TRIBUNTRENDS.COM - Pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kini tengah menjadi perbincangan hangat, terutama di media sosial.
Hal itu menyusul fantastisnya angka pengadaan mobil dinas tersebut yakni mencapai Rp8,5 miliar untuk satu unit.
Publik tentu mempertanyakan urgensi serta relevansinya dengan operasional di wilayah Kalimantan Timur saat ini.
Sebelum dilantik memimpin Kaltim periode 2025-2030, Rudy memang telah bergelimang harta.
Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dengan harta kekayaan mencapai ratusan miliar.
Angka Rp8,5 miliar mungkin terasa biasa baginya secara personal.
Namun, ketika angka tersebut muncul dalam nomenklatur belanja daerah untuk kendaraan dinasnya, kritikan publik tentu tak bisa diabaikan begitu saja.
Baru-baru ini Rudy akhirnya memberi penjelasan mengenai mobil dinasnya yang disorot tajam.
Penjelasan Rudy ternyata berbeda dengan keterangan Sekda.
Lantas siapa yang benar?
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
Rudy menyebut aktivitasnya di Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi. Bahkan, menurut dia, kondisi mobil tersebut sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Baca juga: Isi Garasi Gubernur Kaltim Rudy Masud yang Viral Pengadaan Mobil Dinasnya Capai Rp8,5 Miliar
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.
Disebut untuk Agenda di Jakarta Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat.
Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah. “Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.
Ia menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Meski demikian, ia kembali menekankan bahwa kendaraan tersebut tidak dipakai untuk aktivitasnya di wilayah Kaltim.
“Mobil di sini enggak ada, mobil saya mobil pribadi,” ujarnya.
Baca juga: Sosok Wali Kota Depok Supian Suri, Viral Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Harta Rp7,7 M!
Terkait besaran anggaran Rp 8,5 miliar yang menjadi perbincangan, Rudy menyatakan proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur spesifikasi kendaraan dinas kepala daerah.
“Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya.
Rudy mengatakan pihaknya tidak secara spesifik menentukan harga, melainkan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kualitas sebagaimana diatur regulasi.
“Persoalan harga ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja sesuai dengan Permendagri,” katanya.
Ia menambahkan kendaraan tersebut telah dicoba di Jakarta dan diperuntukkan mendukung agenda kepala daerah di ibu kota. Namun hingga kini, ia belum membeberkan merek maupun tipe kendaraan tersebut ke publik, selain menegaskan kapasitas mesin 3.000 cc sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan pengadaan mobil operasional itu ditujukan untuk menunjang mobilitas gubernur ke wilayah pelosok.
Menurut Sri Wahyuni, sejumlah daerah di Kaltim memiliki medan berat dan akses jalan non-aspal yang belum sepenuhnya dapat ditembus kendaraan biasa. Karena itu, dibutuhkan kendaraan dengan spesifikasi memadai agar kepala daerah dapat menjangkau kawasan tersebut.
Penjelasan Sekda ini berbeda dengan pernyataan Gubernur yang menyebut kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan representatif di Jakarta dan menyambut tamu nasional maupun internasional.
Isu mobil dinas mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah daerah. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan baru bernilai miliaran rupiah dalam situasi pengetatan belanja.
Namun Rudy memandang fasilitas kepala daerah juga memiliki dimensi simbolik sebagai representasi daerah, khususnya saat berhadapan dengan tamu nasional dan internasional.
“Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan menjalankan amanah,” ujarnya.
(TribunTrends.com)(Kompas.com/Pandawa)
