TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pihak Kementrian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor langsung melakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pasca mendapat kabar pecahnya perang di Timur Tengah.
Ini dilakukan demi memastikan kabar kondisi para jemaah umroh Kabupaten Bogor di tanah suci.
Seperti diketahui, perang yang pecah ini melibatkan antara Amerika-Israel vs Iran.
Dampaknya terasa di Timur Tengah karena adanya pangkalan militer Amerika yang jadi sasaran rudal Iran di beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi jemaah umroh asal Indonesia yang sedang menjalankan ibadah di sana.
Namun jemaah umroh Kabupaten Bogor dikabarkan sejauh ini belum ada yang terdampa perang tersebut sampai tertahan di Arab Saudi belum bisa pulang.
Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umroh Kabupaten Bogor, H. Muslimin atas hasil mitigasi yang dilakukan.
"Dari hasil mitigasi dan koordinasi dengan temen-temen PPIU Kabupaten Bogor, sampai hari ini jamaah Kabupaten Bogor belum ada yang terdampak atau tertahan di tanah suci dampak dari perang Israel - Iran," kata Muslimin saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Selasa (2/3/2026).
Sempat dikabarkan bahwa sebagian penerbangan jemaah umroh sempat dibatalkan karena situasi konflik tersebut sehingga ada jemaah yang tertahan belum bisa pulang ke tanah air.
Namun sebagian jemaah ada yang masih bisa tetap terbang melakukan perjalanan.
"Rata-rata jamaah Bogor penerbangannya menggunakan maskapai yang masih diizinkan beroperasi," ungkap Muslimin.
Baca juga: Nasib 3 Artis Indonesia di Timur Tengah Kena Imbas Perang Iran-AS, Ada yang Terjebak: Ga Bisa Pulang
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penerbangan yang direct atau langsung dari Arab Saudi ke Indonesia masih bisa beroperasi.
Sehingga jemaah umroh Indonesia dengan penerbangan direct dikabarkan masih bisa pulang ke tanah air.
Sementara penerbangan dari Arab Saudi yang sempat dikabarkan dibatalkan atau ditunda kebanyakan merupakan penerbangan dengan transit.
Ini terpantau dikabarkan oleh sejumlah akun travel haji dan umroh Indonesia di media sosial mereka pada Minggu (1/3/2026).
Mereka menunjukan Flight Information Display System (FIDS) bandara baik di Arab Saudi maupun di Indonesia yang menunjukan penerbangan direct mereka tidak dibatalkan.
Adanya jemaah umroh yang masih bisa pulang ke tanah air meski situasi Timur Tengah sedang panas ini dibenarkan oleh pihak Baitul Mukminin Tours and Travel.
Hj. Eva Djamhur dari Baitul Mukminin Tours and Travel menkonfirmasi bahwa jemaah yang memilih layanan mereka sejauh ini tidak ada yang terdampak bahkan jemaah masih bisa pulang ke tanah air pada Senin (2/3/2026) pagi.
"Alhamdulillah jemaah kami BM (Baitul Mukminin) tidak terdampak," kata Eva Djamhur saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Senin (2/3/2026).
"Kami penerbangan direct, alhamdulillah lancar," imbuhnya.
Perang Amerika-Israel vs Iran PecahDiketahui, perang antara Amerika-Israel vs Iran pecah diwarnai saling kirim rudal jarak jauh.
Perang ini pecah setelah Iran diserang pasukan gabungan Amerika-Israel pada Sabtu (28/2/2026) kemarin.
Serangan itu disebut-sebut menyasar fasilitas nuklir Iran dan pusat komando Garda Revolusi Iran.
Kabar yang mengejutkan, serangan gabungan itu menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khomenei.
Usai diserang, Iran melancarkan serangan balasan.
Iran membalas dengan peluncuran rudal balistik ke wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara teluk salah satunya Arab Saudi.
Dirangkum dari Al Jazeera, pemicu langsung serangan disebut berkaitan dengan runtuhnya negosiasi nuklir di Jenewa.
Hingga 26 Februari 2026, mediator internasional masih melaporkan adanya ruang kompromi, termasuk kesediaan Iran mengurangi stok uranium yang diperkaya.
Namun, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menuntut syarat yang lebih luas.
Tuntutan itu mencakup pembongkaran permanen fasilitas Fordow dan Natanz, penghentian total program rudal balistik, serta penghentian dukungan kepada kelompok proksi regional seperti Hezbollah dan Hamas.
Teheran menolak syarat tersebut dengan alasan pelanggaran kedaulatan nasional.
Di sisi lain, Washington menilai penolakan itu sebagai sinyal bahwa Iran hanya memperpanjang waktu untuk memperkuat kapasitas militernya.
Ketegangan diplomatik itu akhirnya meledak dan berubah menjadi melibatkan militer sejak 28 Februari 2026.
