Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Anggota DPRD Sigi dari Fraksi PDI Perjuangan, Alia Idrus, menyampaikan pandangan kritis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, tujuan MBG untuk memastikan pemenuhan gizi anak adalah langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi.

Namun, ia menilai mekanisme pengelolaan program masih perlu perbaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan polemik baru.

Baca juga: Kode Redeem FC Mobile Jumat 27 Februari 2026, Klaim Player OVR Tinggi Gratis

Alia Idrus menilai, salah satu alternatif paling rasional adalah memberdayakan kantin sekolah dalam pengelolaan MBG.

Jika satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menangani hingga 3.000 siswa per hari atau sekitar 30 sekolah, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa dioptimalkan di masing-masing sekolah. 

Ia menghitung, jika setiap sekolah memiliki minimal dua kantin dengan empat pekerja, maka terdapat sekitar 120 pekerja yang terdampak ketika pengelolaan terpusat dilakukan oleh satu dapur besar.

“Memberdayakan kantin sekolah bukan hanya membuat makanan lebih segar karena dimasak beberapa jam sebelum dikonsumsi, tetapi juga membuka lapangan kerja lebih luas,” ujarnya.

Selain itu, petani dan pedagang lokal tetap memiliki pasar yang jelas untuk hasil pertanian dan bahan pangan mereka.

Dengan sistem yang tepat, menurutnya, program ini bisa sekaligus mendorong ekonomi lokal dan mendukung target pembukaan lapangan kerja.

Baca juga: Harga Cabai Rawit di Pasar Masomba Palu Anjlok, Kini Rp35 Ribu per Kilo

Alia Idrus menilai persoalan MBG menjadi dilematis ketika dikaitkan dengan angka pengangguran.

Ia mempertanyakan, apakah program ini benar-benar mampu menjawab persoalan pengangguran atau justru memindahkan potensi pekerjaan dari kantin sekolah ke dapur terpusat.

Di sisi lain, ia juga menyoroti beban kerja karyawan dapur MBG harus menyiapkan ribuan porsi makanan sejak tengah malam agar siap didistribusikan menjelang siang. 

Para pekerja ini, menurutnya, adalah “pejuang gizi anak” yang patut diapresiasi, namun sistem kerja mereka tetap perlu diperhatikan agar manusiawi dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Alia idrus mengusulkan agar anggaran MBG dapat diserahkan langsung kepada ibu siswa dengan mekanisme pengawasan pemerintah.

Ia menilai kekhawatiran bahwa dana akan dialihkan untuk kebutuhan lain seperti belanja daring atau keperluan pribadi adalah asumsi yang berlebihan.

“Seorang ibu tentu lebih mengutamakan kebutuhan makan anaknya. Ibu adalah ahli gizi terbaik bagi anaknya sendiri,” tegasnya.

Baca juga: Rekonstruksi Pembunuhan Dua Orang di Lobu Banggai, Pelaku Peragakan 20 Adegan

Menurutnya, jika anggaran Rp15.000 per anak dikelola penyedia, sebagian akan terserap untuk biaya operasional seperti sewa dapur, gaji karyawan, distribusi, hingga perlengkapan.

Namun jika dikelola langsung oleh ibu, anggaran tersebut bisa lebih optimal karena tanpa beban biaya operasional besar.

Ia juga menekankan bahwa penyaluran kepada orang tua tetap harus dibarengi sosialisasi standar gizi, pendampingan ahli gizi, serta pengawasan sekolah agar tujuan program tetap tercapai.

Alia Idrus mengakui, perdebatan seputar MBG memunculkan pro dan kontra di masyarakat, terutama di kalangan orang tua siswa. 

Sebagian mendukung karena memastikan anak mendapat makanan bergizi, namun tak sedikit pula yang khawatir terkait kualitas menu dan potensi kasus keracunan makanan.

Ia juga menyinggung kebutuhan lain seperti perlengkapan sekolah yang dinilai tak kalah penting untuk diperhatikan pemerintah.

Meski kritis, Alia menegaskan dirinya tidak menolak tujuan program MBG.

Ia justru mengapresiasi komitmen pemerintah yang menjadikan pemenuhan gizi anak sebagai prioritas nasional.

Baca juga: Jelang Idul Fitri Polsek Rio Pakava Sita 28 Botol Miras dan 35 Liter Cap Tikus

Namun demikian, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan agar program tidak dipersepsikan sebagai proyek besar semata, melainkan benar-benar menjadi solusi peningkatan kualitas generasi masa depan.

“Jika negara ingin memastikan gizi anak terpenuhi, maka mekanisme terbaik harus dipilih. Dan menurut saya, urusan gizi anak paling tepat berada di tangan ibunya,” pungkasnya.

Kritik dan saran ia sampaikan dalam unggahan di laman media sosialnya yang hingga kini telah di bagikan hingga 13rb kali.(*)