TRIBUNTRENDS.COM - Sebanyak 15 meter menjadi batas yang menentukan hidup warga Dusun Pologunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jarak tersebut memisahkan rumah-rumah warga dengan tanggul penahan lumpur Lapindo, yang hingga kini terus menjadi sumber kecemasan.
Tanggul setinggi belasan meter berisi jutaan kubik lumpur panas itu bukan sekadar infrastruktur, melainkan ancaman yang setiap saat bisa berubah menjadi bencana. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada 2018 lalu, tanggul sempat ambles sedalam lima meter dengan panjang sekitar 100 meter, meninggalkan trauma mendalam bagi warga.
Bagi Irsyad Habib dan warga lainnya, hidup di kawasan tersebut bukan pilihan, melainkan keterpaksaan ekonomi. Sejak semburan lumpur muncul pada 2006, lingkungan tempat tinggal mereka berubah drastis. Akses jalan rusak, udara terasa panas, dan bau gas kerap menyengat.
"Perubahannya luar biasa. Kami kesulitan air bersih, akses jalan rusak, dan suasana rumah terasa sangat panas karena uap lumpur serta bau gas yang menyengat," ujar Irsyad, Minggu (1/3/2026).
Ancaman semakin nyata karena tanah di wilayah itu terus mengalami penurunan. Irsyad mengaku hampir setiap tahun harus meninggikan lantai rumahnya agar tidak terendam banjir. “Setiap tahun banjir semakin parah, terutama tiga tahun terakhir ini. Tidak ada pilihan lain selain meninggikan lantai karena kami tidak punya biaya untuk pindah ke tempat lain,” tuturnya.
Baca juga: Tidak Bisa Ditunda Lagi! Menkes Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Lebih Rendah dari Rokok
Di tengah ancaman fisik, warga juga menghadapi krisis air bersih. Air tanah yang dulu dapat digunakan kini berubah asin dan tercemar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air jeriken atau melakukan iuran.
"Sekarang beli air jeriken, satunya Rp 3.000. Ada juga yang iuran warga untuk beli air tandon seharga Rp 30.000. Semua dilakukan mandiri tanpa ada bantuan pasokan air dari Pemerintah," kata Irsyad.
Kondisi ini membuat beban hidup warga semakin berat. Air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar, kini harus dibayar dari penghasilan pas-pasan.
Baca juga: Sumber Dana Iuran Rp16,7 Triliun untuk Board of Peace Bentukan Donald Trump, Menkeu Bebankan ke APBN
Nasib serupa dialami Sukardi, warga yang telah tinggal lebih dari setengah abad di desa tersebut. Setiap musim hujan, kecemasan selalu menghantui. Retakan di dinding rumahnya menjadi bukti tanah yang terus bergerak.
"Dulu tahun 2018 itu, tanggul itu pernah ambles dua kali. Apalagi sekarang musim hujan, kami takut tanggulnya jebol, terutama kalau terjadi malam hari," ujar Sukardi. Ia menambahkan, "Tanah di sini masih terus ambles, buktinya rumah saya retak-retak terus."
Ketidakpastian semakin terasa karena sebagian warga berada di luar peta wilayah terdampak resmi. Mereka tinggal sangat dekat dengan tanggul, namun tidak masuk daftar penerima ganti rugi. “Kami ingin pindah, tapi tidak ada uang untuk beli tanah lagi. Dulu katanya Pemerintah hanya membeli sisi selatan jalan, sedangkan sisi utara tidak mereka masukkan ke peta terdampak,” ungkap Sukardi.
Kini, warga hanya bisa saling menjaga dan memantau kondisi tanggul secara mandiri. Harapan mereka sederhana, yakni dapat hidup tenang tanpa dihantui rasa takut. “Harapan kami pemerintah bisa membebaskan lahan kami dengan harga yang pantas. Kami selalu waswas, apalagi kalau angin kencang dan air di dalam tanggul sedang penuh. Hidup kami tidak tenang,” cetus Sukardi.
Tribun Jatim | Ignatia | TribunTrends.com | Afif Muhammad
