TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN- Mantan bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Muhammad Ikhsan divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Kamis (26/2/2026).
Terdakwa Muhammad Iksan divonis 10 tahun kurungan penjara dan denda Rp400 Juta.
Muhammad Iksan merupakan terdakwa tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp2,1 Miliar.
Baca juga: Kader Posyandu Uhaimate Diperiksa Kejari Mamuju Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa 2018–2023
Baca juga: Sertifikat Keselamatan Diduga Mati, KMP Swarna Kartika Batal Berlayar dari Mamuju ke Balikpapan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Polman sebelumnya menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.
Namun vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun kurungan penjara.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Nurcholis, mengatakan terdakwa Ikhsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
Dia melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 pada saat menjabat bendahara Dinkes Polman.
"Terdakwa divonis 10 tahun penjara, iya benar kemarin kita tuntut delapan tahun," kata Nurcholis kepada wartawan.
Dia menyebut perkara terdakwa Iksan berkaitan dengan pengelolaan dana jasa pelayanan perawatan dan persalinan (nonkapitasi).
Serta akreditasi Puskesmas, biaya perjalanan dinas, uang persediaan (UP), tambahan uang (TU), serta iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kesatu primer sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.
Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu subsider.
"Terdapat denda sebesar Rp400 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan lebih selama 180 hari," kata Nurcholis.
Disebutkan selain pidana pokok, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2.163.502.199.
Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara.
Apabila harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.
Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2.163.502.000.
“Kami sudah menetapkan satu orang menjadi tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Atas nama inisial MI alias I,” kata Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).
Penetapan tersangka dilakukan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polman.
Penyidik langsung mengenakan rompi orange kepada tersangka lalu digelandang ke ruang sel tahanan dengan kondisi kedua tangan diborgol.
AKP Budi lalu merinci kelima kegiatan yang dananya dikorupsi tersangka saat menjabat sebagai bendara pengeluaran pada Dinkes Polman tahun 2023.
Mulai dari anggaran perawatan dan persalinan yang biasa disebut non kapitasi sebesar Rp.327.163.000. Lalu dana akreditasi Puskesmas sebesar Rp 112.441.000.
Kemudian biaya perjalanan dinas sebesar Rp 279.641.000. Dana UP (uang persediaan) dan dana TU (tambahan uang) sebesar Rp 192.078.000. Serta dana iuran PPPU sebesar Rp 1.306.084.000.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli
