TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wacana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali memanas setelah kritik tajam dilontarkan oleh Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Stella Christie.
Dalam pernyataannya, Stella Christie menegaskan bahwa dana beasiswa seharusnya diprioritaskan bagi individu yang benar-benar membutuhkan, bukan mereka yang sudah mampu secara finansial.
Menurutnya, praktik memberikan beasiswa kepada orang kaya justru bertentangan dengan tujuan awal LPDP, yakni mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul dari latar belakang terbatas.
Baca juga: Reaksi DPR soal Wacana Menkeu Purbaya Blacklist Alumni LPDP Hina Negara: Tak Bisa Diputuskan Sepihak
Stella Christie menyoroti kasus-kasus di mana penerima beasiswa memiliki keluarga mampu atau penghasilan tinggi, sehingga seharusnya bukan prioritas utama program ini.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam seleksi penerima, agar beasiswa benar-benar memberikan kesempatan kepada talenta yang berpotensi namun terbatas secara ekonomi.
Kritik ini muncul di tengah sorotan publik terkait keberlanjutan dan efektivitas LPDP dalam membangun generasi penerus yang berkualitas.
Wamen Stella Christie menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi dan kriteria kelayakan agar dana negara tidak disalahgunakan.
Ia menegaskan, fokus LPDP harus tetap pada pendidikan dan penelitian yang memberi dampak luas bagi bangsa, bukan sekadar prestise atau status sosial penerima.
Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat, yang menyoroti peran beasiswa dalam pemerataan kesempatan.
Stella Christie menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak bersinergi memastikan LPDP tetap menjadi program unggulan yang adil dan tepat sasaran.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Stella Christie, Ph.D, melontarkan kritik keras terhadap sistem penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Stella menilai skema LPDP saat ini tidak tepat sasaran karena hanya berbasis prestasi tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi.
Sehingga, kata Stella, uang negara justru dinikmati oleh mereka yang secara finansial mampu.
Pernyataan menohok ini disampaikan Stella saat menanggapi polemik alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang viral karena menghina status WNI dalam wawancara di acara Hotroom Metro TV bersama Hotman Paris, Rabu (25/2/2026) malam.
Stella menyebut sikap alumni LPDP yang mencibir negaranya sendiri sebagai bentuk kegagalan pendidikan moral terhadap bangsa sejak dini.
Namun, ia juga menyoroti akar masalah pada kebijakan seleksi beasiswa.
Menurutnya, kegaduhan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk "bercermin" atas penggunaan uang pajak rakyat.
"Beasiswa negara itu harus tepat sasaran. Harus diberikan bagi mereka yang berprestasi dan membutuhkan. Jangan sampai uang negara ini diberikan hanya kepada yang berprestasi, tetapi sebenarnya keluarganya mampu," tegas Profesor lulusan Harvard tersebut.
Stella mengungkapkan fakta bahwa hingga saat ini, LPDP belum menjadikan latar belakang ekonomi sebagai parameter utama.
"LPDP sampai saat ini belum atau tidak sama sekali mempertimbangkan latar belakang ekonomi. Hanya berdasarkan prestasi. Inilah saatnya kita mengubah kebijakan tersebut," tambahnya.
Stella membandingkan pengalamannya saat meraih beasiswa dari tingkat SMA hingga PhD di institusi elit dunia seperti Harvard University.
Ia menekankan bahwa beasiswa yang ia terima bukan semata karena kecerdasannya, melainkan karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai kuliah semahal itu.
"Orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya di Harvard. Itulah kenapa saya mendapatkan beasiswa. Faktor ekonomi itu adalah yang terpenting dalam distribusi bantuan negara," jelas Stella.
Menanggapi sindiran Hotman Paris mengenai keputusannya kembali ke Indonesia meski bergaji fantastis sebagai profesor di China dan Amerika, Stella menegaskan bahwa nasionalisme adalah soal pengabdian, bukan jabatan.
"Saya ingin mengabdi kembali kepada negara yang sudah memberikan segala-galanya. Saya dididik di negara ini dan sekarang saya ingin mengembalikan apa yang sudah saya dapat," tuturnya.
Meskipun LPDP berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, Stella mendesak adanya perbaikan policy atau kebijakan dalam menyeleksi calon penerima.
Ia sepakat dengan pandangan Hotman Paris bahwa sistem seleksi LPDP saat ini butuh perombakan total agar anggaran APBN tidak "terbuang" kepada kalangan elit yang sebenarnya bisa membiayai pendidikannya secara mandiri.
"Betul, tepat sekali. Perlu perbaikan kebijakan dalam menyeleksi calon penerima beasiswa agar lebih adil dan berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
Sebelumnya polemik alumni LPDP yang viral karena pernyataan bangga anaknya menjadi warga negara asing memantik respons keras dari Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto.
Dalam pernyataan terbuka lewat konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/2/2026), Sudarto menyampaikan permohonan maaf sekaligus peringatan tegas kepada seluruh alumni LPDP bahwa pendidikan mereka dibiayai uang rakyat.
Sudarto, tidak mampu menyembunyikan kegeramannya menyikapi polemik alumni yang secara terbuka menghina status WNI dan enggan berkontribusi bagi tanah air.
“Lu pakai duit pajak. Jangan lupa itu. Lu pakai duit pajak,” tegas Sudarto, mengingatkan bahwa dana abadi pendidikan lahir dari kepercayaan publik dan kontribusi pajak masyarakat.
Sudarto menekankan, LPDP bukan sekadar program beasiswa, melainkan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas.
Karena itu, setiap penerima beasiswa memikul tanggung jawab moral, etika, dan komitmen kebangsaan.
Ia memaparkan, proses seleksi LPDP berlapis dan ketat.
Mulai dari background checking, wawancara akademik oleh dosen bergelar doktor, hingga asesmen psikolog.
Calon penerima juga dibekali program Persiapan Keberangkatan yang menekankan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan adaptasi budaya.
“Komitmen kembali dan berkontribusi untuk Indonesia itu ditanyakan sejak awal. Ini bukan hanya soal gelar S2, S3, atau postdoctoral. Ini soal amanah publik,” ujarnya.
Menyikapi kasus Dwi Sasetyaningtyas (DS) dan suaminya yang viral karena pernyataan kontroversial di media sosial, Sudarto memastikan proses sanksi sedang berjalan.
LPDP tengah melakukan penghitungan detail terkait total dana yang telah dikeluarkan negara sejak tahun 2015 untuk membiayai studi pasangan tersebut.
"Uang harus dikembalikan, sedang kita hitung-hitung. Ini akan menjadi domain publik dan pasti kita umumkan," tegas Sudarto dalam diskusi publik, Rabu (25/2/2026).
Tak hanya pengembalian dana, LPDP tengah mempertimbangkan langkah yang lebih ekstrem untuk memberikan efek jera, yakni memampang nama-nama alumni yang tidak patuh atau melanggar komitmen di situs resmi LPDP.
"Kami lagi memikirkan untuk menaruh nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam website LPDP. Sekali lagi, lu pakai duit pajak! Jadi wajar kalau masyarakat tahu siapa yang tidak amanah," tambahnya.
Terkait alumni yang diduga tak patuh komitmen, Sudarto menyebut LPDP sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah kasus.
Opsi sanksi, termasuk pengembalian dana, tengah dihitung secara proporsional berdasarkan masa studi dan skema pembiayaan.
Namun, Sudarto menegaskan pendekatan akan tetap kontekstual. Jika seorang alumni bekerja di institusi global strategis—misalnya di laboratorium riset teknologi frontier—LPDP dapat mempertimbangkan izin khusus dengan syarat komitmen kontribusi tetap dijaga.
Sudarto juga menyatakan akan mengkaji ulang durasi Persiapan Keberangkatan (PK) yang saat ini hanya berlangsung satu minggu.
Ia berencana memperpanjang masa penguatan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan bagi calon mahasiswa.
"Mungkin waktu satu minggu akan kami kaji kembali apakah cukup. Kami akan libatkan lembaga kompeten untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Kami juga melakukan background checking yang lebih ketat melalui lembaga berwenang," jelasnya.
Sudarto mengakui bahwa meskipun mayoritas alumni LPDP saat ini mengabdi dengan giat di berbagai pelosok tanah air dan panggung internasional, tindakan satu atau dua individu yang nir-etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap dana abadi pendidikan.
"Mari kita jaga kepercayaan tersebut. Harapan masyarakat membentuk dana abadi ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas. Jangan dikhianati," ujarnya.
(TibunNewsmaker.com/WartaKotalive.com)
