TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Gelombang protes atas pemangkasan bonus atlet Porprov 2025 Kota Pasuruan terus berlanjut, Senin (2/3/2026).

Sejumlah atlet, pelatih, dan aktifis Generasi Muda Komunikasi Putra-putri TNI-Polri Indonesia (GM KPPI) Pasuruan mendatangi Kantor Wali Kota Pasuruan.

Mereka menuntut kejelasan dan realisasi bonus yang dinilai tidak sesuai dengan janji awal pemerintah daerah.

Aksi tersebut dipicu turunnya nominal bonus yang diterima atlet peraih medali dibandingkan dengan komitmen sebelumnya.

Massa menyuarakan kekecewaan karena apresiasi yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan perjuangan panjang para atlet selama masa persiapan hingga pelaksanaan Porprov 2025 di Malang.

Baca juga: KONI Kabupaten Pasuruan Beri Respons Positif Soal Usulan Rencana Pembangunan Wisma Atlet dari DPRD

Sebelumnya, bonus peraih medali emas disebut dijanjikan sebesar Rp 30 juta bahkan sempat beredar angka Rp 40 juta.

Namun, dalam realisasinya, atlet emas hanya menerima Rp 10 juta. Peraih perak yang dijanjikan Rp 20 juta menerima Rp 7,5 juta, sedangkan perunggu dari Rp 10 juta menjadi Rp 5 juta.

Ketua GM KPPI Pasuruan Ayi Suhaya menyebut para atlet telah berlatih lebih dari satu tahun dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya pribadi yang tidak sedikit.

“Latihan sampai 1,5 tahun dengan biaya besar. Tapi apresiasi yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini yang membuat teman-teman kecewa,” ujarnya dalam orasi.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Pasuruan.

Baca juga: Safari Ramadan Berlanjut, Pengurus Golkar Pasuruan Sowan ke Ponpes Besuk

Pertama, menolak keras pemangkasan bonus dan menuntut agar nominal bonus emas dikembalikan ke angka Rp 30–40 juta sesuai komitmen awal.

Kedua, mengkritik komitmen pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten dalam menghargai prestasi atlet sebagai generasi muda berprestasi dan aset daerah.

Ketiga, mempertanyakan janji penyelesaian kekurangan bonus melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang hingga kini belum terealisasi.

Keempat, mendesak pemerintah mencari solusi anggaran alternatif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana cadangan, bukan dengan memangkas hak atlet.

Kelima, memberikan ultimatum kepada Wali Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Sekretaris Daerah, dan KONI agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan kepastian pembayaran sisa bonus.

Baca juga: Melalui Bazar Ramadan, DPRD Kabupaten Pasuruan Ingin Bangkitkan Identitas Wisata Keluarga di Tretes

Wahyu, perwakilan pelatih sekaligus asisten pelatih cabang olahraga MMA, mengatakan persoalan ini berdampak langsung terhadap motivasi atlet.

“Kalau penghargaan tidak jelas, bagaimana atlet bisa tetap semangat mempertahankan prestasi? Kami hanya meminta hak sesuai yang dijanjikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan potensi atlet berprestasi berpindah ke daerah lain yang menawarkan bonus lebih tinggi jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.

Sebelumnya, di beberapa kesempatan, Walikota Pasuruan Adi Wibowo memberikan penjelasan terkait kondisi anggaran daerah.

Ia menegaskan, penganggaran bonus telah melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan yang panjang.

“Secara mekanisme, penganggaran itu tidak bisa serta-merta diubah di tengah jalan. Semua sudah melalui proses konstruksi anggaran sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, pada Porprov 2025 jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti Kota Pasuruan bertambah, sehingga kebutuhan anggaran juga meningkat.

Baca juga: Ramadan Penuh Kepedulian, Satreskrim Polres Pasuruan Kota Santuni Anak Yatim

Di sisi lain, kata Mas Adi, sapaan akrab Walikota Pasuruan, kapasitas fiskal daerah mengalami penyesuaian.

“Tahun ini kebutuhan bertambah karena cabor kita lebih banyak. Tapi kemampuan keuangan daerah juga harus disesuaikan. Bahkan beberapa kegiatan lain ada yang ditunda atau dikurangi,” jelasnya.

Meski demikian, Adi memastikan aspirasi atlet tetap menjadi perhatian. Ia membuka kemungkinan pemenuhan kekurangan bonus melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Kami akan mencoba memenuhi apa yang sudah ditawarkan sebelumnya, tentu melalui mekanisme yang ada. Dimungkinkan nanti di perubahan anggaran akan kita rencanakan untuk dipenuhi,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tidak lepas tangan terhadap prestasi atlet, namun meminta semua pihak memahami bahwa perubahan anggaran tidak dapat dilakukan secara mendadak karena harus mengikuti tahapan dan aturan yang berlaku.