Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengusung konsep “kebijakan fiskal aktif yang bertanggung jawab”, yaitu mendorong belanja strategis guna memperkuat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Lalu, bagaimana pandangan investor global terhadap arah kebijakan tersebut?
NHK mewawancarai perusahaan manajemen aset asal Inggris serta hedge fund besar dari Amerika Serikat untuk membaca respons pasar internasional.
Di pasar obligasi, kekhawatiran awal terhadap potensi pelebaran defisit akibat rencana pemotongan pajak memicu aksi jual obligasi pemerintah Jepang (JGB).
Pada akhir bulan lalu, imbal hasil obligasi tenor 10 tahun—yang menjadi indikator utama suku bunga jangka panjang—sempat menyentuh level tertinggi dalam sekitar 27 tahun.
Baca juga: Alasan Kuliner Jepang Tren di Indonesia
Namun situasi berbalik setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum Majelis Rendah. Pernyataan PM Takaichi bahwa sumber pendanaan pemotongan pajak konsumsi tidak akan bergantung pada penerbitan obligasi baru membantu meredakan kekhawatiran pasar. Pembelian JGB pun kembali menguat.
Mark Dowding, Chief Investment Officer dari RBC BlueBay Asset Management, menilai respons pasar pasca-pemilu cenderung positif.
“Obligasi, saham, dan nilai tukar yen semuanya menguat. Ada momen ‘Jepang layak dibeli’. Pasar melihat Takaichi memiliki mandat kuat untuk melakukan reformasi, dan pernyataannya setelah pemilu memberikan rasa kepastian,” ujarnya belum lama ini.
Terkait rencana pemotongan pajak konsumsi untuk bahan pangan—yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar 5 triliun yen—Dowding menilai angka tersebut kurang dari 1 persen PDB Jepang.
“Kekhawatiran bahwa Takaichi tidak bertanggung jawab secara fiskal agak dibesar-besarkan. Ia berkomitmen menurunkan rasio utang terhadap PDB melalui pertumbuhan ekonomi. Pemotongan pajak konsumsi dapat menjadi dorongan positif ketika upah belum sepenuhnya mengejar kenaikan harga,” katanya.
Ia juga memperkirakan suku bunga kebijakan Bank of Japan (BOJ) dapat mendekati 1,5% pada awal tahun fiskal 2027. Menurutnya, pemerintah memahami bahwa pelonggaran moneter tidak dapat berlangsung selamanya.
Sementara itu, Angel Ubide, Kepala Riset Obligasi di hedge fund asal AS Citadel, menilai gejolak pasar sebelumnya terjadi karena investor lebih menyoroti aspek “aktif” dibanding “bertanggung jawab”.
“Mengingat tingginya tingkat utang Jepang, wajar bila pasar mempertimbangkan kemungkinan volatilitas besar,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan bahwa kebijakan saat ini tampak lebih diarahkan pada investasi untuk meningkatkan pertumbuhan potensial, bukan sekadar stimulus konsumsi jangka pendek.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah sisi ‘bertanggung jawab’—yakni investasi untuk menaikkan pertumbuhan potensial. Saya pribadi menyambut baik pergeseran arah ini. Pemerintah tampaknya mendengar suara pasar,” kata Ubide.
Meski demikian, Ubide mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan independensi bank sentral Jepang dalam proses normalisasi suku bunga.
Jika penunjukan anggota dewan kebijakan BOJ dipersepsikan bermuatan politik atau terlalu berhati-hati terhadap kenaikan suku bunga, sentimen pasar berpotensi kembali memburuk.
Dengan kemenangan politik yang kuat dan penegasan komitmen fiskal, pemerintahan Takaichi kini menghadapi ujian besar: menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal di tengah tingkat utang publik tertinggi di negara maju.
Bagi investor global, kunci kepercayaan terletak pada konsistensi kebijakan serta independensi moneter.
Diskusi perekonomian Jepang dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Gratis bergabung dengan mengirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com.
Diskusi perekonomian di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com
