WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menegaskan polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu lagi diperdebatkan. 

Ia meminta perhatian publik kini difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Menurutnya, anggaran MBG telah diputuskan secara konstitusional oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara dan telah disepakati melalui mekanisme konstitusional bersama DPR. Karena itu, perdebatan tidak perlu lagi diarahkan pada ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada bagaimana pemanfaatannya diawasi secara ketat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).

Ia menilai penguatan sistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, serta mekanisme akuntabilitas hingga tingkat dapur pelaksana menjadi hal mendesak, mengingat skala dan jangkauan program yang luas. 

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris Ajak Warga Kawal Program MBG

Anggaran MBG, tegasnya, merupakan dana publik yang harus dikelola secara terbuka dan hati-hati.

APPMBGI juga mengingatkan seluruh mitra dan pengelola dapur agar menjaga integritas pelaksanaan program. 

Kepercayaan publik terhadap MBG, kata dia, bergantung pada keseriusan negara dan pelaksana dalam menjaga tata kelola.

“Ini harus menjadi warning bagi seluruh pengelola dapur, mitra, dan pemangku kepentingan, bahwa MBG bukan ruang kompromi untuk praktik tidak akuntabel. Kepercayaan publik terhadap program ini ditentukan oleh seberapa serius negara menjaga integritas pengelolaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Rivai menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. 

Program ini dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan dan pelibatan pelaku usaha daerah.

Baca juga: PDIP Seolah Bongkar Anggaran MBG, Kawendra: Ah Caper Itu! di DPR Mereka Sudah Setuju

Ia menambahkan, keberhasilan MBG akan memperkuat kualitas modal manusia dan mendukung terciptanya bonus demografi yang berkualitas.

Namun, manfaat tersebut hanya dapat terwujud jika pengelolaan anggaran dijalankan secara konsisten dan bersih.

APPMBGI, lanjutnya, siap berperan aktif menjaga tata kelola pelaksanaan MBG dan mendorong keterbukaan data penggunaan anggaran agar dapat diakses publik.

“Anggaran MBG sudah final. Tugas kita sekarang adalah mengawalnya. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan, agar MBG benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran,” ujarnya. (m31)