TRIBUNJAKARTA.COM.COM - Sikap Presiden Prabowo Subianto yang siap bertolak ke Teheran untuk menjadi mediator bagi AS dan Iran direspons Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengapresiasi rencana Presiden Prabowo menjadi mediator setelah Israel dan AS menyerang Iran.
Tetapi, JK meragukan keberhasilan rencana Presiden Prabowo Subianto karena sifat Amerika Serikat.
Selain itu, JK juga berkaca pada persoalan Israel dan Palestina.
"Ya, niat rencana itu baik saja. Tapi ini yang jauh lebih besar masalahnya ya. Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa dan sulit didamaikan," kata Jusuf Kalla dikutip dari akun Youtube Kompas.com, Senin (2/3/2026).
"karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika," tambahnya.
JK juga menyayangkan Indonesia telah mengadakan perjanjian yang disebutnya sangat tidak seimbang dan merugikan negara.
"Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan. Itu saja kita tidak setara Amerika," kata JK.
"Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal seperti itu ya," tambahnya.
Sementara itu,Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru bertolak ke Teheran, Iran, untuk berperan sebagai juru damai.
Menurut Hikmahanto, momentum saat ini dinilai belum tepat untuk melakukan diplomasi damai.
"Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang," kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).
Hikmahanto menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Sebab, pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
"Sebaiknya tunggu bila perang ternyata akan selesai untuk jangka waktu yang lama, karena saat itu juru damai dibutuhkan untuk menyelamatkan muka negara-negara yang berkonflik," ujar Hikmahanto.
Mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) ini menyebut, dalam situasi perang yang berlarut, negara yang bertikai biasanya enggan mengakui kekalahan secara terbuka.
"Mereka tidak mau dikatakan kalah dan karenanya menerima proposal damai," ungkapnya.
Sebaliknya, kata Hikmahanto, jika Prabowo masuk saat eskalasi serangan baru saja terjadi seperti saat ini, upaya tersebut diprediksi akan mengalami penolakan.
"Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik," tuturnya.
Sedangkan, Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi menilai langkah Prabowo merupakan usulan yang sangat kontekstual, namun Prabowo tak bisa tampil sendirian.
"Kalau kita cermati di dalam perkembangan global secara umum, mungkin kalau hanya sendiri itu akan sangat terbatas untuk bisa menjadi mediasi," ucapnya dalam acara Kompas Malam di Kompas TV, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, minimal ada tiga pemimpin yang memiliki kans memudahkan kerja-kerja mediasi untuk meredakan perang tersebut.
Pertama, yaitu Prabowo, kemudian yang kedua adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Hasibullah menyebut, Erdogan dikenal dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Kita tahu Turki juga punya hubungan dekat sama Amerika sama Donald Trump dan banyak juga dipuja-puji di dalam forum-forumnya."
"Bahkan ada kayak semacam hubungan segitiga di antara Trump, kemudian Netanyahu dan Erdogan saking dekatnya," ungkapnya.
Selanjutnya, peran mediasi juga bisa dimainkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Ia menyebut, Putin bisa bertukar posisi dengan Trump yang pernah menjadi mediator dalam perang antara Rusia vs Ukraina.
"Kalau Trump dalam konteks perang Rusia dengan Ukraina, Trump menjadi mediator untuk bisa mengakhiri perang ini, maka perang yang sekarang dilakukan oleh Amerika dan Israel dengan Iran justru bisa juga digunakan oleh Putin dan Rusia untuk menjadi mediator," ucapnya.
Seadngkan, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyambut tawaran mediasi Presiden RI Prabowo Subianto di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (28/2/2026), Presiden Prabowo Indonesia menawarkan diri untuk menjadi mediator bagi AS dan Iran.
Menyikapi hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah RI.
"Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini," pernyataan resmi Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Teheran juga meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap serangan yang dilakukan AS dan Israel.
“(Kedutaan Besar Iran di Indonesia) menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh pejabat Indonesia untuk mengutuk agresi serta kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel,” lanjut pernyataan Kedubes Iran.
Hal ini, lanjut pernyataan Kedubes Iran, juga merujuk pada rekam jejak AS dan Israel dalam permusuhan Iran serta mengingat berbagai pelanggaran berat terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, prinsip hak asasi manusia, serta hukum humaniter internasional.
Dalam pernyataannya, Iran menjelaskan riwayat permusuhan Amerika Serikat terhadap Teheran.
Disebutkan, permusukan AS terhadap Iran bukanlah hal baru dan berakar dalam tujuh dekade sejarah Iran.
Kedubes menambahkan, intervensi dan agresi, dan permusukan AS terhadap Iran bermula dari kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada 19 Agustus 1953.
Berlanjut pada tindakan-tindakan lainnya, seperti pemberlakuan sanksi politik dan ekonomi pada hari-hari awal kemenangan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dengan tujuan menggagalkan revolusi yang menang atas kehendak rakyat Iran tanpa penggunaan senjata apapun.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.
"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, Sabtu.
