SURYA.co.id – Jagat media sosial di Kabupaten Lamongan mendadak ramai setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak wali murid mengembalikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut terjadi bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah di bulan Ramadan dan memicu perbincangan luas soal kualitas program yang dibiayai negara.
Dalam video yang diterima SURYA.co.id, para wali murid tampak mendatangi langsung lokasi pembagian makanan sambil membawa kembali wadah plastik berisi paket MBG yang mereka nilai tidak layak dikonsumsi anak-anak.
Aksi pengembalian paket MBG ini salah satunya diduga berlangsung di SPPG Blawi, Kecamatan Karangbinangun.
Para emak-emak menyampaikan protes secara terbuka kepada petugas, menyoroti kualitas pengolahan menu yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran.
Salah satu wali murid dalam rekaman video mengekspresikan kekecewaannya terhadap menu pendamping yang dinilai asal-asalan.
"Ini kulit kentangnya tidak dikupas. Bahkan di rumah saja masih ada. Soalnya anggaran 15 ribu kok hasilnya begini," ujar salah satu wali murid saat menyerahkan kembali paket makanan tersebut kepada petugas, Senin (23/2/2026).
Penolakan terhadap paket MBG di Lamongan ternyata tidak terjadi di satu lokasi saja.
Berdasarkan pantauan di lapangan, keluhan serupa juga muncul di Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Sukodadi.
Baca juga: Viral Emak Emak Wali Murid di Lamongan Kembalikan Menu MBG , Kecewa Komposisi Menu
Di beberapa titik tersebut, paket MBG disebut hanya berisi satu buah pisang, satu butir telur, satu kotak susu, dan satu jenis jajanan.
Komposisi ini dinilai para wali murid belum mencerminkan standar makan bergizi yang dibutuhkan anak sekolah, terlebih pada momen Ramadan.
Sorotan publik kini tertuju pada Mohammad Nalikan, Sekretaris Daerah Lamongan yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Lamongan.
Nalikan memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa laporan ketidakpuasan wali murid sudah diterima dari sejumlah kecamatan dan langsung ditindaklanjuti oleh tim satgas.
"Laporan sudah saya terima dari beberapa kecamatan. Tim kami sudah melakukan pengecekan di lapangan dan masalah ini telah kami laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan kewenangan tugas satgas," ujar Nalikan.
Langkah pelaporan ke Badan Gizi Nasional menegaskan posisi Sekda Lamongan sebagai penghubung strategis antara keluhan masyarakat di daerah dengan otoritas program di tingkat nasional.
Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelaksanaan MBG agar benar-benar selaras dengan tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi anak sekolah secara layak dan manusiawi.
Menurut penelusuran SURYA.co.id, Mohammad Nalikan merupakan birokrat senior yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
Ia dilantik secara resmi pada 27 Agustus 2021 setelah melalui proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
Penunjukan tersebut menandai puncak perjalanan panjangnya sebagai aparatur sipil negara yang telah mengabdi puluhan tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Sebelum menjabat sebagai Sekda definitif, Mohammad Nalikan dikenal berpengalaman dalam berbagai posisi strategis, salah satunya sebagai Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat.
Pengalaman tersebut membentuk kapasitasnya dalam memahami dinamika birokrasi, pelayanan publik, serta hubungan koordinatif antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal maupun horizontal.
Sebagai Sekda, Mohammad Nalikan memegang peran sentral sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan daerah.
Ia bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan kebijakan berjalan selaras dengan regulasi pusat dan provinsi, serta mengawal pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
Dalam kesehariannya, ia kerap memimpin pelantikan pejabat ASN, membuka kegiatan orientasi PPPK, hingga memberikan arahan strategis dalam berbagai forum pembangunan daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Mohammad Nalikan juga dikenal aktif mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas layanan publik, serta perbaikan sistem administrasi dan keuangan daerah.
Perannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lamongan.
