TRIBUNTRENDS.COM - Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur 2025–2030, memiliki harta kekayaan fantastis mencapai Rp 165 miliar.
Kekayaannya meliputi tanah, bangunan, mobil pribadi, dan kas senilai ratusan miliar rupiah.
Sosoknya kini menjadi sorotan publik terkait pengadaan mobil dinas Rp 8,5 miliar yang memicu perbedaan penjelasan dengan Sekda.
Sebelumnya, polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
Rudy menyebut aktivitasnya di Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi.
Bahkan, menurut dia, kondisi mobil tersebut sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur.
Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah.
Nanti dosanya berlipat ganda,” sambungnya.
Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta.
Unit tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat.
Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia.
Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ucapnya.
Ia menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan “seadanya” saat menjalankan tugas representatif.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong.
Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy.
Meski demikian, ia kembali menekankan bahwa kendaraan tersebut tidak dipakai untuk aktivitasnya di wilayah Kaltim.
“Mobil di sini enggak ada, mobil saya mobil pribadi,” ujarnya.
Terkait besaran anggaran Rp 8,5 miliar yang menjadi perbincangan, Rudy menyatakan proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur spesifikasi kendaraan dinas kepala daerah.
“Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc.
Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya.
Rudy mengatakan pihaknya tidak secara spesifik menentukan harga, melainkan menyesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kualitas sebagaimana diatur regulasi.
“Persoalan harga ada rupa, ada harga, ada mutu, ada kualitas.
Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja sesuai dengan Permendagri,” katanya.
Ia menambahkan kendaraan tersebut telah dicoba di Jakarta dan diperuntukkan mendukung agenda kepala daerah di ibu kota.
Namun hingga kini, ia belum membeberkan merek maupun tipe kendaraan tersebut ke publik, selain menegaskan kapasitas mesin 3.000 cc sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan pengadaan mobil operasional itu ditujukan untuk menunjang mobilitas gubernur ke wilayah pelosok.
Menurut Sri Wahyuni, sejumlah daerah di Kaltim memiliki medan berat dan akses jalan non-aspal yang belum sepenuhnya dapat ditembus kendaraan biasa.
Karena itu, dibutuhkan kendaraan dengan spesifikasi memadai agar kepala daerah dapat menjangkau kawasan tersebut.
Penjelasan Sekda ini berbeda dengan pernyataan Gubernur yang menyebut kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan representatif di Jakarta dan menyambut tamu nasional maupun internasional.
Isu mobil dinas mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah daerah.
Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan baru bernilai miliaran rupiah dalam situasi pengetatan belanja.
Namun Rudy memandang fasilitas kepala daerah juga memiliki dimensi simbolik sebagai representasi daerah, khususnya saat berhadapan dengan tamu nasional dan internasional.
“Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan menjalankan amanah,” ujarnya.
Baca juga: Spesifikasi Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rudy Masud yang Harganya Rp8,5 Miliar, Berjenis SUV Hybrid
Rudy Mas'ud lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981.
Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 008 Balikpapan (1987–1993), SMP Negeri 4 Samarinda (1993–1996), dan SMA Negeri 2 Balikpapan (1996–1999).
Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya di Universitas Mulawarman pada tahun 2006.
Setelahnya, ia meraih gelar Magister Ekonomi dari universitas yang sama pada tahun 2020.
Di tahun 2024, Rudy meraih gelar Doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
Rudy Mas'ud menjabat sebagai gubernur Kaltim untuk masa jabatan 2025-2030 setelah terpilih pada Pilkada Kaltim 2024.
Dicukil dari Antara, KPU Kalimantan Timur menyatakan Rudy Mas'ud dan Seno Aji menang setelah meraih suara 55,7 persen dengan mengumpulkan 997.344 suara sah.
Pasangan ini mendapatkan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, PPP, PSI, PBB, Partai Buruh, PKN, dan Partai Garuda.
Sebelum jadi politikus, Rudy Mas'ud dikenal sebagai pengusaha sukses di berbagai sektor, termasuk transportasi bahan bakar, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar.
Ia sempat menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan, seperti Executive Chairman PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000–2018) dan Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008–2018
Rudy aktif dalam bidang organisasi dan sempat menjabat sebagai Ketua Perbasasi Kalimantan Timur (2017–2021), Ketua SOKSI Kalimantan Timur (2018–2023), dan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (2020–2025).
Di parpol, Rudy Mas'ud juga sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan DPP Partai Golkar (2019–2024).
Salah satu program unggulan yang dikampanyekan Rudy Mas'ud adalah "Gratis Pol", yang mencakup pemberian pakaian gratis untuk siswa SMA serta penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Adik dari Rudy Mas'ud, yaitu Abdul Gafur Mas'ud, juga merupakan seorang politikus.
Abdul Gafur Mas'ud sebelumnya menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU).
Selain itu, kakak Rudy, Rahmad Mas'ud, juga terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Walikota Balikpapan.
Keluarga Mas'ud dikenal aktif di kancah politik Kalimantan Timur.
Rudy Mas'ud diketahui memiliki seorang istri bernama Sarifah Suraidah.
Pasangan ini dikaruniai 13 anak.
Berdasarkan laporan harta kekayaan atau LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang disampaikannya pada 22 Maret 2024 untuk periode 2023, Rudy Mas’ud memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 165 miliar.
Harta tersebut meliputi tiga set tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai masing-masing Rp 250.500.000, Rp 6.200.000.000, dan Rp 15.000.000.000.
Ada pula tanah dan bangunan di Samarinda senilai Rp 3.000.000.000, serta di PPU senilai Rp 2.050.000.000.
Rudy juga melaporkan beberapa mobil pribadi, yaitu Honda CRV Tahun 2010 senilai Rp 100.000.000, Honda Freed Tahun 2008 senilai Rp 85.000.000, serta Suzuki X-over Tahun 2007 senilai Rp 75.000.000.
Selain itu, Rudy juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 17.303.202.983 serta harta lain senilai Rp 259.000.000.000.
Dengan tota kekayaan Rp 303.513.702.983, ia masih memiliki utang sebesar Rp 137.694.480.000.
Dengan begitu, total kekayaan yang dilaporkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud adalah Rp 165.819.222.983.
