TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU UTARA - Gelombang penolakan terhadap rencana investasi panas bumi di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terus meluas.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu telah merinci potensi dampak jika investasi senilai Rp1,5 triliun itu masuk.

Kehadiran PT Ormat Geothermal Indonesia yang berencana mengelola potensi panas bumi (geotermal) dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat Kanandede.

Selain potensi alih fungsi lahan perkebunan dan persawahan warga, perusahaan asal Israel itu juga disebut dapat berdampak pada makam Ne’malotong, seorang Tomakaka (pemimpin adat) leluhur masyarakat Kanandede.

Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (Hikmah Lutra) mulai merapatkan barisan untuk menolak rencana tersebut.

Organisasi mahasiswa daerah itu menyatakan tengah menyiapkan kajian mendalam guna membendung masuknya perusahaan di wilayah adat Kanandede.

Baca juga: Investasi Rp1,5 Triliun Perusahaan Israel di Rongkong Ancam Lahan dan Situs Adat

Ketua Hikmah Lutra, Tandi Mahesa, mengatakan pihaknya saat ini melakukan investigasi lapangan dan pengumpulan data terkait profil serta potensi dampak kehadiran perusahaan di Rongkong.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar gerakan yang dibangun memiliki basis data yang kuat dan terarah.

“Untuk sementara, teman-teman masih melakukan investigasi lebih mendalam terkait kehadiran perusahaan tersebut. Dalam waktu dekat, Hikmah Lutra akan melakukan kajian secara internal,” ujar Tandi kepada Tribun-Timur.com, Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 13.39 Wita.

Tandi menegaskan, meski kajian masih berjalan, arah dukungan organisasi sudah bulat untuk berdiri bersama masyarakat adat.

Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data sebelum menentukan langkah strategis.

Ia menyebut, penolakan yang direncanakan tidak akan berdiri sendiri.

Setelah kajian internal rampung, Hikmah Lutra akan membangun koalisi bersama berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

“Hikmah Lutra pasti akan menolak, hanya saja kami memperkuat referensi dulu agar pergerakan lebih terarah. Jika kajian sudah selesai, langkah selanjutnya memperkuat konsolidasi dengan OKP sebagai basis kekuatan penolakan,” tegasnya.

Biro Politik Hukum dan Kebijakan AMAN Tana Luwu, Andre Tandigau, menegaskan pihaknya akan memberikan pendampingan penuh kepada masyarakat adat Kanandede dalam menghadapi rencana ekspansi tersebut.

Menurut Andre, fokus utama kekhawatiran warga berada pada situs air panas Kananre’de yang menjadi titik rencana pengelolaan geotermal.

“Situs air panas ini bukan sekadar fenomena alam bagi masyarakat adat Kanandede. Ini adalah identitas kolektif masyarakat adat yang dijaga hingga hari ini,” ungkapnya kepada Tribun-Timur.com, Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 13.02 Wita.

Selain ancaman terhadap situs budaya, proyek ini diprediksi memicu alih fungsi lahan secara besar-besaran.

Andre menyebut tanah garapan warga, yang menjadi tumpuan hidup melalui perkebunan kakao, kopi, dan pohon aren, terancam terdampak.

Keberadaan satwa endemik seperti anoa dan burung alao di hutan adat tersebut juga disebut berisiko jika ekosistem terganggu.

Makam Tomakaka Terancam

Salah satu poin krusial dalam penolakan ini adalah keberadaan pemakaman kuno di wilayah tersebut.

Di sana terdapat makam Ne’malotong, seorang Tomakaka atau pemimpin adat leluhur masyarakat Kanandede.

Makam itu telah berusia ratusan tahun dan menjadi simbol penghormatan bagi warga.

“Ada kuburan tua Tomakaka yang sudah berumur ratusan tahun di sana. Belum lagi adanya tugu monumen perjuangan masyarakat adat dan air terjun Salukanan yang menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat adat,” tambah Andre.

Bagi warga Kanandede, nilai investasi Rp1,5 triliun dinilai tidak sebanding dengan potensi kerusakan permanen terhadap struktur sosial dan lingkungan yang selama ini terjaga.

Menanggapi situasi tersebut, AMAN Tana Luwu bersama Pengurus Daerah (PD) AMAN Rongkong menjadwalkan pertemuan dengan tokoh adat dalam waktu dekat.

“Rencana Sabtu atau Minggu ini kami akan melakukan konsolidasi bersama tokoh-tokoh adat. Intinya, posisi kami jelas, masyarakat adat tetap menolak kehadiran PT Ormat di wilayah adat Kanandede,” tegas Andre. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana