BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pengembangan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagai pengganti armada L300 yang semakin jarang beroperasi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi umum antar kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembentukan koperasi angkutan untuk menghidupkan kembali layanan AKDP yang sebelumnya banyak dilayani armada L300.
“Ke depan mungkin tidak lagi menggunakan L300 karena unitnya semakin langka. Alternatifnya bisa menggunakan kendaraan sekelas Hiace, Luxio, atau jenis lain yang memenuhi standar keselamatan, usia mobil layanan yang layak serta memiliki standar pelayanan minimal (SPM),” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Menurut Fitri, operator diwajibkan membentuk badan hukum koperasi serta memenuhi persyaratan dari Kementerian Perhubungan dan dinas terkait agar layanan berjalan legal dan aman.
Layanan angkutan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti layanan Trans Banjarbakula dan angkutan feeder milik kabupaten/kota. Penumpang dari bandara, pelabuhan sungai maupun halte Trans Banjarbakula diharapkan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan lanjutan hingga ke tujuan akhir.
Baca juga: Lebih 1.000 Kendaraan Dinas di Pemkab Banjar Tunggak Pajak, Samsat Minta SKPD Segera Merespons
Selain menghidupkan kembali layanan AKDP, Dishub Kalsel juga mendorong integrasi layanan angkutan umum antar daerah melalui kolaborasi lintas pemerintah kabupaten/kota.
“Konektivitas memang belum ada pertumbuhan signifikan, tetapi yang jelas kita membangun sinergi kolaborasi integrasi moda antara Trans Banjarbakula dengan feeder di kabupaten/kota,” jelasnya.
Integrasi layanan saat ini difokuskan di kawasan Banjarbakula melalui koneksi antara Trans Banjarbakula dengan sejumlah layanan daerah seperti Trans Banjarmasin, Trans Banjarbaru, Trans Lakatan di Tanahlaut, serta Trans Intan di Kabupaten Banjar.
Di luar Banjarbakula, tersedia pula layanan angkutan umum seperti Langsat Manis di Tabalong dan Trans Sanggam di Balangan. Pemprov juga sedang menyiapkan kajian pengembangan layanan baru seperti Trans Banua Anam di wilayah Hulu Sungai serta Trans Saijaan Bersujud di kawasan Kotabaru dan Tanahbumbu.
Terkait dukungan pembiayaan, Fitri menyebut skema insentif tetap dimungkinkan, namun sumbernya berpotensi berasal dari sektor perbankan atau kemitraan pembiayaan, bukan semata APBD.
“Kita lihat kondisinya. Kalau pun ada dukungan, kemungkinan melalui skema pembiayaan yang memberi insentif positif bagi operator, koperasi, dan masyarakat pengguna,” ujarnya.
Ia berharap hadirnya kembali layanan angkutan pengganti L300 dapat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan melanjutkan perjalanan tanpa harus menyewa kendaraan dengan biaya lebih mahal.
Fitri menyatakan, Pemprov Kalsel termasuk daerah yang konsisten mengalokasikan APBD untuk operasional angkutan umum Trans Banjarbakula. Pada 2025, layanan tersebut melayani rata-rata 1.906.522 penumpang dengan tingkat keterisian (load factor) mencapai 81,04 persen.
Selain itu, Kalsel juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang menghadirkan layanan angkutan umum berbasis APBD di luar Pulau Jawa.
Sinergi lintas pemerintah daerah ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/muhammad syaiful riki)
