TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Kabupaten Banyumas masuk dalam daftar 35 daerah di Indonesia yang meraih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih pada penilaian kinerja pengelolaan sampah nasional tahun 2025 yang diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026.
Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI Hanif Faisol Nurofiq kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Sadewo mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dalam memperbaiki tata kelola persampahan.
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan mulai dari penguatan regulasi, peningkatan sarana prasarana, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.
"Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan daerah tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menyusun langkah strategis ke depan," kata Sadewo dalam keterangan yang diterima Tribunbanyumas.com, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Pengelolaan Sampah di Banyumas Jadi Barometer Nasional, Wamen LH Minta Daerah Lain Mereplikasi
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui kolaborasi lintas sektor serta inovasi berkelanjutan.
"Kami berkomitmen terus meningkatkan kinerja, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat inovasi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Banyumas juga menerima secara simbolis bantuan tiga unit motor sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.
Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas praktik baik pengelolaan sampah yang telah dijalankan di Banyumas.
Sadewo berharap, dukungan tersebut dapat memperkuat upaya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di Kota Satria.
"Dengan semangat kolaborasi, Banyumas optimistis dapat terus meningkatkan peringkat di tingkat nasional, sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan indah bagi seluruh masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Ia mengatakan, pengurangan sampah di sumber harus menjadi prioritas, termasuk melalui perubahan perilaku masyarakat dan penerapan prinsip ekonomi sirkular.
Baca juga: Diolah Jadi RDF, Pemkab Banyumas Klaim Tekan Biaya Sampah 75 Persen
Pendekatan tersebut bertujuan meminimalkan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta menghentikan praktik open dumping.
"Perubahan harus dimulai dari hulu."
"Paradigma lama, kumpul-angkut-buang, harus ditinggalkan."
"Pengurangan dari sumber melalui 3R dan ekonomi sirkular adalah kunci menuntaskan masalah ini," tegas Hanif.
Dalam kesempatan yang sama, KLH/BPLH juga merilis hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota tahun 2025.
Hasilnya, belum ada daerah yang meraih kategori Adipura Kencana maupun Adipura.
Sebanyak 35 daerah memperoleh Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, sementara 253 daerah masuk kategori pembinaan dan 132 daerah kategori pengawasan.
Sebagian besar daerah yang masuk kategori pengawasan masih menerapkan praktik open dumping atau memiliki capaian pengelolaan sampah di bawah 25 persen. (*)
