BANGKAPOS.COM, BANGKA –Memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berdampak pada sejumlah jadwal penerbangan internasional. Mengantisipasi kemungkinan keterlambatan kepulangan jamaah umrah, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan mulai melakukan pendataan terhadap warga yang tengah berada di Tanah Suci.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan, Agus Sadimin, mengatakan hingga kini pihaknya belum memperoleh data pasti. Khususnya mengenai masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sedang berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah. Mengingat berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), saat ini tercatat sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
“Saat ini kami masih melakukan pendataan ada tidaknya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang sedang melaksanakan ibadah umrah,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (2/3/2026).
Agus Sadimin membeberkan di Kabupaten Bangka Selatan terdapat dua travel umrah yang masih aktif, masing-masing berada di Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali dan Desa Bencah, Kecamatan Airgegas. Namun, aktivitas pemberangkatan jamaah saat ini lebih banyak dilakukan oleh travel umrah yang berada di Tanjung Ketapang. Secara kedinasan pihaknya telah meminta kepada seluruh travel agar menyampaikan laporan resmi.
Terutama terkait jumlah jamaah yang berangkat, sedang menjalankan ibadah, hingga jadwal kepulangan mereka. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kendala. Termasuk dampak situasi geopolitik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Diakuinya, perang antara Iran melawan Amerika Serikat-Israel yang memicu peningkatan tensi keamanan di kawasan tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan internasional, termasuk jadwal kepulangan sebagian jemaah umrah dari Indonesia. Meski Arab Saudi tidak menjadi wilayah konflik langsung, eskalasi situasi kawasan berpotensi mempengaruhi jalur penerbangan dan kebijakan keamanan.
“Kalau ada jamaah yang belum bisa pulang ke tanah air, tentunya ini menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut hubungan antarnegara,” tegas Agus Sadimin.
Ia menambahkan, persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah potensi biaya tambahan apabila jamaah harus memperpanjang masa tinggal di Tanah Suci akibat penundaan penerbangan. Kebutuhan biaya penginapan dan konsumsi selama masa tunggu menjadi hal yang harus dipastikan tanggung jawabnya. Secara prinsip perlindungan terhadap jamaah umrah merupakan tanggung jawab bersama, dengan koordinasi utama berada di pemerintah pusat.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menegaskan bahwa negara akan berupaya memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan jamaah. Baik saat keberangkatan, selama menjalankan ibadah, maupun ketika kembali ke Tanah Air. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia siap memberikan informasi dan perlindungan.
“Pada prinsipnya semuanya akan berupaya memberikan perlindungan keselamatan bagi jemaah umrah,” katanya.
Sementara menunggu kepastian data dari travel kata Agus Sadimin, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan terus melakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan situasi. Masyarakat yang memiliki keluarga sedang menjalankan ibadah umrah diimbau untuk tetap tenang dan aktif berkomunikasi dengan pihak travel penyelenggara.
Pendataan ini, lanjut Agus, menjadi langkah awal untuk memastikan tidak ada warga Bangka Selatan yang luput dari pemantauan apabila terjadi kondisi darurat. Pemerintah daerah, meski kewenangannya terbatas, tetap berkomitmen melakukan pengawasan administratif dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait.
“Semuanya akan berupaya bagi jemaah umrah. Baik untuk perlindungan dan keselamatan selama keberangkatan maupun kepulangannya ke tanah air,” ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
