TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri menjadi mediator konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Menurut JK, niat tersebut patut diapresiasi, namun dinamika geopolitik di Timur Tengah jauh lebih kompleks dari sekadar pertemuan meja perundingan.

JK menilai konflik di kawasan tersebut memiliki akar sejarah panjang dan kepentingan global yang saling bertabrakan.

Ia mencontohkan konflik Israel-Palestina yang hingga kini belum menemukan solusi permanen, sehingga upaya mendamaikan Iran dan AS tentu menghadapi tantangan yang tidak ringan.

"Ya niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya," kata JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

Baca juga: Prabowo Siap Jadi Fasilitator Konflik Iran, DPR: Perlu Kalkulasi Matang

Menurut JK, konflik di kawasan Timur Tengah selama ini sulit diselesaikan.

Ia menyinggung konflik Israel dan Palestina yang hingga kini belum menemukan titik damai.

"Ya Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika," tuturnya.

JK juga turut menyayangkan perjanjian dagang Indonesia-AS yang menurutnya tidak seimbang dan merugikan sebelah pihak.

"Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara, dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat.

Baca juga: Indonesia Sesalkan Serangan AS–Israel ke Iran, Prabowo Siap Jadi Mediator

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.

"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, Sabtu
(28/2/2026).

Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan Amerika Serikat dengan Iran sehingga konflik bersenjata kembali meletus.

Kementerian Luar Negeri pun menyerukan agar semua pihak yang terlibat menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi. (*)