TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Dialog interaktif bertajuk “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité”, digelar di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (28/2/2026).
Kegiatan tersebut diprakarsai Bijak Memantau, sebuah gerakan edukasi politik independen berbasis teknologi yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik.
"Touchbase kami desain di tingkat DPRD karena di sinilah aspirasi warga sebenarnya bisa langsung diterjemahkan menjadi pengawasan kebijakan dan anggaran," Efraim Leonard, perwakilan Sekretariat Bijak.
Kegiatan tersebut mempertemukan warga kelas menengah urban dengan anggota DPRD Jakarta, mereka yang hadir diantaranya Ghozi Zulazmi, Elva Farhi Qolbina, Uwais El-Qoroni dan Farah Savira.
Keempat legislator muda itu diuji wawasan dengan berbagai pertanyaan dan pertanyaan, mereka juga dimintai tanggapan soal arah kebijakan publik di Jakarta.
Dalam forum tersebut, ratusan audiens diajak ikut serta dalam menilai sebuah kebijakan publik di Jakarta apakah sudah sepakat atau tidak.
Sesi interaktif ini diberi nama “Red Flag/Green Flag: Rate and Review Hidup di Jakarta”, Red Flag artinya sepakat atau setuju sementara Green Flag tandanya tidak setuju.
Setiap anggota DPRD diminta merespons berbagai persoalan mendasar terkait kelayakan hidup, mulai dari kualitas layanan pendidikan dan jaminan kesehatan hingga arah kebijakan sosial, tata ruang, dan transportasi publik.
Masing-masing anggota diberikan bendera merah dan hijau untuk menilai suatu pernyataan terkait kebijakan publik yang sudah dijalankan Pemprov DKI Jakarta.
Dari setiap pernyataan yang dilempar dalam forum, banyak audiens dan anggota DPRD DKI Jakarta tidak sepakat atau menganggat Red Flag.
Contohnya ketika ada pernyataan soal anggaran pendidikan di Jakarta, lebih banyak audiens yang merasa belum puas dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
Sementara dari keempat anggota DPRD yang hadir, tiga diantaranya mengangkat Red Flag dan satu memilih Green Flag.
Hal yang sama juga terjadi ketika forum melempar pernyataan soal narasi Jakarta Kota Global, banyak audiens yang merasa belum puas atau tidak sepakat dengan hal itu.
Sedangkan anggota DPRD yang hadir, Elva Farhi Qolbina, Ghozi Zulazmi dan Uwais El-Qoroni kompak mengangkat Red Flag sedangkan Farah Savira memilih Green Flag.
Di dalam forum tersebut, narasi Kota Global dirasa belum tercermin jika dilihat dari komposisi anggaran di Jakarta yang masih terfokus pada bantuan sosial.
Elva mengatakan, Jakarta harus berani membuat kebijakan berkelanjutan melalui program bansos yang ada seperti KJP, KJMU dan sebagainya.
Sejauh ini, kebijakan Pemprov DKI Jakarta baru terfokus bagaimana memberikan bansos tanpa memikirkan arah selanjutnya untuk menaikkan taraf kualitas hidup penerimanya.
"Soal bantuan sosial, seharusnya ada graduasi, jadi pemerintah harus mikir terkait kelulusan penerima bansos, ada program lain untuk mengoptimalisasi penerimanya bisa lulus dari lingkaran mereka sebagai penerima bantuan sosial," kata Elva.
Sementara Ghozi Zulazmi menilai, kegiatan diskusi ini ruang bertukar pikiran antaran warga dan wakil rakyatnya.
“Hari ini kita berdiskusi banyak hal, mulai dari pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, hingga isu disabilitas. Aspirasi mereka tentu akan kami bawa dan perjuangkan dalam kebijakan,” katanya.
Sepanjang diskusi, banyak perhatian besar tertuju pada isu pendidikan, khususnya alokasi anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Banyak yang menyoroti dana pendidikan dan proyeksinya ke depan. Ini menjadi pengingat bagi Pemprov DKI agar tetap waspada, terutama ketika ada program-program besar," kata Ghozi.
Hal yang sama disampaikan Uwais El-Qoroni, diskusi bertajuk “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité” penting untuk mengenalkan fungsi legalitas kepada masyarakat muda.
“Kita ingin masyarakat tahu bahwa DPRD bukan hanya memiliki fungsi penganggaran, tetapi juga fungsi pengawasan. Itu yang paling penting,” ujarnya.
