TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tancap gas mempersiapkan dua agenda besar sekaligus pada Maret 2026 mendatang.

Yakni Safari Ramadan tingkat nasional dan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Kedua kegiatan strategis ini akan melibatkan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan dipusatkan di Bumi Lancang Kuning sebagai wilayah prioritas nasional dalam penguatan stabilitas keamanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memastikan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

“Pemprov Riau sangat mendukung dan siap memfasilitasi seluruh agenda, baik kunjungan kerja maupun silaturahmi keagamaan. Kami akan menyesuaikan teknis pelaksanaan sesuai arahan tim pusat,” ujarnya, Jumat (22/2/2026).

Safari Ramadan nantinya akan dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, ulama, serta personel TNI-Polri.

Selain silaturahmi dan penguatan koordinasi, kegiatan juga dirangkai dengan santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci.

Tak hanya fokus pada agenda keagamaan, Riau juga bersiap menggelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla skala besar yang rencananya dipusatkan di Lanud Roesmin Nurjadin.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Status ini berlaku lebih dari sembilan bulan sebagai langkah antisipasi menghadapi fluktuasi cuaca ekstrem.

Dengan status siaga tersebut, instansi terkait memiliki fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran, pengerahan personel, serta penggunaan peralatan untuk menekan kemunculan titik panas (hotspot) di wilayah rawan.

“Riau sudah berpengalaman melaksanakan kegiatan serupa tahun lalu. Dari sisi teknis dan koordinasi lapangan, kami sangat siap mendukung kehadiran Bapak Menko Polkam dan memastikan Riau bebas asap tahun ini,” kata Syahrial.

Sebelumnya, saat rapat koordinasi secara virtual dengan Pemprov Riau pada Kamis (21/2/2026), Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa penunjukan Riau bukan tanpa alasan. Secara geografis, provinsi ini memiliki hamparan lahan gambut luas yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau.

“Potensi asap lintas batas negara serta dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat menjadikan penguatan koordinasi di Riau tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)