TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri otomotif nasional dinilai telah memiliki fondasi kuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan kendaraan komersial di dalam negeri, khususnya segmen pikap.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yang berdiri sejak 1969 bersama para anggotanya menyebut, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi kunci berkembangnya industri kendaraan roda empat atau lebih, termasuk kendaraan niaga ringan.
Salah satu bukti nyata adalah keberhasilan industri nasional mengembangkan platform kendaraan komersial pikap yang kemudian dikonversi menjadi kendaraan penumpang multi-guna (MPV).
Baca juga: Mitsubishi Buka Opsi Produksi Pikap 4x4 Jika Permintaan Pasar Lokal Besar
Awalnya, proses konversi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai industri karoseri (body builder).
Seiring waktu, pengembangan dilakukan lebih lanjut oleh pabrikan kendaraan hingga kini berbagai model MPV diproduksi secara penuh (fully manufactured) di dalam negeri.
Segmen MPV pun menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Indonesia dan populer di kawasan Asia Tenggara.
Pendekatan serupa juga diterapkan untuk pengembangan platform kendaraan komersial pick-up guna menjawab beragam kebutuhan usaha di dalam negeri.
Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty menyatakan kesiapan industri nasional dari sisi riset hingga kapasitas produksi.
"Kami dari industri otomotif Indonesia telah menjalankan berbagai studi untuk menyesuaikan perkembangan platform kendaraan komersial untuk memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan usaha yang ada didalam negeri, sehingga kami memiliki pengetahuan untuk membuat jenis kendaraan yang sesuai. Selain itu, kami juga memiliki kemampuan dan juga kapasitas untuk mengakomodir seluruh kebutuhan kendaraan komersial didalam negeri," ucap Anton dalam keterangan, Sabtu (28/2/2026).
Saat ini, Gaikindo mencatat memiliki 61 perusahaan anggota. Untuk segmen kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pikap, produksi selama ini dilakukan oleh tujuh perusahaan.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Astra Daihatsu Motor.
Secara total, kapasitas produksi pikap dari para anggota tersebut mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun. Angka ini diyakini cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasar domestik.
Gaikindo menekankan, apabila seluruh permintaan kendaraan komersial dalam negeri dipenuhi oleh industri nasional, dampaknya akan signifikan bagi keseluruhan ekosistem otomotif, bukan hanya bagi pabrikan kendaraan.
Setiap satu unit mobil terdiri dari lebih dari 20.000 komponen yang melibatkan berbagai bahan baku seperti baja, kaca, karet, plastik, hingga kain.
Rantai produksi tersebut melibatkan ribuan perusahaan komponen, termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta menyerap jutaan tenaga kerja.
Saat ini industri otomotif Indonesia, termasuk anggota Gaikindo dan Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM), berharap pemerintah memberikan kesempatan lebih luas bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial nasional.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas produksi yang tersedia sekaligus menjaga keberlanjutan sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh rantai industri, baik backward linkage maupun forward linkage.
Dirut Agrinas Sudah Libatkan Industri Lokal
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa mengatakan, pihaknya telah memberi kesempatan yang sama kepada seluruh produsen lokal sebelum akhirnya memutuskan impor.
"Klarifikasi kami terkait isu bahwa kami tidak memberikan kesempatan atau tidak memberikan ruang kepada produsen lokal, saya rasa itu tidak benar. Karena kita harus terbuka, kita juga melakukan kegiatan ini secara transparan dan semua produsen kita beri kesempatan yang sama," tutur Joao dalam Konferensi Pers di Kantor Agrinas, Yodya Tower, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).
Tidak tercapainya kesepakatan merupakan hal yang wajar dalam proses bisnis. Ia menjelaskan, persoalan utama terletak pada skema pembelian dalam jumlah besar (bulk) yang diharapkan dapat menghasilkan harga lebih ekonomis atau mendapatkan diskon.
Joao menyatakan, Agrinas melakukan pembelian secara “glondongan” dalam jumlah besar untuk kebutuhan khusus Kopdes Merah Putih, bukan pembelian rutin seperti pasar reguler yang biasa digarap produsen otomotif.
"Harusnya kita diberikan harga yang lebih ekonomis, lebih efektif dan rasional, memenuhi anggaran yang sudah kami siapkan," ucapnya.
Akan tetapi, hingga tahap akhir negosiasi, klaim Joao menyebut sebagian besar produsen lokal tetap menghitung harga per unit tanpa memberikan skema khusus untuk pembelian massal.
"Menurut saya tidak fair juga. Kita untuk Koperasi Desa Merah Putih bukan menjadi pembelian rutin seperti pada market. Seharusnya kami juga bisa diberikan harga khusus sehingga kami mampu atau kami mau untuk ber-deal dengan mereka, sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar, khususnya India," terangnya.
Klaim Impor untuk Efisiensi Anggaran
Joao menyebut, keputusan impor diambil dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan keberlanjutan program.
Ia mengungkapkan, melalui pengadaan sarana dan prasarana tersebut, Agrinas Pangan Nusantara mengklaim mampu melakukan efisiensi hingga Rp 46,5 triliun.
"Dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp 46,5 triliun. Kami hanya berikan angka totalnya karena ini angka total detailnya nanti akan kami berikan kepada Kementerian Keuangan," ujar Joao.
Ia berharap, dengan adanya impor dalam jumlah besar, masyarakat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan kendaraan dan mendorong terciptanya harga mobil yang lebih kompetitif di dalam negeri.
"Harapan kami ke depannya masyarakat Indonesia dan rakyat akan punya pilihan lebih banyak sehingga harapan kita harga mobil Indonesia juga ke depan bisa lebih kompetitif.
