TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mengancam akan meniadakan bantuan program cetak sawah baru bagi pemerintah daerah yang tidak mampu menyiapkan lahan.

Kebijakan ini menjadi peringatan serius bagi daerah yang ingin meningkatkan ketahanan pangan melalui perluasan lahan pertanian.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau mengaku tetap berupaya menyediakan lahan untuk program cetak sawah baru di wilayahnya.

Namun hingga saat ini, ketersediaan lahan pertanian di Riau disebut baru mencapai sekitar 20 persen dari potensi yang ada.

Menanggapi ancaman tersebut, Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat meminta agar peluang bantuan dari pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Ia menegaskan jangan sampai bantuan yang sudah disiapkan pusat justru hilang karena daerah tidak siap secara administrasi maupun teknis.

"Ini peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan di Riau. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan hanya karena kita tidak mampu menyiapkan lahan," ujarnya.

Menurut Adam, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus segera berkolaborasi.

Sinergi lintas daerah dinilai penting agar proses identifikasi dan penyediaan lahan bisa dipercepat sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia juga menilai masih banyak lahan di Riau yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program cetak sawah baru.

Termasuk lahan-lahan yang sebelumnya telah disita pemerintah dari perusahaan dan belum dimanfaatkan secara optimal.

"Lahan yang sudah kembali ke negara seharusnya bisa diprioritaskan untuk ketahanan pangan. Ini momentum yang tepat," ujarnya.

Adam berharap langkah konkret segera dilakukan agar Riau tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan cetak sawah baru. 

Ia menegaskan dukungan dari pusat harus diimbangi dengan kesiapan daerah demi mendorong swasembada pangan dan kesejahteraan petani di Bumi Lancang Kuning.(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)