TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka persiapan sinergitas kepatuhan HAM masyarakat komunitas dan pelaku usaha tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Sulbar, Kamis (26/2/2026).
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat, I Gde Sandi Gunasta, memimpin langsung pertemuan tersebut.
Rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara instansi pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat komunitas, hingga sektor dunia usaha.
Dalam pertemuan itu, disepakati empat parameter utama yang menjadi indikator keberhasilan kepatuhan HAM di Sulawesi Barat.
Baca juga: Kader Posyandu Uhaimate Diperiksa Kejari Mamuju Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa 2018–2023
Baca juga: Ramalan Shio Besok 27 Februari 2026: Shio Monyet Berpeluang Naik Jabatan, Shio Kelinci Harus Tenang
Selain itu, Kakanwil juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Bisnis dan HAM (BHAM) bagi pelaku usaha.
Sektor swasta diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif serta memastikan operasional usaha tetap menghormati hak masyarakat sekitar.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera mengagendakan rapat tim internal dan eksternal. Hal ini krusial untuk meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan penilaian kepatuhan HAM di Sulawesi Barat,” ujarnya dalam laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian HAM RI.
Rakor tersebut diakhiri dengan komitmen bersama seluruh instansi terkait untuk mewujudkan ekosistem wilayah yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sepanjang tahun 2026. (*)
