TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyoroti kebijakan sejumlah kabupaten dan kota yang mengurangi bahkan mencabut kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. 

Ia menegaskan, sektor kesehatan tidak seharusnya menjadi sasaran efisiensi anggaran.

Baca juga: Ramadan 1447 H di Palangka Raya Kalteng, Serunya Jelang Jam Buka Puasa Sambil Kenal Komunitas

Menurut Agustiar, program pemerintah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari wilayah pedalaman hingga perkotaan. 

Ia mengingatkan bahwa masyarakat di daerah terpencil umumnya masih memiliki keterbatasan akses dan pemahaman terhadap fasilitas layanan publik, termasuk kesehatan.

“Karena program kami dari pedalaman sampai perkotaan. Di pedalaman biasanya belum begitu mengenal fasilitas,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Ia menyayangkan adanya laporan bahwa di beberapa daerah, kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat justru dicabut. 

Padahal, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikurangi hanya karena alasan efisiensi anggaran.

“Ini kami sayangkan. Kalianlah yang membawa untuk mereka kesadaran. Ini program sosial masyarakat tidak boleh seperti itu. Ini bukan kata kami, ini kata Presiden. Kami cuma menyampaikan,” tegasnya.

Agustiar menekankan bahwa pemerintah tidak ingin ada masyarakat, baik di pedalaman maupun perkotaan, yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

“Kami tidak ingin melihat anak pedalaman sampai perkotaan yang tidak bisa berobat, cukup dengan KTP saja ya kan,” katanya.

Ia juga mengingatkan para bupati dan wali kota agar tidak memangkas anggaran sektor kesehatan, khususnya terkait BPJS Kesehatan.

“Saya lihat banyak Bupati dan Walikota mengurangi BPJS Kesehatan, ini seharusnya yang lain ini yang di efisiensi, jangan yang ini karena ini kebutuhan pokok,” ujarnya.

Gubernur meminta kepala daerah segera mengembalikan alokasi anggaran tersebut pada perubahan APBD mendatang.

“Kami minta kepada Bupati dan Walikota cepat mohon dikembalikan ini (anggaran) di perubahan nanti,” ucapnya.

Meski mengakui kondisi keuangan daerah juga terdampak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah justru memperkuat layanan kesehatan dengan pendekatan jemput bola ke wilayah pedalaman.

“Karena kami juga masalah keuangan sangat ini (terdampak), tapi kami justru dalam kesehatan ini jemput bola ke pedalaman,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kalteng berencana mengoperasikan delapan unit mobil layanan kesehatan berbentuk bus yang dilengkapi dokter spesialis untuk melayani masyarakat di daerah terpencil.

“Kami nanti insya Allah ada 8 mobil berbentuk bis, dengan dokter spesialisnya untuk ke pedalaman-pedalaman,” pungkasnya. (Tribunkalteng.com/Iqbal)