TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah maupun TNI belum mengumumkan jadwal hingga mekanisme pengiriman pasukan TNI ke Gaza Palestina hingga hari ini, Kamis (26/2/2026).
Namun rencananya, 8 ribu prajurit TNI akan bergabung dengan angkatan bersenjata dari Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania di bawah payung International Stabilization Force (ISF) dalam misi menjaga stabilitas keamanan, perlindungan warga sipil, hingga proses demiliterisasi Gaza.
Akan tetapi, Indonesia menegaskan melalui National Caveats sejumlah hal diantaranya tidak akan terlibat dalam proses demiliterisasi dan operasi tempur atau tindakan apapun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata manapun.
Selain itu, dalam National Caveats Indonesia menyatakan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.
Kemudian, Indonesia juga menyatakan partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
Rencana pengiriman pasukan Indonesia tersebut ternyata membuat kelompok pro-Israel khawatir.
Berikut ini rangkuman sebagian opininya yang dilansir dari Israel National News tersebut.
Ia membuka tulisannya dengan kalimat: "Bagaimana mungkin sebuah negara yang menolak mengakui Israel dipercaya untuk menempatkan tentara bersenjata lengkap di Gaza?".
Ia memandang, meskipun di atas kertas hal itu tampak seperti kontribusi pada keamanan kawasan.
"Namun bagi Israel, mengizinkan tentara Indonesia—bahkan pasukan yang menurut Indonesia telah dilatih sebagai pasukan penjaga perdamaian—untuk ditempatkan di Gaza akan menjadi kesalahan strategis yang sangat besar," tulis Moshe dilansir dari Israel National News pada Kamis (26/2/2026).
Moshe lalu melanjutkan argumennya dengan menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui Israel, tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan secara konsisten memberikan suara menentang Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurutnya pengerahan pasukan yang diusulkan bukanlah kepentingan terbaik bagi Amerika Serikat maupun Israel.
Para pemimpin Israel, menurut dia, masih memiliki waktu untuk mencegah hal ini.
"Pemerintah Indonesia telah secara terbuka menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel dan posisi ini tetap tidak berubah selama beberapa dekade," kata Moshe.
"Terlepas dari kontak yang jarang dan tidak resmi, Jakarta mempertahankan sikap kebijakan luar negeri yang berakar pada penolakan legitimasi Israel. Indonesia tidak memiliki kedutaan besar di Israel," lanjut dia.
Menurut dia minimnya hubungan diplomatik tersebut bukanlah hal sepele—melainkan kebijakan Indonesia yang disengaja dan menandakan penentangan nasional yang serius terhadap keberadaan Israel.
Dia mencatat, Indonesia secara konsisten memberikan suara menentang Israel di PBB yang seringkali disuarakan dengan antusias.
Selain itu, ia juga mencatat Jakarta secara rutin mendukung resolusi yang mengutuk Israel atas apa yang digambarkannya sebagai "pendudukan ilegal" wilayah Palestina.
Kemudian, tulis dia, para pejabat Indonesia secara terbuka menyambut resolusi PBB yang menyerukan penarikan penuh Israel dan secara teratur menyatakan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan yang sah di wilayah Palestina yang dihuni oleh penduduk Arab.
"Indonesia juga memiliki sejarah mengutuk suara-suara Israel di Knesset, memperkuat pola permusuhan yang telah berlangsung lama," kata dia.
"Ini bukanlah suara atau pernyataan dari negara netral yang mampu bertindak sebagai penjaga perdamaian yang adil. Ini adalah tindakan dari negara yang secara diplomatik bersekutu melawan Israel berulang kali," lanjutnya.
Menurutnya catatannya itu sangat penting ketika membahas kemungkinan pengerahan pasukan Indonesia ke Gaza.
Menurutnya menempatkan tentara dari negara yang menolak mengakui Israel, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan secara konsisten mendukung resolusi yang menargetkan legitimasi Israel, menimbulkan risiko serius.
Baginya pasukan penjaga perdamaian harus dipercaya oleh semua pihak agar dapat berfungsi secara efektif.
"Mengingat sejarah Indonesia, Israel tidak bisa memandang pasukan ini sebagai aktor netral, dan para pemimpin Israel sekarang memiliki kesempatan untuk mengatakan hal itu, dan mereka seharusnya melakukannya," tulisnya.
