TRIBUNJAMBI.COM – Sorotan tajam datang dari kalangan dunia usaha menyusul rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dalam bentuk Completely Built Up (CBU) asal India oleh PT Agrinas Nusantara.
Gelombang keberatan itu secara resmi disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang meminta Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Pernyataan penolakan itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, yang menilai rencana mendatangkan 70.000 unit pikap 4x4 serta 35.000 unit truk roda enam dari luar negeri bertentangan dengan arah pembangunan nasional yang tengah digencarkan pemerintah.
Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mengejar pertumbuhan hingga 8 persen, kebijakan impor dalam jumlah besar justru dinilai kontraproduktif.
“Tanpa industri dalam negeri tumbuh, akan sangat sulit mencapai angka pertumbuhan 8 persen. Tentu kita harus bergotong-royong agar keinginan Bapak Presiden tercapai. Karena itu Kadin bersuara dan mengimbau agar Bapak Presiden membatalkan rencana impor CBU ini,” ungkap Saleh Husin.
Baca juga: Lowongan Kerja Hari Ini di Jambi Februari 2026, Ada Pertamina, BRI dan Honda
Baca juga: Kapan Pencairan THR 2026 ASN, Pensiunan dan Karyawan Swasta?
Kondisi industri otomotif nasional yang sedang melemah menjadi salah satu alasan utama penolakan tersebut.
Penjualan kendaraan yang merosot dalam beberapa waktu terakhir berdampak langsung pada kapasitas produksi sejumlah pabrikan yang kini tidak terpakai secara optimal alias idle.
Kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi pesanan 105 ribu unit kendaraan niaga itu diyakini masih sangat memadai apabila kesempatan diberikan kepada produsen lokal.
“Kami berkomunikasi dan mereka menyatakan masih idle, artinya mereka sanggup memproduksi jumlah permintaan tersebut yang jauh lebih besar dari produksi saat ini. Lagipula 105 ribu unit itu tidak mungkin turun sekaligus bleg, pasti bertahap. Ini peluang emas, jangan sampai industri kita yang sedang sulit justru hanya jadi penonton,” tegas mantan Menteri Perindustrian ini.
Dampak ekonomi berantai atau multiplier effect juga menjadi pertimbangan penting dalam polemik ini.
Setiap satu unit kendaraan disebut memiliki sekitar 2.500 komponen suku cadang yang melibatkan banyak rantai pasok industri.
Apabila angka tersebut dikalikan dengan total 105 ribu unit kendaraan, maka terdapat ratusan juta komponen yang seharusnya bisa dikerjakan oleh industri komponen dalam negeri.
Pelaku usaha di tingkat paling bawah atau Tier 3, termasuk UMKM di berbagai daerah seperti Sukabumi, Karawang, Bekasi, Purwakarta, hingga Tegal, berpotensi kehilangan peluang besar jika impor dilakukan secara utuh.
“Mulai dari pembuat jok dan lain-lain. Kalau kita impor utuh, kan kasihan. Padahal negara harusnya menciptakan peluang ini. Belum lagi efek di sekitar pabrik, kos-kosan, warung makan, ojek, semuanya pasti ikut bergerak,” ujar Saleh.
Respons cepat dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut diapresiasi oleh Kadin sebagai sinyal bahwa aspirasi dunia usaha mendapat perhatian serius.
Harapan pun disampaikan agar respons tersebut tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret demi melindungi industri nasional.
Tanya: Kadin sampai mengeluarkan imbauan kepada Presiden, batalkan impor 105 ribu kendaraan dari India ini
Jawab: “Awalnya kami di Kadin punya grup WhatsApp. Ada yang memposting terkait rencana impor jumlah besar ini. Akhirnya ramai di grup, banyak asosiasi stakeholder otomotif bertanya, ‘Kok Kadin diam saja?’ Dari situ Kadin harus bersikap.
Ini soal bagaimana menjaga agar pelaku industri otomotif di tanah air yang sedang lesu bisa bergairah kembali. Satu-satunya yang bisa mengambil keputusan untuk membatalkan ini tentu Bapak Presiden.”
Tanya: Apakah industri kita saat ini benar-benar sanggup memenuhi pesanan 105 ribu unit kendaraan itu?
Jawab: “Sangat sanggup. Saat ini tingkat penjualan otomotif sedang rendah, kapasitas produksi pabrikan di tanah air banyak yang idle (menganggur). Kami sudah berkomunikasi dengan mereka. Lagipula pembeli kan tidak mungkin minta pesanan 105 ribu unit dikirim sekaligus dalam sebulan, pasti bertahap.”
Tanya: Apa hubungannya penolakan Kadin ini dengan target ekonomi dari Presiden Prabowo?
Jawab: “Bapak Presiden punya misi hilirisasi dan kemandirian ekonomi. Beliau menetapkan target ekonomi tumbuh 8 persen. Untuk menuju 8 persen, syarat mutlaknya industri dalam negeri harus tumbuh. Kalau pesanan sebesar ini malah diimpor dari luar, ya target itu akan sangat sulit tercapai.”
