia menegaskan, petugas telah menawarkan alternatif bahan bakar nonsubsidi sebagai solusi.
“Disarankan ke Pertamax. Kalau yang di Solar biasanya kita sarankan ke Pertamina Dex. Ada pilihan sebenarnya,” ujarnya.
Namun alih-alih mengikuti prosedur, pelanggan justru membentak dan menyebut-nyebut jabatan tinggi kepolisian.
Dalam rekaman video yang beredar, terdengar narasi penyebutan “Kapolda” saat pelaku memarahi petugas.
Akibat kejadian tersebut, tiga karyawan menjadi korban, satu operator yang tengah bertugas, satu staf, dan satu operator lain yang awalnya sedang beristirahat namun turun tangan saat keributan terjadi.
Khoirul Anam tercatat telah bekerja sebagai operator selama lima tahun, Abud Mahmudin empat tahun, sementara Lukman Hakim baru enam bulan bertugas di SPBU tersebut.
Insiden ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis bagi para korban yang mengaku terintimidasi oleh klaim jabatan dan ancaman pembunuhan yang dilontarkan pelaku.
Hingga kini, pihak korban berharap ada tindak lanjut hukum atas peristiwa tersebut.
Mereka menilai tindakan kekerasan dan intimidasi dengan mengatasnamakan aparat tidak hanya mencederai rasa aman pekerja, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Di tengah upaya pemerintah memperketat distribusi BBM subsidi melalui sistem digital dan verifikasi barcode, insiden ini menjadi cerminan tantangan di lapangan.
Petugas SPBU yang berada di garda depan pelayanan publik kerap berhadapan langsung dengan tekanan, bahkan ancaman, ketika menjalankan aturan.
