WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 12 November 2025 viral di media sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri menyatakan akan menyetop menjamurnya minimarket modern, seperti Alfamart dan Indomaret di desa.
Alasan penyetopan karena kehadiran ritel modern itu merupakan ancaman serius bagi penguatan ekonomi desa.
Beragam tanggapan masyarakat memenuhi kolom komentar instagram pribadinya @yandri_susanto sejak beberapa hari belakangan.
Sebagian besar masyarakat menilai gagasannya menyetop Alfamart dan Indomaret bukan solusi.
Mengingat Koperasi Desa Merah putih yang dibanggakan itu dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Terkait hal tersebut, Yandri menyampaikan klarifikasi.
Dalam video yang diunggahnya lewat instagram pribadinya pada rabu (25/2/2026), Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bantahan.
Dirinya membantah akan menyetop Alfamart dan Indomaret yang sudah berjalan.
"Seolah-olah saya ingin menutup Indomaret dan Alfamart yang sudah ada, tidak!" tegas Yandri dalam video ketika mengunjungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
"Yang kita stop itu, maka saya pakai Bahasa stop! stop ekspansi yang baru! stop izin yang baru!" tambahnya.
Dirinya menegaskan, akan mensukseskan Kopdes Merah Putih ke depannya.
Sehingga, seluruh keuntungan yang diperoleh dari Kopdes Merah Putih nantinya akan kembali untuk rakyat.
"Kita muliakan, kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih! yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat keuntungannya nanti!" jelas Yandri.
"Dan terutama untuk desa sekurang-kurangnya 20 persen keuntungan Kopdes Kembali menjadi Pendapatan Asli Desa," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri menegaskan dirinya maupun seluruh jajaran dalam Kabinet Merah Putih tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan masyarakat.
Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu bekerja bersama membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera.
"Menteri Desa nggak bisa kerja sendiri, Mensos nggak bisa kerja sendiri, Menkop nggak bisa kerja sendiri, BP Taskin nggak bisa jalan sendiri, Gubernur Banten nggak bisa jalan sendiri! Tapi kalau semua sama-sama jalan, dan bersama-sama bekerja, Insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang Bahagia, benar-benar Rahmatan Lil Alamin," jelas Yandri.
"Insya Allah dengan berbagai program yang kita kolaborasikan tadi maka akan hadir air mata kebahagiaan itu di seluruh desa di seluruh Indonesia yang jumlahnya 75.266," bebernya.
Baca juga: Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia, RS Siloam Semanggi Dipenuhi Pelat BG
Lebih lanjut dipaparkannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berharap Kopdes Merah putih dapat mensejahterakan rakyat.
Oleh karena itu, dana desa yang menjadi sumber pendanaan desa tidak mengalami efisiensi.
Namun pengelolaannya diubah, sehingga pemerataan pembangunan dapat diwujudkan di setiap desa ke depannya.
"Bapak Presiden orang yang paling ikhlas, tidak ada lagi yang beliau cari kecuali kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia, maka ada Koperasi Desa Merah Putih yang dipakai adalah dana desa," ungkap Yandri.
"Saya sampaikan di mana-mana, dana desa itu nggak turun, tidak dikurangi, tidak dipakai oleh pemerintah pusat, tapi yang diubah adalah tata kelolanya. Dan sekarang dalam rangka pemerataan ekonomi itu Maka Koperasi Desa Merah Putih adalah alat yang jitu dan akurat ke setiap desa untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," jelasnya.
"Minimarket-minimarket yang sudah ada ya silahkan jalan, Indomaret-Alfamart yang sudah ada silahkan jalan! saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup, yang di-stop itu adalah izin baru. Jangan sampai minimarket-minimarket ini sampai ke desa-desa dan bisa mematikan usaha-usaha rakyat di desa. Bangun Desa, Bangun Indonesia! Desa Terdepan untuk Indonesia!" tutup Yandri.
Pernyataan Yandri kembali disambut ramai masyarakat.
Beragam pendapat dituliskan bersusulan mengisi kolom komentar.
@muslih_m: Biasanya yg menggebu kaya gini cepet juga pake kaos oren
@arya.cihuy: Dari Rakyat buat Rakyat??? DARI HUTANG BUAT PEJABAT KALI PAK..!!??
@arry.amput.531001: Tetap semangat pa menteri
@mhrtntby: Bnyk buzzer
@massaifularifin: Cocok pak jangan terlaluu ekpansiff merekaà harussss ada batasnyaaaa berbagiii yg Gedee sudah cukup , tapii marii di didesaa kitaa tumbuhkann ekonomi desa
@tthissan: Emang kalo di stop pekerja pekerja idm dan alfa dikawasan desa bakal dijamin dapet kerja lagi pak ? Lebih baik jangan di stop nanti tingkat pengangguran nya makin banyak, lebih baik bersaing karena yang namanya customer itu punya pilihan mau belanja dimana aja
@justcallfrend___: Kita muliakan, kita sukseskan, awal nya sih gtu, pas udah terbengkalai banyak utang baru angkat tangan, kalau sukses pun paling kyk PLN jalan tapi rugi, padahal nggak punya saingan
@fathulmubin98: Kalo mau naik (usahanya), jangan jatuhkan usaha (orang lain)
@bbbaringunggg: Giliran lu yang kaya ayo sini turun langsung tutup sendiri alfa/indo
@apridayunina170710: Tetap semangat pak menteri dan sukses selalu dalam menjalankan tugas
Sebelumnya pernyataan Yandri viral di media sosial.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 12 November 2025, Yandri menyatakan bahwa ekspansi minimarket seperti Alfamart dan Indomaret seharusnya dihentikan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal.
Menurut Yandri, keberpihakan pemerintah harus jelas pada masyarakat desa.
Ia menilai, kehadiran ritel modern yang semakin meluas hingga ke pelosok berpotensi menjadi ancaman serius bagi penguatan ekonomi desa yang tengah dirancang melalui Kopdes Merah Putih.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan, pembangunan koperasi desa tidak akan efektif apabila di saat bersamaan jaringan ritel besar terus berekspansi tanpa kendali. Dalam pandangannya, skala bisnis yang timpang membuat persaingan menjadi tidak seimbang.
“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tuturnya.
Data yang disampaikan Yandri menyebutkan, jumlah gerai dua ritel modern tersebut telah menembus lebih dari 20.000 unit secara nasional.
Menurutnya, angka itu mencerminkan dominasi yang sudah sangat kuat di pasar ritel, termasuk di wilayah pedesaan.
Ia bahkan menilai kekayaan dan ekspansi jaringan tersebut telah melampaui batas kewajaran dalam konteks pemerataan ekonomi.
“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambungnya.
Pernyataan tersebut memantik respons dari Ketua Komisi V DPR Lasarus.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi desa, baik melalui Kopdes Merah Putih maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, ia mengingatkan bahwa langkah pembatasan ritel modern memerlukan perencanaan matang.
“Sekarang kita tunggu, Pak, mau BUMDes kek, mau Kopdes kek, yang penting itu untuk masyarakat desa. Bukan untuk yang lain. Dominasi lah desa itu dengan Kopdes, kita dukung. Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung sepenuhnya Pak Menteri,” kata Lasarus.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya penyusunan peta jalan atau roadmap yang jelas apabila pemerintah hendak menghentikan dominasi minimarket.
Menurutnya, langkah tersebut tidak sederhana, mengingat para pelaku usaha besar tentu telah memiliki strategi bisnis jangka panjang.
“Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti pemerintah mengambil ini,” ujarnya.
Wacana pembatasan ritel modern sejatinya bukan isu baru.
Sejumlah daerah pernah menerapkan moratorium izin minimarket guna melindungi pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. Namun, implementasinya kerap berbenturan dengan regulasi investasi, perizinan usaha, serta komitmen pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang kondusif.
Di sisi lain, penguatan koperasi desa memang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara kota dan desa.
Kopdes Merah Putih digagas sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dengan harapan mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya tawar petani dan pelaku UMKM desa, serta menjaga sirkulasi uang tetap berputar di wilayah setempat.
Namun tantangan yang dihadapi tidak ringan. Selain persoalan permodalan dan manajemen, koperasi desa juga harus bersaing dengan jaringan ritel modern yang memiliki sistem distribusi efisien, teknologi informasi terintegrasi, serta kekuatan modal besar.
