WAWANCARA KHUSUS Tiyo Ketua BEM UGM: Republik Ini Sakit
muh radlis March 02, 2026 01:55 PM

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Baru-baru ini jagat maya dihebohkan oleh anak muda yang bersuara lantang dalam mengkritik pemerintah.

Anak muda tersebut bernama Tiyo Ardianto.

Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Seolah tak ada rasa takut pada dirinya. 

Program unggulan nan gigantis dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis atau MBG menurutnya merupakan Maling Berkedok Gizi.

Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan Prabowo bodoh dengan segenap argumentasi yang dia bangun.

Dalam kesempatan ini, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng Ibnu Taufik Juwariyanto berkesempatan mewawancarai Tiyo di Omah Dongeng Marwah di Desa Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Kamis (26/2/2026).

Berikut petikan wawancara lengkapnya:

 

Apa kabar Republik Ini?

Republik ini lebih sakit daripada rakyatnya, rakyatnya sehat kuat kita puasa dengan riang gembira tangguh menghadapi pemerintah yang bobrok.

Di tengah rakyat yang sehat kita punya republic yang sakit, yang sakit itu sudah di level komplikasi.

Bicara soal sakit saya selalu katakan, negeri ini sakit dan orang-orang yang memberikan kritik itu adalah seorang dokter yang memberikan obat.

Aktivis akademisi yang bersikap atas beberapa proyek nasional, MBG, Kopdes mereka semua adalah yang ingin memberikan obat bagi republik ini, sayangnya orang yang memberi obat ini justru dimarah-marahin bahkan ada yang dipenjara. Jadi republic ini bukan hanya sakit, tapi sudah gila.

Yang sakit tidak hanya tubuhnya saja tapi bahwa mentalitasnya ketika menghadapi obat jauh lebih dahsyat sakitnya ketimbang yang ada di tubuhnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Hotline KBRI dan KJRI untuk WNI di Tengah Konflik Timur Tengah

 

Masyarakat kita terlalu sabar. Sampai kapan sabar masyarakat kita?

Bukan bicara soal sekarang bahwa kami pernah mengalami masa kita sudah pecah ketika 1998.

Nah, ketangguhan itu sebenarnya punya dua sisi, dia bagus buat bertahan sebagai bangsa, karena buktinya kita menghadapi persoalan 65 66 98 kita masih bertahan.

Tetapi di satu sisi itu menjadi peluang bagi kekuasaan untuk berdinamika atas kesabaran ketangguhan rakyat yang ada.

Jadi dibikin seolah-olah jangan sampai kesabaran rakyatnya sampai puncaknya.

 Jadi dibikin satu senti sebelum kesabaran itu habis.

Itu terlihat sekali bagaimana cara kekuasaan ini bekerja. misalnya saya adopsi dengan konsepnya Jean Baudrillard soal simulakra bahwa dunia ini dibangung oleh citra simbolik tetapi sangat berlainan dengan realitasnya.

Misalnya ketika Prabowo bilang: Hai antek-antek asing, Prabowo-Gibran bersama rakyat Indonesia dia mengucapkan itu dan itu viral di mana-mana.

Tetapi di saat yang bersamaan dia duduk bersama Trump dan Netanyahu yang tidak hanya pemimpin yang fasis, tetapi penjahat dunia.

Ini kan ada dua hal realitasnya justru dia yang antek asing dia juga yang teriak antek-antek asing.

Ini cara kekuasaan bekerja untuk membuat kesabaran rakyat ditarik dan diulur.

Maka, penting bagi rakyat pun mahasiswa sebagai motor perubahan sosial untuk memaksa kesabaran ini dipercepat.

Pilihannya adalah mempercepat kesabaran habis, atau menambah kesabarannya sambil berharap kekuasaan akan berubah lebih baik.

Meskipun saya sendiri tidak berharap kekuasaan akan berubah lebih baik, karena rasanya mana mungkin rezim yang tercipta dari perzinahan politik yang namanya putusan MK nomor 90 akan hidup selama lima tahun dengan cara yang baik.

maka pemerintah harusnya takut pada rakyat yang sabar, karena rakyat yang sabar bukan berarti mereka bisa dibohongi, justru mereka yang paling sabar mereka kemarahannya paling menakutkan.

 

Kita sudah lama dipertontonkan dengan ketidakadilan yang jelas, hukum morat-marit, korupsi, kekuasaan yang hasil perzinahan politik. Rasanya publik nyaris tidak percaya dengan negara ini. Kapan ini akan pecah?

Ketidakpercayaan publik pada lembaga negara tanda begitu bahaya di dalam sebuah negara demokrasi.

Kalau ini negara bukan demokrasi kepercayaan publik bukan menjadi faktor bagi berjalannya negara.

Misalnya negara sistemnya kerajaan, rakyatnya percaya atau tidak karena kekuasaan ini absolut jadi tidak menjadi faktor.

Tapi dalam negara demokrasi, rakyat menjadi faktor utama dalam berjalannya negara, maka kepercayaan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya.

Dan itu sudah terjadi hari ini. Kepercayaan publik sampai saat ini saking tidak percayanya mereka sudah tidak mau membicarakan.

Kalau tidak percaya masih membicarakan, masih ada kepedulian.

Sekarang itu saking tidak percayanya, dengar nama Prabowo saja sudah ingin tutup telinga. Publik sampai di fase itu.

Itu kelihatan misalnya, minimnya bahasa yang objektif terhadap pemerintah.

Kalau Prabowo muncul di reels, orang hanya ngomong sudah nyawit berapa kali orang ini. 

Ini kan bahasa yang tidak objektif yang menunjukkan bahwa keputusasaan frustasi publik luar biasa. Ini yang kami sebut sebagai krisis politik.

Krisis politik tampak pada ekspresi publik pada pemerintah, juga kelihatan bagaimana lembaga pemerintah saling berkoordinasi satu sama lain.

Baru kali ini ada kabinet yang menterinya berantem, Purbaya sama Trenggono kemarin.

Itu kan menunjukkan tanda luar biasa bahwa lembaga negara kita itu bahkan masih dalam satu koridor eksekutif.

Itu saja ada ketidakstabilan di antara mereka, apalagi kalau kita bicara dengan lembaga yang lain misalnya yudikatif dan legislatif. Betapa pun kekuasaan mengkooptasi DPR luar biasa dengan lebih 70 persen kursi dikuasai koalisinya Prabowo, pun yudikatif disusupi Adies Kadir yang itu orangnya Prabowo.

Yang itu mungkin membawa agenda Pilkada tidak langsung.

Kembali ke soal krisis politik, krisis politik ini yang membuat kita masih aman karena rakyat masih bisa makan, bisa tidur, dan bisa bekerja.

Angka pengangguran tinggi inflasi naik, tetapi selama mereka masih bisa makan hampir dipastikan keadaan tidak akan memuncak.

Tetapi keadaan saat ini bukan berarti tidak akan memuncak, karena tanda-tanda dari terjadinya krisis ekonomi sudah ada.

Purbaya (Menteri Keuangan) sendiri mengatakan, pilihan kita dalam kebijakan fiskal cuma dua: utang atau krisis.

Tidak ada pilihan lain untuk menghindari krisis selain utang.  Sementara utang luar negeri kita sudah menurun dominasinya karena pemerintah luar negeri tidak lagi percaya dengan Indonesia.

Mereka tidak percaya Indonesia mampu membayar itu. Sehingga dominasi utang kita sekarang ke SBN, Surat Berharga Negara, yang utang ke rakyatnya sendiri.

Rakyatnya ini kalau perlahan-lahan daya belinya semakin menurun, produktivitasnya semakin menurun, mereka juga tidak punya uang untuk berinvestasi pada SBN.

Sementara ada dua program yang mengacak-acak kebijakan fiskal kita yaitu Koperasi Desa Merah Putih yang memaksa 80 ribu desa utang bank Himbara totalnya Rp 400 triliuan dan MBG Maling Berkedok Gizi yang totalnya Rp 335 triliun yang pasti korup. 99 persen pasti korup.

 

Yang pasti korup? TSM?

Tentu. Saya bertanggug jawab atas apa yang saya ucapkan.

Silakan publik menilai orangtua menilai dari makanan yang didapatkan anak-anaknya ketika hari pertama Ramadan, pun sampai sekarang. Kita dengan sangat mudah, apakah Rp 15 ribu kelihatan di situ. Kan tidak.

Terus kita bilang itu tidak korup? Siapa yang bisa kita percaya.

Kalau dilihat ditotal itu Rp 4.500 dengan anggaran Rp 15.000.

Korupsi itu kalau sembunyi-sembunyi. Lha itu telanjang kok sampean bilang korup?

Lha makanya kami menyebutnya bukan korup, tapi Maling Berkedok Gizi. Yang berbahaya adalah karena korupsi yang terjadi 99 persen di MBG dan KDMP mungkin akan gagal karena BUMDes tidak berhasil.

Ini mungkin tidak akan berdampak pada kebijakan fiskal yang ada di Indonesia, sementara kita tidak bisa lagi utang arahnya adalah krisis.

Ketika krisis politik bertemu dengan krisis ekonomi maka hampir dipastikan rakyat tidaka akan punya kesabaran lagi.

Apakah bentuknya pembangkangan rakyat dengan menolak kewajiban terhadap negara, disintegrasi, atau kaos. Yang mana ini?

Coba kita lihat tanda-tandanya. Kalau bicara soal pembangkangan sipil itu kan sudah terjadi, di Pati dan di Jawa Tengah kemarin.

Pajak yang naik itu kan tidak terjadi hanya karena kemauan penguasa, tapi karena pengurangan transfer pusat ke daerah.

Itu menurun sehingga kepala daerah berusaha mencari sumber yang lain.

Menambah sumber lain kan bukan untuk pembangunan. 

Mereka butuh sumber lain untuk bisa korupsi lebih banyak.

Supaya bisa korupsi lebih banyak, mereka naikkan pajak, rakyat marah. Itu sudah kelihatan di Pati luar biasa, karena PBB dinaikkan sedemikian rupa rakyat marah.

Pun di Jawa Tengah kemarin narasi yang kuat penolakan atas membayar pajak.

Kalau bicara pembangkangan sipil, benihnya sudah tumbuh.

Dan itu dimulai dari Pati dimulai dari Jawa Tengah. Artinya kenaikan pajak ini fenomena bukan hanya di Pati, tetapi perlawanan yang berlangsung secara cukup masif hanya terjadi diPati.

Sebab terjadinya pembangkangan sipil bukan hanya di Pati. Bukan mustahil bahwa apa yang terjadi di Jawa Tengah akan terjadi di daerah lain.

Karena memang ketika transfer pusat ke daerah itu menurun, kepala daerah akan pusing untuk mengembalikan modal ketika Pilkada. Itu bicara soal pertama. Soal kekaosan hari-hari ke depan barang kali.

 

Hari-hari ke depan?

Barangkali. Mahasiswa itu sebenarnya kalau saya lihat memang punya kerinduan terhadap 1998, karena seluruh kanal untuk menciptakan perubahan sosial itu mampat.

Kita mau kirim aspirasi ke DPR, paling policy brief kita diterima tetapi tidak jadi apa-apa.

Jangankan mahasiswa mau kasih saran ke pemerintah, Komisi Reformasi Polri saja yang dibentuk oleh presiden, sudah membikin rumusan kebijakan, saran kebijakan yang intinya perbaikan struktur dan kultur sampai sekarang tidak ada perbaikan apa-apa.

Listyo Sigit masih belum dipecat. Seluruh petinggi Polri masih bertahan kekuasaannya.

Jangankan mahasiswa, orang selevel Prof Mahfud MD saja sarannya dimentalkan oleh Prabowo.

Kemampatan ini tidak mungkin akan membuat mahasiswa diam saja.

Mahasiswa cepat atau lambat dan saya akan keliling di mana-mana, melakukan konsolidasi imajinasi, bahwa jangan-jangan reformasi jilid II terjadi sebentar lagi.

Sehingga mahasiswa sebagai kaum intelektual perlu menyiapkan diri. Kita membawa proposal apa, ketika reformasi itu ada di depan mata. Kemudian tadi disintegrasi.

Tanda-tandanya sudah kelihatan. Mualem sendiri sudah mengatakan, kalau Pemerintah Republik Indonesia tidak adil pada Aceh maka sebaiknya Aceh pisah saja.

Itu yang ngomong bukan lagi jenderal pemberontak. Dia adalah kepala daerah yang dipilih secara konstitusional.

Dilantik oleh presiden. Kalau orang yang dilantik oleh presiden berani mengucapkan itu berarti rasa sakit dan kepedihan bangsa Aceh sudah sempurna.

Dan saya yakin yang mengalami itu bukan hanya Aceh. Aceh itu memuncak ketika terjadi ketidakadilan sikap pemerintah nasional terhadap bencana yang terjadi di sana.

Yang terjadi di banyak tempat, kalau bicara fair, ada banyak tempat yang memberi banyak surplus pada pemerintah pusat tapi di daerah lokal tidak mendapat apa-apa.

Jangan jauh-jauh bicara Timur dan tambang. Kita bicara soal Kudus, Kudus itu setiap tahun mnenyumbang Rp 43 triliun kepada pemerintah pusat melalui cukai tembakau.

Tapi dia hanya kembali Rp 200 miliar. 10 persennya saja tidak ada. 1 persennya pun tidak ada.

Ini kan ketidakadilan luar biasa. apalagi di Timur, banyak sekali tempat penghasil tambang yang dikeruk habis-habisan luar biasa triliunan.

Tetapi kalau bicara soal pendidikan, kesehatan, di daerah tersebut belum maju. Mustahil mereka tidak marah.

Yang terjadi adalah kemarahan mereka mengendap. Kalau ada pantikan satu saja, yang kemudian menjadi kesadaran kolektif, kita tidak hanya akan terjadi disintegrasi, tidak hanya kaos, tidak hanya pembangkangan sipil, ketiga-tiganya sekaligus akan terjadi.

 

Ya, apa pun itu tadi ya disintegrasi, kaos, ataupun pembangkangan akan terjadi semuanya?

Semua itu sudah diprediksi oleh presiden kita hari ini bahwa 2030 Indonesia akan bubar.

Rasanya Prabowo tidak hanya meramalkan, Prabowo mungkin segera akan mewujudkan kalau tidak berubah.

Di sosial media Anda bilang Prabowo itu bodoh, Prabowo itu tidak cakap.

Kayaknya Prabowo tahu mengelola dengan baik batas tipis kesabaran yang tidak sampai meledak? Coba dikasih pemahaman sola itu.

Kalau saya bicara Prabowo, saya tidak bicara orang tua yang usianya 70 tahun lebih.

Tapi saya bicara soal rezim hari ini. kalau saya bicara Presiden Prabowo bodoh saya tidak bicara IQ seseorang. Saya tidak bicara soal fungsi kognitifnya.

Tapi saya bicara soal rezim yang inkompeten dan tidak menghargai ilmu pengetahuan.

Di satu sisi kita bicara soal meskipun mereka sangat gagap  dalam mensejahterakan tapi sangat cerdas dalam menindas.

Jadi tidak bisa kebodohan dan kecerdasan menjadi dual hal yang terpisah.

Karena rezim hari ini rezim yang sangat cerdas dalam menindas, tapi sangat bodoh dalam menyejaheterakan masyarakatnya.

Jadi presiden kita bodoh atau cerdas? Cerdas dalam menindas, bodoh dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden.

Itu zoom outnya maka kita berharap sebenarnya, kecerdasan dan kebodohan ini berbalik. Tiba-tiba rezim ini berubah, cerdas dalam menyejahterakan dan bodoh dalam menindas.

 

Tiyo, yang saya masih sanksikan peluang sudah ada indikator sudah tampak, tadi Anda katakan tinggal peletupnya atau pemantiknya, dan Anda katakan sering diteror dan dikuntit. Apakah seorang Tiyo yang saat ini menghindari sebagai pemantik?

Kalau menghadapi tekanan kita harus punya prinsip: semakin ditekan semakin melawan, semakin diteror semakin gacor.

Itu prinsip saya. Terhadap seluruh tekanan yang ada, saya berpegang pada apa yang dikatakan Friedrich Nietzsche, what does not kill me make me stronger seuatu yang tidak membunuhku akan menguatkanku.

Jadi saya tidak terbunuh jiwa dan raga, maka atas seluruh tekanan yang ada saya akan jadi lebih kuat.

Tapi jangan dibayangkan yang namanya perubahan mendasar yang kami imajinasikan sebagai reformasi jilid II itu tidak bisa terjadi karena satu dua orang.

Itu terjadi karena kesadaran kolektif. Ini yang menjadi pelajaran dari 1998. 1998 itu kesadaran kolektifnya hanya pada mahasiswa.

Masyarakat secara umum cenderung menolak waktu itu mahasiswa berdemonstrasi, karena dianggap macet bikin rusuh betapa pun kemudian mendapatkan hasil manfaatnya yang kemudian ternyata mahasiswa melakukan perjuangan.

Hari ini kita punya pola yang lebih baik sebenarnya. Karena di tengah mahasiswa yang malu-malu dan sedikit ingah-ingih masyarakat justru merindukan demonstrasi.

Jadi jangan diharapkan Tiyo akan mengomandoi peristiwa ke depan. Perubahan mendasar tidak perlu komando.

Perubahan mendasar tidak perlu pemimpin. Yang diperlukan itu kesadaran kolektif.

Kalau keasadaran kolektif itu ada, akan lahir solidaritas sehingga perubahan mendasar tidak bisa terhindarkan.

Itu yang akan membuat reformasi jilid II lebih berhasil daripada reformasi jilid I.

karena reformasi 1998 mau tidak mau harus diakui, menurut apa yang saya pelajari, itu bergantung pada pihak tertentu.

Baik itu tokoh maupun status dalam hal ini mahasiswa. Kalau bicara reformasi jilid II bukan lagi bicara siapa dan apa. Tapi bicara lagi soal rakyat Indonesia.

Tiyo, ada banyak hal. Saya pernah diskusi revolusi silent membenahi apa yang terjadi pada 1998.

Tapi kalau diselesaikan dengan cara radikal itu selesai.

Terorisme ada di sekitar kita yang sebelumnya ada terorisme berbasis religi, ada juga teroris berbasis ideologis.

Ya, revolusi selalu ada pilihan dua. Revolusi struktural, artinya dia menghancurkan struktur atau revolusi prosedural.

Revolusi prosedural melalui mekanisme Pemilu lima tahunan. kalau mau jujur dalam berpikir, ketiak setiap Pilpres, Pileg, Pilkada memilih pemimpin yang benar, maka sebenarnya Indonesia akan baik-baik saja.

Tetapi yang terjadi adalah peluang kita dalam membuat perubahan mendasar selalu dibajak oleh oligarki.

Oleh mereka yang berkepentingan berkuasa terus, kaya terus. Itu yang membuat kita jadi gagal dalam melakukan revolusi procedural yang tidak berdarah dan damai.

Revolusi struktural yang kita harus di jalan seperti 1998 memang risikonya besar.

Dan problemnya ini akan sulit dibenahi karena oligarki sudah sukses mendowngrade demokrasi menjadi demokrasi transaksional kan, masyarakat kita sudah rusak dan itu hasil dari oligarki kan?

Persis, makanya di 2024 kemarin siapa pun presiden yang terpilih menurus saya Indonesia itu tidak akan lebih baik luar biasa. Pasti mengalami hal yang sama seperti ini.

 

Karena?

Karena oligarki yang di belakang mereka tidak mungkin membiarkan kekuasaan mereka diganggu.

Berarti siapa pun, termasuk Prabowo sekarang tidak dalam posisi independen?

Itu rasanya tepat. Tetapi Prabowo ini kebangeten. Pak Presiden jujur dari hati nurani saya harus saya sampaikan beliau kebangetan.

Karena beliau tidak mau belajar untuk mendengar suara rakyat. Sudah berkali-kali rakyat mengatakan sebaiknya MBG tidak ke semua anak-anak.

Kalau data BPS mengatakan kemiskinan kita 9,25 persen. Mestinya itu saja. Kalau mau mengentaskan stunting oke, coba pakai data stunting Cuma 19 persen.

Meskipun kita tidak bisa bilang cuma ya, tetapi ketika dibandingkan 100 persen, 19 persen kan itu cuma.

Sayangnya yang terjadi sekarang targetnya tetap semua anak-anak. Itu kan membuat kita bertanya-tanya.

Karena kalau kita bisa save the money hanya untuk mereka yang membutuhkan, kita bisa menggratiskan seluruh anak yang hari ini kuliah. Kita bisa menggaji guru honorer dengan layak.

 

Tapi kira-kira menurut Anda kenapa presiden kita ngotot harus semua dapat MBG?

Presiden kita punya ketidakpercayaan diri luar biasa, meskipun orang bilang dia punya NPD Narcissistic Prabowo Disorder.

Tapi menurut saya tidak, presiden kita sangat tidak percaya diri. Buktinya dia tidak cukup untuk mengembalikan modal politiknya di 2024.

Dengan mekanisme MBG seperti ini menurut saya dia mengumpulkan modal politik untuk 2029 karena dia tidak percaya diri bahwa dia akan terpilih lagi.

Maka dia mengandalkan transaksi dalam bentuk uang untuk menyiapkan kemenangannya lagi.

Padahal Pak Prabowo, kalau bapak bekerja dengan benar bapak tidak usah bayar rakyat, rakyat akan memilih bapak sendiri.

Tetapi karena dia tidak percaya diri, ya rakyat tidak didengarkan.

 

MBG untuk kepentingan investasi politik 2029?

Persis. Konsolidasi politik supaya dia menang lagi. Anggaran MBG kita kan Rp 335 triliun.

Untuk 30 ribu SPPG. Satu SPPG per tahun itu Rp 1,8 miliar labanya bersih tanpa korupsi.

Itu belum kalau dia memainkan bahan baku kan bisa saja. Dia jadi owner SPPG sekaligus sebagai pemasok bahan baku.

Cek saja ke tukang sayur, sekarang banyak rantai pasok diputus sejak dari awal sudah diborong oleh SPPG.

Jadi yang owner dapat Rp 1,8 miliar dari investasi SPPG. Dia dapat juga dari pemasok bahan baku. Itu pun ada yang ketiga, Rp 15 ribu satu porsi SPPG, Rp 10.000 untuk bahan baku, Rp 3.000 untuk operasional, dan Rp 2.000 untuk investor.

Yang Rp 3.000 ini bukan tidak dikorupsi, saya dapat laporan di media sosial saya ini perlu saya konfirmasi.

Bahwa ada beberapa relawan SPPG yang di dalam kontrak kerjanya ditulis di situ gaji dia Rp 200.000. Tapi yang didapat Rp 150.000 tanpa slip gaji.

Ini kan apa yang kita bisa lihat kecuali ada maling yang berkedok gizi. Makanya saya tidak ragu mengatakan bahwa rezim ini lebih zalim daripada Fir’aun.

Fir’aun itu sezalim-zalimnya dia ksatria mengaku diri zalim dan tuhan. Hari ini sambil nyolong, presiden kita bilang ini demi anak-anak Indonesia.

Ini demi masa depan. Menurut saya fair saja, kalau mau korupsi bilang saja. Saya butuh mengembalikan modal politik untuk 2029.

Lebih baik mengaku seperti itu, kezalimannya setara dengan Fir’aun. Kalau kayak begini, ini lebih daripada Fir’aun.

 

Oke, MBG tidak harus sporadis. Oke itu program politis, ingin memberikan makan pada anak-anak. Tapi tidak untuk 82 juta anak?

Ya. Jangan lupa, ICW melaporkan pada akhir 2025 kemarin peta dari siapa yang punya SPPG. 28 persen adalah mereka yang punya relasi kuasa dengan partai politik.

Lebih dari 15 persen itu TNI dan Polri. Meskipun mungkin 2026 ini bertambah karena kemarin Polri dihadiahi 1.700-am SPPG oleh presiden.

Dihadiahi kenapa, mungkin karena prestasinya di dalam membunuh aktivis ketika Agustus kemarin, atau juga prestasinya di dalam memvonis bersalah aktivis yang demonstrasi kemarin.

Dihadiahi 1.700 SPPG. Ini yang membuat kita jadi tidak bisa percaya, kecuali ini konsolidasi politik.

Karena uangnya berputar di mereka semua. 

Kalau satu SPPG membutuhkan Rp 2,5 miliar sampai Rp 6 miliar siapa kantin yang bisa? Siapa guru yang bisa.

Tidak ada. pasti yang bisa pengusaha lokal. Pasti Polisi. Pasti politisi. Mungkin juga simpanannya gubernur. Simpanan itu maksud saya rekan simpanannya. Rekan yang tidak kelihatan.

Saya termasuk yang ragu atas sterilitas gerakan mahasiswa.

Boleh dijelaskan kepada saya dan publik bahwasanya gerakan mahasiswa masih dalam ruh yang benar dan jalur yang benar.

Sebenarnya gerakan mahasiswa tidak steril. Itulah kenapa BEM UGM memilih jalan sunyi.

Gerakan mahasiswa itu seringnya terjebak dalam pragmatism politik. Seringnya motor gerakan mahasiswa entah ketua BEM ketua organisasi tertentu itu menjadikan jabatannya sebagai akses untuk ketemu pejabat. Mereka diajak buka bersama Kapolres sudah senang sekali.

Ini kan bentuk lain dari pragmatism membuat kita susah melihat gerakan mahasiswa jadi sangat steril.

Tetapi tidak steril bukan berarti tidak bisa tidak steril, karena sebenarnya gerakan mahasiswa ada dalam koridor politik nasional.

Dan politik nasional itu berusaha untuk mensituasikan gerakan mahasiswa berada di tangan mereka. Supaya tidak melawan, supaya terkondisikan.

Dan pengondisian itu secara serius dilakukan. Kita BEM UGM termasuk yang selalu menolak terhadap pengondisian itu. Detailnya saya tidak mungkin cerita.

Tapi level pengondisiannya itu sampai sedemikian rupa. Sampai level seorang aktivis mahasiswa terutama pimpinan organisasi, selesai dia menjabat sudah bisa beli mobil minimal Fortuner.

 

Artinya teman aktivis mahasiswa berada di jalan vivere pericoloso ya?

Kita bisa melihat itu tidak berdiri sendiri. Gerakan mahasiswa sejak 2019 memang sengaja dibungkam.

Hanya ada satu demonstrasi yang digerakkan mahasiswa yang cukup besar di 2019 Reformasi Dikorupsi.

Setelah itu gerakan berlanjut tetapi bahkan Agustus kemarin bukan mahasiswa yang mengorganisir. 

Pembungkaman itu terjadi pertama ketika MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). MBKM ini membuat mahasiswa lebih pragmatis karena sejak awal dia tidak bicara soal organisasi.

Dia bicara soal magang dan kesempatan kerja. Ini bertemu dengan lapangan pekerjaan yang menyempit.

Sehingga ada peluang lebih dahulu berkompetisi dalam mendapat pekerjaan maka akan mengambil itu. Apalagi biaya pendidikan semakin tinggi.

Sehingga mahasiswa cenderung khawatir kalau dia memperpanjang masa studinya maka dia akan lebih banyak uang yang harus dikeluarkan sementara uang ini tidak menjamin dia akan mendapatkan pekerjaan.

Ini ditambah Covid-19 yang memutus rantai regenerasi aktivis pra-Covid dan pasca-Covid tidak bertemu.

Tidak kita dengar cerita senior bagaimana abang-abang demo. Padahal itu penting bagi gerakan.

Pembungkaman itu menurut saya secara struktur dilakukan oleh kekuasaan. Dan sekarang berhasil ditambah godaan serta ancaman.

Godaannya mungkin pragmatisme berupa uang mungkin jabatan. Ancaman penculikan, kasus, mungkin ada yang disandera.

Tapi dua-duanya berjalan beriringan dan Alhamdulillah BEM UGM konsisten pada nilai dan kita berdiri di jalan sunyi yang bercahaya bersama rakyat Indonesia.

 

Anda diteror sudah. Digoda pernah?

Sering. BEM UGM adalah BEM pertama yang ditelepon istana untuk datang ke istana pada demo Agustus 2025.

Dan yang pertama menolak.  Kawan-kawan yang ke sana beberapa yang ngasih kontak ke istana itu ya saya juga.

Kalau ditanya beberapa orang juga, kalau mau dikasih tawaran ini…..jangankan kalau, kami sudah menolak. Bahkan sering.

Elemen organisasi mahasiswa terus dipantau melalui diancam dan digoda, agar terkendali dengan baik?

Itu terjadi terstruktur. Dan kami tahu orang-orangnya. Mereka bagian dari yang dulu meramaikan gerakan mahasiswa.

Sekarang saya mau kuantitatifkan. Kalau angkanya 10, berapa angka yang masih bisa diharapkan sterilnya?

Regenerasi gerakan mahasiswa setiap setahun sekali sehingga ada banyak sekali gerakan mahasiswa.

Menurut saya yang lalu biarlah berlalu. Kalau yang lalu berarti 8 dari 10 tidak steril. Dan yang tidak steril itu bukan karena ingin, tetapi ada yang karena terpaksa. Jadi saya dalam posisi tidak menyalahkan mereka. 

Karena saya paham apa yang membuat mereka harus melakukan itu. Tapi saya punya harapan terhadap gerakan mahasiswa yang dimulai 2026 bisa lebih steril.

Karena ini adalah generasi baru. Pimpinan organisasi, mungkin ketua BEM, ketua organisasi ekstra, mereka harusnya menyadari diri bahwa krisis politik ini tidak lagi bisa dipertahankan.

Dan perlu dikonversi menjadi perubahan sosial. Dan motor yang bisa diharapkan adalah mereka (mahasiswa).

Saya harap kalau tahun lalu 8 dari 10 tidak steril, maka tahun 8 dari 10 itu yang steril.

 

Seberapa percaya Anda dengan media mainstream?

Sebenarnya bukan percaya atau tidak, kita tahu bahwa represi itu kana da dua jenis.

Represi negatif dan positif. Represi positif itu yang saya sebutkan tadi berupa godaan.

Hari ini media mau tidak mau untuk bertahan dalam pengelolaan perusahaan maupun persnya, memang butuh biaya.

Pembiayaan media tidak semua dari iklan swasta.

Tapi ada juga ada iklan pemerintahan baik pusat maupun lokal. Kami pahami itu bahwa media punya kebergantungan atas pihak di luar dirinya.

Sehingga harus dipahami apabila ada media yang memilih kongkalikong dengan kekuasaan.

Dengan situasi seperti itu menurut saya tidak mengherankan hanya sedikit media yang berani mengkritik secara lugas pemerintah.

Tetapi menurut saya masyarakat perlahan mulai punya media alternatif, jadi media mainstream yang hari ini kongkalikong dengan pemerintah silakan.

Habiskan itu uang pemerintah. Jilat terus pemerintah. Tapi jangan dibayangkan, dengan melakukan itu rakyat bisa kalian bodohi terus.

Rakyat sekarang punya media alternatif namanya media sosial mereka sendiri.

Untuk mengatakan MBG Maling Berkedok Gizi mereka tidak butuh Tribun, mereka tidak butuh media yang lain, mereka cukup dengan media sosialnya sendiri.

Maka, itu jadi tantangan buat media mainstream.

Ketika jilatan pada kekuasaan tidak lagi bisa memanajemen opini publik agar pro terhadap pemerintah, sementara pemerintah terus dipandang curiga oleh rakyatnya maka pemerintah harusnya berpikir ulang untuk kasih iklan ke media mainstream.

Ini insyaallah bukti bahwa Tribun dengan segenap tantangannya masih berpihak pada rakyat Indonesia. (Rifqi Gozali)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.