TRIBUNJATIM.COM - Demo dilakukan oleh Warga Tlogowungu karena ketidakpuasan dalam bekerja yang dilakukan SPPG Tlogowungu 1, Jumat siang kemarin.
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu menggelar aksi damai di depan SPPG Tlogowungu 1, Jumat siang (27/2/2026).
Warga mempertanyakan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran dari Pemerintah Republik Indonesia.
Dikutip TribunJatim.com dari pantauan Kompas.com di lokasi, ada tujuh orang yang melakukan aksi tersebut. Aksi dimulai di depan GOR Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu.
Usai menyampaikan orasi singkat, warga bergerak menuju SPPG Tlogowungu 1 untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala satuan pelayanan.
Aksi yang awalnya diikuti tujuh orang itu sempat menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan Pati–Tlogowungu.
Sejumlah warga terlihat berhenti untuk menyaksikan bahkan mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel.
Koordinator aksi, Muhammad Ali Sobbri, menyampaikan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada siswa hanya berupa satu buah jeruk kecil, empat butir telur puyuh, dan satu roti kering.
Menurutnya, paket tersebut jika dihitung berdasarkan harga pasaran hanya bernilai sekitar Rp 5 ribu.
“Menu yang dibagikan ke anak-anak katanya Rp 8 ribu. Tapi kami buktikan di lapangan, itu hanya sekitar Rp 5 ribu. Sisa Rp 3 ribu itu ke mana?” ujarnya.
Selain soal harga, pihaknya juga mengaku menerima laporan dari siswa terkait kualitas buah yang dibagikan.
“Kami dapat konfirmasi ada jeruk yang busuk. Lalu ketika kami minta dihadirkan ahli gizi, kenapa tidak ada? Seharusnya ahli gizi standby untuk memastikan makanan itu layak atau tidak,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada perbaikan maupun penjelasan yang jelas, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar.
“Kalau tidak ada titik kejelasan, akan kami hadirkan massa lebih banyak. Hari ini tujuh orang, bisa 800 bahkan tiga kali lipat,” tegasnya.
Kepala SPPG Tlogowungu 1, Fikky Adrian Listyanto, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan dari masyarakat.
“Saya mengapresiasi aspirasi masyarakat hari ini. Kritik dan saran kami terima. Saya juga memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan,” ujarnya.
Terkait anggaran, ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp 7.900 per paket.
“Itu pagunya Rp 7.900. Kami tidak meninggikan HET. Semua sudah sesuai aturan Disperindag dan pertanggungjawaban kami sesuai regulasi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa SPPG Tlogowungu 1 melayani 35 sekolah dan masih dalam proses pendistribusian saat aksi berlangsung.
Namun, demi menghormati warga dan media, pihaknya sempat menghentikan operasional sementara.
Terpisah, Kapolsek Tlogowungu, Iptu Mujahid, mengatakan aksi berjalan aman dan kondusif.
“Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Kegiatan berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pengamanan melibatkan sekitar 115 personel gabungan dari Polsek, Polres, dan Koramil. Hal itu dilakukan karena sebelumnya terdapat informasi pengajuan aksi dengan potensi 1.000 massa.
Forkopimcam Tlogowungu, lanjutnya, akan memberikan masukan agar penetapan harga ke depan disesuaikan dengan indeks yang berlaku sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aulia 2 Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro melaporkan pemilik akun TikTok @dyputri_ ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
Laporan dilayangkan setelah akun tersebut mengunggah video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan SPPG Aulia 2.
Menu kering MBG berisi jeruk, singkong goreng, dan tahu bakso, yang diunggah dengan gaya sarkas, dinilai merugikan nama baik lembaga.
Humas SPPG Aulia 2 Sumberagung sekaligus pelapor, Haryono, mengatakan pihaknya merasa dirugikan atas konten tersebut.
Menurut dia, unggahan dilakukan berulang kali dan memicu opini publik yang dinilai menyudutkan lembaga.
Baca juga: Guru Reza Datangi MK Minta MBG Tak Masuk Anggaran Pendidikan: Mimpi Saya Cuma Kami Bisa Sejahtera
“Postingan tersebut diunggah berulang kali, sehingga memicu opini publik yang menyudutkan lembaga kami,” kata Haryono.
Ia menyebut, dampak dari unggahan itu, dapur SPPG Aulia 2 bahkan mendapat teguran dari atasan. Padahal, kata dia, selama ini tidak ada laporan dari penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan.
“Tidak ada satu pun penerima manfaat yang mengeluhkan kondisi kesehatan atau mengalami keracunan,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Sunaryo Abuma’in, menegaskan laporan tersebut merupakan langkah hukum untuk melindungi nama baik lembaga.
Kliennya, kata dia, merasa dirugikan baik secara materiel maupun immateriel akibat unggahan tersebut.
Baca juga: Prabowo Minta Kepala BGN Awasi Korupsi Pada MBG, Tercium Bermain Sekecil Apapun Akan Dibuang
“Kami melaporkan dugaan pencemaran nama baik ini karena klien kami merasa dirugikan. Unggahan itu telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujar Sunaryo.
Ia menambahkan, laporan yang disampaikan ke Polres Bojonegoro telah dilengkapi dengan bukti tangkapan layar serta dokumentasi unggahan akun yang dimaksud.
Pelaporan tersebut mendapatkan perhatian serius darinAnggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasha Devianti.
Ia menilai pelaporan yang dilakukan humas SPPG Aulia 2 Sumberagung terhadap pemilik akun media sosial terkesan berlebihan.
Menurut perempuan yang akrab disapa Sasa itu, sebagai lembaga yang mengelola dana publik, SPPG semestinya terbuka terhadap kritik masyarakat.
Padahal, lanjut Sasa setelah mencermati video yang diunggah, tidak ditemukan unsur pelecehan terhadap lembaga tersebut.
“Pengelola harus menyadari bahwa dana yang dikelola bersumber dari uang rakyat melalui pajak. Kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan dianggap sebagai ancaman,” ujar Sasa, kemarin (26/2/2026).
Bendahara DPC PDI Perjuangan Bojonegoro itu juga menyoroti langkah pelaporan yang dinilainya berpotensi menjadi bentuk pembungkaman di era keterbukaan informasi.
Menurut dia, ruang ekspresi masyarakat di media sosial perlu disikapi secara bijak dan proporsional.
Sasa menilai kritik, termasuk terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan bentuk partisipasi warga dalam mengawasi pelayanan publik.
"Karena itu, respons yang dikedepankan seharusnya berupa dialog dan klarifikasi, bukan langsung menempuh jalur hukum," tegasnya.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, ia mengingatkan bahwa pengelolaan dana yang bersumber dari pajak harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dana yang digunakan, kata dia, bukan dana pribadi, melainkan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan membuka ruang komunikasi agar persoalan tersebut menjadi momentum perbaikan tata kelola pelayanan publik di Bojonegoro.
“Kami mengajak semua pihak membuka ruang komunikasi dan menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Pemerintah dan lembaga pelayanan harus hadir sebagai pengayom, bukan berhadap-hadapan dengan masyarakat,” tutupnya.
