TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Maros masih menunggu persetujuan lahan dari Kementerian Agama dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Program Sekolah Rakyat menerapkan konsep boarding school atau sekolah berasrama.

Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan dasar, ditanggung pemerintah.

Anak-anak yang mengikuti program ini dipersiapkan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan terbebas dari tekanan ekonomi keluarga.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan lahan seluas 7 hektare yang disiapkan berada di Kecamatan Lau.

Namun lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga masih membutuhkan persetujuan resmi.

“Untuk Sekolah Rakyat kita masih menunggu persetujuan lahan dari Kementerian Agama dan Gubernur Sulsel, karena lahan 7 hektare yang siap itu milik Pemprov Sulsel,” kata Chaidir saat dikonfirmasi, Minggu (1/3/2025).

Ia menyebutkan, jika seluruh administrasi telah rampung, pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai.

Mantan Ketua DPRD itu berharap prosesnya dapat segera tuntas.

“Kita berharap tahun ini sudah bisa clear dan dijalankan,” katanya.

Ia menjelaskan, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan.

Selain di Kecamatan Lau, Pemkab Maros juga menyiapkan lokasi alternatif.

“Kita sudah siapkan juga dua kecamatan, yakni Bantimurung dan Tompobulu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, menuturkan saat ini sudah ada 60 siswa asal Maros yang terdaftar dalam program Sekolah Rakyat.

Seluruh siswa tersebut merupakan jenjang SMA.

“Kriteria siswa adalah masyarakat yang terdata di DTSEN dan berada di Desil 1 dan 2,” sebutnya.

Ia menjelaskan, persyaratan usia untuk program ini yakni SD minimal 6 tahun per 1 Juli 2026, SMP maksimal 15 tahun, dan SMA/SMK maksimal 21 tahun.

Karena di Maros belum tersedia bangunan Sekolah Rakyat, para siswa mengikuti pembelajaran di Balai Makassar untuk sementara.

“Karena belum ada bangunan Sekolah Rakyat di Maros, mereka masih ikut di Balai Makassar,” katanya. (*)

Laporan Wartawan TribunMaros.com, Nurul Hidayah.