TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit pikap dan truk ringan dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih. 

Sebagai alternatif, KSPI menawarkan solusi penyesuaian spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan Agrinas dengan produsen mobil lokal agar harganya lebih kompetitif dan menyerap tenaga kerja lokal.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan kekhawatiran pemerintah mengenai harga produksi lokal yang lebih mahal sebenarnya bisa diatasi melalui jalur negosiasi teknis dengan produsen otomotif di Indonesia.

“Masalah harga tinggal diskusi spesifikasi. Misal, yang biasanya jendela mobilnya otomatis naik turun, ya pakai manual saja, ya turun harganya,” ujar Said Iqbal dalam jumpa pers daring, Selasa (24/2/2026).

"Misal, fitur-fitur di dashboard yang digital-digital menjadi manual, kan harganya bisa turun," sambungnya.
 
Menurut Said Iqbal, penyesuaian fitur-fitur yang tidak bersifat esensial dapat menjadi kunci. Supaya produk otomotif dalam negeri tetap terjangkau untuk kebutuhan koperasi desa. 

Baca juga: Kadin Dukung Sufmi Dasco, Minta Pemerintah Tunda Impor 105.000 Mobil India

Dengan memaksakan impor di tengah gelombang PHK yang melanda Indonesia, hal itu disebut Said Iqbal merupakan kebijakan pemerintah yang tidak rasional. 

Ia menekankan, jika 105.000 unit mobil tersebut diproduksi di pabrik-pabrik dalam negeri, hal itu akan memberikan jaminan keberlangsungan kontrak kerja bagi puluhan ribu buruh otomotif selama minimal satu tahun.

Baca juga: Jaga Asta Cita Prabowo, IMI Minta Agrinas Batalkan Impor 105 Ribu Mobil dari India

"Belum lagi nanti kan suku cadangnya diproduksi untuk maintenance, perawatan mobil, itu akan panjang penyerapan tenaga kerja," tegasnya.