TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, senilai Rp8,5 miliar memicu polemik publik.
Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena nilainya yang fantastis, terlebih di tengah situasi pengetatan anggaran daerah.
Kalangan akademisi pun turut menyoroti pengadaan mobil mewah tersebut.
Baca juga: Pernyataan Rudy Mas’ud, Sekda, Ketua DPRD Kaltim soal Polemik Mobil Dinas Gubernur Rp 8,5 M
Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menilai masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi legalitas atau spesifikasi teknis kendaraan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menyangkut sensitivitas moral dan prioritas anggaran, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Kalau saya tidak keliru, ini termasuk pengadaan kendaraan dinas gubernur dengan nilai yang sangat besar. Dan momentumnya jelas tidak tepat,” ujar Saipul saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).
Ia menilai kebijakan itu muncul ketika ruang fiskal daerah sedang tertekan akibat efisiensi dan penyesuaian transfer pusat ke daerah.
Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menentukan skala prioritas belanja.
“Pesan efisiensi sudah disampaikan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu berlaku juga untuk daerah. Jadi ketika anggaran terpangkas, yang pertama kali harus diamankan adalah belanja yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” katanya.
Baca juga: Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 Miliar, DPRD Kaltim: Lebih Murah Daripada Rawat Mobil Tua
Saipul menekankan, masih banyak warga Kalimantan Timur yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit.
Ia mencontohkan guru honorer dengan penghasilan ratusan ribu rupiah per bulan, pelaku UMKM yang kesulitan modal, hingga infrastruktur desa yang belum memadai.
“Masih ada guru swasta yang honornya Rp 300 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Masih ada jalan rusak dan fasilitas publik yang belum layak. Dalam konteks itu, wajar kalau publik mempertanyakan urgensi mobil seharga Rp 8,5 miliar,” ujarnya.
Dalam perspektif kebijakan publik, kata dia, selalu ada pertanyaan mendasar: siapa yang menikmati anggaran dan berapa luas dampaknya bagi masyarakat.
“Kalau Rp 8,5 miliar dipakai untuk satu kendaraan yang hanya dinikmati satu pejabat, bandingkan jika dialokasikan untuk ambulans, bantuan pertanian, kendaraan operasional desa, atau penguatan UMKM. Dampaknya jauh lebih luas,” kata Saipul.
Baca juga: Mobil Dinas Rp8,5 Miliar untuk Gubernur Kaltim, Pokja 30: Kembalikan Uang Rakyat!
Saipul juga menyoroti alasan menjaga “marwah” Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga dan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, tafsir tersebut terlalu simbolik dan berisiko menciptakan kesan elitis.
“Kalau marwah daerah diukur dari kemewahan kendaraan pejabat, menurut saya itu keliru.
Marwah itu bukan soal gengsi fasilitas, tetapi sejauh mana pemimpin mampu menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, regulasi memang mengatur batas maksimal spesifikasi kendaraan dinas, namun itu bukan berarti harus digunakan pada titik tertinggi.
“Itu pagu maksimal, bukan kewajiban maksimal. Dalam kondisi fiskal yang tidak longgar, harus ada empati kebijakan,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kaltim Nilai Pengadaan Mobil Dinas Perlu, Pokja 30: Logika Terbalik!
Polemik menguat setelah muncul perbedaan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, sebelumnya menyebut kendaraan diperlukan untuk menunjang mobilitas gubernur ke wilayah dengan medan berat.
Namun, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyatakan kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan representatif di Jakarta dalam rangka menerima tamu nasional dan internasional.
Rudy menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas untuk operasional di wilayah Kaltim.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menanggapi polemik tersebut dengan nada santai.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” katanya.
Menurut Rudy, sebagai lokasi IKN, Kalimantan Timur menerima tamu dari berbagai daerah dan mancanegara sehingga membutuhkan fasilitas representatif.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” ucapnya.
Saipul menilai polemik ini seharusnya menjadi refleksi bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD agar lebih peka terhadap kondisi sosial dan fiskal.
“Yang membuat masyarakat bangga itu bukan mobilnya, tetapi hasil kerjanya. Kalau kemiskinan turun, pelayanan membaik, infrastruktur bagus, di situlah marwah Kaltim sesungguhnya,” tuturnya. (*)
