TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (23/2/2026).
Aksi tersebut menjadi momentum evaluasi satu tahun program Pemerintah Provinsi Kaltim 2026 di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.
Salah satu isu yang disorot mahasiswa adalah program pendidikan gratis atau GratisPol.
Mereka meminta transparansi terkait penerima program, menyusul adanya laporan mahasiswa yang tidak lolos meski dinilai telah memenuhi syarat administrasi.
Baca juga: Hadiri Safari Ramadan, Wabup PPU Kaltim Ajak Masyarakat Perbanyak Ibadah pada 10 Hari Terakhir Puasa
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud turun langsung menemui mahasiswa dan membuka dialog di lokasi aksi.
Ia memulai dengan mengajak mahasiswa melihat data secara objektif.
“Adik-adik semua, ada yang punya data berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau GratisPol?” tanya Rudy di hadapan peserta aksi.
Dalam pemaparannya, Rudy membandingkan capaian Gratispol dengan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) pada era Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, program GratisPol 2025 yang baru berjalan setengah tahun anggaran telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
Sementara itu, dalam periode 2019–2023, program BKT selama lima tahun menyalurkan Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa.
Rinciannya, BKT Tuntas sebanyak 25.358 penerima dengan anggaran Rp743,6 miliar dan BKT Stimulan sebanyak 44.273 penerima dengan anggaran Rp268,6 miliar.
Baca juga: Ratusan Mahasiswa Kaltim Demo 1 Tahun Kepemimpinan Rudy Masud-Seno Aji, Tuntut Realisasi Gratispol
Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima bantuan GratisPol dengan total anggaran Rp1,38 triliun.
Terdiri dari 149.307 mahasiswa S1 (Rp1,18 triliun), 7.449 mahasiswa S2–S3 (Rp133,6 miliar), 892 mahasiswa luar Kaltim, 133 mahasiswa luar negeri, serta 1.200 penerima GratisPol khusus.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegas Rudy.
Ia juga menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan untuk memastikan transparansi.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus negeri dan swasta. Kampus yang melakukan verifikasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dihitung,” jelasnya.
Rudy menegaskan Pemprov tidak menentukan penerima secara sepihak. Proses seleksi sepenuhnya berada di tangan perguruan tinggi melalui mekanisme verifikasi resmi.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengungkap tantangan fiskal yang tengah dihadapi daerah. APBD Kaltim disebut mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun.
Meski demikian, ia memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Kaltim ini etalase Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Pendidikanlah yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kemunduran,” ujarnya.
Dialog yang berlangsung terbuka itu menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan akses pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa di daerah. (*)
