Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, menanggapi wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pariwisata yang tengah dikaji Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan rencana tersebut, selama dikelola dengan manajemen yang baik.

"Bagus tidak masalah, selama tidak mismanagement saja. Jadi manajemennya itu memang harus bagus," kata Abu Bakar saat dimintai tanggapan tentang wacana pembentukan BUMD Pariwisata, Kamis (26/2/2026). 

Wacana pembentukan BUMD Pariwisata sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Khofifah menyebut Pemprov tengah mengkaji hal ini. Tujuannya, guna mendorong peningkatan pendapatan daerah. Ini disampaikan pada awal Februari lalu. 

Baca juga: Pansus DPRD Jatim Dalami Kinerja BUMD, Belajar ke Jateng hingga Jakarta

Secara prinsip, Abu menyebut bahwa apapun BUMDnya asalkan dijalankan dengan manajemen yang baik, pasti akan sukses. Ini begitu ditekankan oleh Abu. Sebab ia memandang selama menjadi Anggota DPRD Jatim setahun setengah, BUMD yang ada seolah belum memiliki indikator kinerja yang jelas. 

Dewan ingin BUMD apapun yang dimiliki Pemprov, termasuk yang tengah dikaji, nantinya bisa optimal. Terlebih, DPRD saat ini tengah getol mengukur kinerja BUMD melalui Pansus yang dibentuk sejak beberapa bulan yang lalu. Abu memastikan melalui Pansus ini, DPRD ingin memberikan rekomendasi tentang bagaimana BUMD ke depan. 

"Makanya saya berharap mudah-mudahan Pansus ini melahirkan pemikiran-pemikiran kritis yang kira-kira bisa membuat BUMD ini menyumbangkan dividen cukup besar. Dan saya berharap juga orang-orang yang nggak bisa kerja di BUMD, yang hanya parkir doang, itu harus dibuang," tegas Abu