Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI- Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan anggaran Rp Rp776.360.500 sebagai bantuan sosial kepada warga Kabupaten Bekasi yanh belum tersentuh bantuan pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, Kemensos menyalurkan bantuan sosial yang menyasar sekitar 434 penerima manfaat.

Bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk keluarga tidak mampu yang kesulitan menebus ijazah sekolah, penyandang disabilitas yang memerlukan alat bantu, hingga keluarga yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi.

“Bakti sosial ini ditujukan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Banyak di antara mereka yang belum tersentuh program pembangunan, yang kami sebut the invisible people,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kegiatan Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial di RS Bhakti Husada Cikarang, Cikarang, Kabupaten Bekasi Rabu (25/2/2026) kemarin.

Gus Ipul menjelaskan, the invisible people adalah kelompok masyarakat yang ada di sekitar kita, namun tertinggal, belum beruntung, dan bahkan belum terdata sehingga memerlukan perhatian khusus.

Karena itu, Kemensos terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan filantropi agar penyisiran keluarga rentan dapat dilakukan lebih luas dan tepat sasaran.

Baca juga: Mensos Carikan Solusi Warga Miskin Tak Dapat Bantuan karena NIK Dipakai Orang Lain

Bantuan yang disalurkan meliputi operasi katarak bagi 41 penerima manfaat, khitanan massal untuk 10 penerima manfaat, alat bantu disabilitas bagi 27 penerima manfaat, pemeriksaan kesehatan.

Kemudian pembinaan dan penyaluran bantuan kewirausahaan kepada 39 penerima manfaat, paket nutrisi, perlengkapan kebersihan diri, sarana dapur dan kamar, hingga perlengkapan sekolah.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni RS Bhakti Husada, Desa Sukamanah, dan Desa Sukaasih.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari tugas Kemensos yang diamanatkan Presiden untuk benar-benar memperhatikan kelompok masyarakat yang belum terjangkau.

“Pemerintah mengajak swasta dan filantropi untuk bersinergi, saling memperkuat, terutama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memastikan bantuan sosial dan kesehatan tepat sasaran melalui pemutakhiran data dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk sekitar 3,3 juta jiwa masih memiliki angka kemiskinan di kisaran 8,3 persen.

Oleh karena itu, dukungan program dari Kementerian Sosial dinilai sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Alhamdulillah bantuan dari Kementerian Sosial selalu sampai ke Kabupaten Bekasi. Tahun 2025, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kita mencapai 20.000 kepala keluarga atau sekitar 69.000 jiwa,” ujarnya.

Selain PKH, sebanyak 116.000 keluarga menerima bantuan pangan non-tunai, serta 100 unit Rumah Sejahtera Terpadu.

Ia mengakui, dengan jumlah penduduk yang besar, kebutuhan bantuan sosial di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi dan perlu terus dioptimalkan. (MAZ)