TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sudah lebih dari 15 tahun Sungai Buaya di Muara Bunyu Selatan, Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara mengalami pendangkalan tanpa pengerukan.
Sungai yang menjadi jalur utama aktivitas nelayan dan transportasi air di wilayah tersebut kini berubah menjadi ancaman serius bagi mata pencaharian warga.
Hingga 2026, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah, baik Kabupaten Bulungan maupun Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), untuk menangani persoalan yang terus berulang ini.
Keluhan warga sebenarnya bukan hal baru. Pada September 2024 lalu, masyarakat sudah menyuarakan permintaan agar pemerintah segera melakukan pengerukan. Namun lebih dari satu tahun berlalu, kondisi sungai justru semakin parah.
Tepat hari ini, Minggu (1/3/2026) warga setempat kembali menyampaikan protes terbuka.
Baca juga: Kenalkan Lis Endang Otafia, Satu-satunya Perempuan Jabat Kepala Desa di Bulungan, Pimpin Bunyu Timur
Mereka menilai, aktivitas nelayan akan terus terganggu dan risiko kecelakaan semakin tinggi jika pemerintah tak segera bertindak.
Salah satu nelayan setempat, Andhika Putra Soeharto, mengatakan pendangkalan Sungai Buaya sudah berlangsung lama dan tak pernah ditangani secara serius.
"Sungai Buaya sudah lama mengalami pendangkalan. Tahun 2024 kami sudah memohon kepada pemkab dan provinsi, tapi sampai sekarang belum juga diperhatikan," ujarnya, Minggu (1/3/2026).
Menurut Andhika, saat air surut kondisi sungai sangat memprihatinkan. Dasar sungai bahkan mengering dan nyaris bisa dimanfaatkan untuk aktivitas di darat, menggambarkan betapa dangkalnya alur sungai tersebut.
"Kalau surut, dangkal sekali. Nelayan sangat terganggu. Kami harus menunggu air pasang. Kalau angin ribut atau badai datang, kami terpaksa keluar masuk muara dengan risiko gelombang besar," jelasnya.
Pendangkalan ini tak hanya memperlambat aktivitas melaut, tetapi juga membahayakan keselamatan. Perahu nelayan kerap kandas saat melintas. Bahkan ketika air surut selama beberapa hari, aktivitas di Sungai Buaya bisa lumpuh total.
"Kalau surut berhari-hari, perahu tidak bisa lewat sama sekali. Kami terpaksa berhenti melaut," ungkapnya.
Warga mengaku pernah melakukan pengerukan secara gotong royong. Namun upaya manual itu dinilai tidak memadai untuk mengatasi sedimentasi yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.
"Kami para nelayan ini mengarungi pasir supaya bisa lewat. Sampai batas mana bisa digali dengan tenaga manusia? Perlu alat berat supaya sungai ini kembali normal," tegasnya.
Ia menambahkan, pendangkalan tidak hanya terjadi di muara, tetapi juga hingga ke bagian dalam sungai. Padahal kawasan tersebut juga menjadi jalur speedboat reguler serta transportasi air lainnya.
Saat ini seluruh aktivitas sangat bergantung pada kondisi pasang surut.
"Hari ini air pasang masih bisa dilewati. Tapi kalau beberapa hari surut, sungai sangat dangkal bahkan kering," katanya.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika menyinggung pembangunan dermaga oleh Pemprov Kaltara yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp80 miliar.
Menurut warga, proyek besar tersebut belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi nelayan.
"Dana besar untuk dermaga, tapi saat air pasang besar, kotoran dari laut masuk ke sungai dan tertahan di sekitar dermaga. Kenapa tidak sekalian lakukan pengerukan atau perbaikan alur sungai," ujar warga yang enggan menyebutkan namanya.
Warga menilai seharusnya ada sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam merencanakan pembangunan infrastruktur pesisir.
Dermaga megah tanpa akses sungai yang memadai dinilai tidak efektif dan justru menghambat aktivitas nelayan.
Mereka juga menyinggung janji pengerukan sudah terdengar sejak era gubernur sebelumnya, termasuk pada masa kepemimpinan Irianto Lambrie. Namun hingga kini, realisasinya tak kunjung terlihat.
"Sudah lebih 15 tahun janji itu kami dengar. Sampai sekarang sungai ini tidak pernah disentuh secara serius," tegasnya.
Bagi masyarakat Pulau Bunyu, Sungai Buaya bukan sekadar aliran air.
Sungai itu merupakan jalur ekonomi, sumber penghidupan, sekaligus akses utama mobilitas warga.
Ketika sungai dangkal, bukan hanya perahu yang terhenti, tetapi juga dapur keluarga nelayan ikut terdampak.
Warga berharap pemerintah segera melakukan pengerukan menyeluruh menggunakan alat berat, bukan sekadar tambal sulam.
Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
"Sebagai nelayan dan pribumi Bunyu, kami hanya minta pemerintah lebih peduli. Jangan hanya bangun fisik besar, tapi masalah utama seperti sungai dibiarkan," tandasnya
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu
